PDI-P

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyindir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pembukaan acara Jakarta International Expo (JIExpo). Sindiran itu ditujukan Tjahjo kepada Ahok saat memberikan sambutan di acara yang biasa dikenal dengan Jakarta Fair.

"Merespon sambutan Bapak Gubernur tadi, pidatonya sedikit kampanye ya," kata Tjahjo di acara JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).

Konfrontasi - Ketua DPP PDI Perjuangan, Syukur Nababan menyayangkan belum maksimalnya kinerja dua pembantu Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Keduanya dinilai tidak maksimal mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok jelang bukan Ramadan.

Konfrontasi - Plt Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Bambang DH mengaku, saat ini sudah ada dua nama yang mendaftar di DPD PDIP DKI Jakarta sebagai calon gubernur (cagub). Dua nama itu antara lain Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat.

"Kami sudah melakukan penjaringan dan sudah mengerahkan lembaga survei. Dan dua nama sudah mendaftar di DPD DKI," jelas mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini saat ditemui di Surabaya, Minggu (22/5/2016).

Konfrontasi - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengakui pihaknya memang tengah melakukan audit terhadap kegiatan DPR termasuk kunjungan kerja (kunker) anggota dewan selama ini.‎ Namun, ia mengaku belum mengetahui jumlahnya karena proses audit masih berjalan.

Hal ini dikatakannya menanggapi kabar bahwa BPK RI ‎telah menemukan potensi kerugian uang negara lebih dari Rp 900 miliar, yang dilakukan anggota DPR dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif.

Konfrontasi - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyatakan partainya tak menutup kemungkinan kembali berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI 2017.

Demikian disampaikannya menyusul hadirnya Ketua DPP PDI-P yang juga Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerindra di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).

Konfrontasi - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Teras Narang bungkam soal beredarnya poster pencalonan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) sebagai calon gubernur (cagub) pada pilkada DKI Jakarta 2017.

Teras Narang juga enggan mengungkapkan apakah Risma masuk penjaringan PDIP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau tidak. "Mohon maaf saya belum bisa memberikan konfirmasi," kata Teras Narang dilansir Tempo melalui pesan pendek, Sabtu (7/5/2016).

KONFRONTASI - “Komunisme sedang lakukan rekonsolidasi secara serius dan terencana di Indonesia,” ujar mantan Aster Kasad Mayjen TNI Purn  Prijanto di Jakarta, Ahad (29/6/2014).

“Bagi saya hanya satu kalimat yang paling tepat, jangan pernah beri peluang untuk komunis berkuasa di Indonesia,”ungkapnya.

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut memiliki peran penting terkait dukungan beberapa partai kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pilkada 2017 nanti.

Pasalnya, kata pengamat politik Universitas Indonesia, Reza Hariadi, parpol yang mendukung Ahok berasal dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“NasDem dan Hanura merupakan anggota KIH. Kalau nanti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) juga mendeklarasikan dukungannya, ini semakin jelas peran sentral Jokowi,” ujarnya dikutip Aktual.com, Minggu (27/3/2016).

Konfrontasi - Sindiran Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), agar bersikap “jantan” menjadi polemik.

Maknanya, menurut politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Teddy Gusnaidi, yang menantang Ahok konsisten dari jalur perseorangan pada Pilkada DKI 2017 tanpa mengharapkan dukungan partai politik.

“Intinya, kalau mau independen, jangan minta partai lagi,” ujar Teddy dilansir Aktual.com, Jumat (25/3/2016).

Konfrontasi - Politisi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mengingatkan calon kepala daerah, agar hati-hati dalam menerima sumbangan dari konglomerat hitam dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab bisa jadi sumbangan mereka ada buntutnya, yakni memuluskan usaha mereka dikemudian hari.

“Konglomerat yang hitam baik secara langsung maupun tidak langsung mencuri hak-hak rakyat atau merampas hak-hak rakyat, menghisap darah rakyat dengan berbagai permainan bisnis,” kata Darmadi kepada wartawan, Sabtu (19/3/2016).