PDI Perjuangan

Konfrontasi - Indonesia Corrupotion Watch (ICW) meminta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meningkatkan kinerjanya dalam mengungkapkan kasus buronan.

Pasalnya, masih banyak pekerjaan Kemekumham yang belum tuntas mengungkapkan kasus hukum di Indonesia.

Ia mengatakan, dalam waktu dua puluh tahun terkahir ICW mencatat ada 40 buronan kelas kakap yang masih belum berhasil ditangkap oleh penegak hukum.

Demikian disampaikan oleh Kurnia Ramdhana dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Saat ini, memang tak mudah posisi yang dialami PDIP. Saat usulkan RUU HIP, hampir semua fraksi dukung. Setelah Maklumat MUI menolak RUU HIP, fraksi-fraksi itu balik badan. Meninggalkan PDIP sendirian.

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengundurkan diri dari pimpinan lembaga antirasuah. Sebab, ICW menilai narasi yang dibangun Firli mengenai komitmen pemberantasan korupsi, seperti “jauh panggang dari api”.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menganggap Firli tidak mampu menyelesaikan kasus suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku. Bahkan sampai saat ini tersangka belum juga ditangkap.

Konfrontasi - Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masiku ternyata pernah menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedatangan Harun ke KPU untuk menyerahkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2020).

Arief mengaku ditanya penyidik KPK dengan 10 pertanyaan terkait Harun dan hubungan dirinya dengan eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Konfrontasi - Wali kota Surabaya Tri Rimaharini akan menunaikan akhir jabatannya pada tahun ini. Diketahui masa jabatannya akan selesai pada 2020, setelah dua periode dia menduduki kursi pimpinan kota Surabaya.

Saat hadir dalam acara rapat kerja nasional atau Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, perempuan yang akrab disapa Risma ini memang mendapat pujian dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, hal itu tak membuatnya Gede Rasa.

Konfrontasi - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menampik pujian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai sinyal dirinya diajukan untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Risma mengatakan tidak ada gunanya menjadi gubernur bila rakyatnya tetap miskin.

Konfrontasi - Nama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat ini sedang ramai diperbincangkan setelah Tim Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020.

Wahyu dijadikan tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) calon anggota legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan, yaitu Harun Masiku periode 2019-2024. Akhirnya, Harun juga ditetapkan tersangka.

KONFRONTASI - PDI Perjuangan pasang badan soal posisi Basuki Tjahaja Purnama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melaui Sekjen Hasto Kristiyanto, PDIP tegas akan mempertahankan Ahok di kepartaian walau menjabat sebagai salah satu bos BUMN.

Menurut pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, sikap PDIP dalam mempertahankan Ahok sebagai kader partai dinilai wajar.

"Kan dia bukan pengurus partai, dia hanya kader saja. Di dalam aturan pun tidak melarangnya," kata Ramses,  Selasa (19/11).

Konfrontasi - Pengungkapan kasus teror air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tidak kunjung menemukan titik terang, setelah lebih dari dua tahun berlalu. Di penghujung tahun 2019, politikus PDIP Dewi Tanjung membuat laporan ke Mapolda Metro Jaya atas dugaan rekayasa kasus penyiraman air keras.

Novel sebagai korban enggan menanggapi banyak atas laporan tersebut. Hanya dengan tegas, mantan Kasatgas kasus simulator SIM itu mengatakan tindakan Dewi ngawur.

KONFRONTASI - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pelaporan terhadap Novel Baswedan dengan tuduhan merekayasa kasus adalah ngawur. Pasalnya, kasus penyiraman air keras terhadap penydidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sudah dikonfirmasi kepolisian dan Presiden Joko Widodo.

"Laporannya ngawur karena masa polisi termasuk kapolri dan Presiden mau membuat komitmen di publik untuk menuntaskan atau mengungkap kasus Novel kalau tidak benar-benar terjadi," kata Asfinawati di Jakarta, Kamis (7/11).