PDI-P

KONFRONTASI -  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku heran dengan kritikan yang kerap dilontarkan Fraksi PDI-P DPRD kepada pemerintahan Anies-Sandi.

Sandi merasa selama ini kebijakannya bersama Gubernur DKI Anies Baswedan selalu salah di mata partai Banteng Moncong Putih.

Terakhir, Sandi menilai kritikan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono soal OK Otrip sangat politis dan lebih bernada tendensius.

KONFRONTASI -  Kementerian Dalam Negeri mengusulkan dua Jenderal Polisi untuk menjadi penjabat Gubernur.

Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Konfrontasi - Organisasi Kesejahteraan rakyat (Orkestra) mempublikasikan hasil surveynya yang dilakukan pada 20 November 2017 bahwa posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) digilas oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto.

Diketahui elektabilitas Partai Gerindra menempati posisi teratas sebesar 15,2 persen, sedangkan PDI-P yang merupakan partai pengusung Jokowi sebagai rival Prabowo di Pilpres 2014, hanya menempati posisi ke dua dengan elektabilitas 12,5 persen.

KONFRONTASI -  Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengkritik gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap OTT bukanlah sebuah pencegahan atas tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Arteria dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

"Suksesnya KPK bukan banyaknya KPK tangkap orang atau OTT. Sebulan enam OTT itu bukti kegagalan KPK dalam konteks pencegahan," kata Arteria.

KONFRONTASI -   Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan jika partainya tetap berkomitmen mendukung kepemimpinan duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga masa baktinya berakhir.

“PDI-P punya komitmen yang kuat untuk mendukung Bapak Jokowi-JK,” tegas Hasto, Minggu malam (21/5).

Sebagai partai pengusung pemerintah, Hasto menegaskan PDI-P mendorong program-program kerakyatan yang dirumuskan pemerintah. PDI-P, Hasto melanjutkan, mendukung upaya memperkuat alat pertahanan negara.

KONFRONTASI - Anggota DPR-RI fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu mengkhawatirkan adanya konspirasi makar menumbangan otoritas pemerintahan Jokowi-JK yang didalangi oleh PT Freeport demi perebutan sumberdaya alam dan keberlangsungan operasi pertambangan Freeport di Indonesia saat ini.

Menurut Masinton, jika digali kembali sejarah bercokolnya perusahaan asal Amerika Serikat itu di Indonesia, sepak terjangnya telah menggulingkan 1 Presiden (Soekarno).

Konfrontasi - PDI Perjuangan mengintensifkan komunikasi politik dengan PKB, PAN dan PPP pimpinan Romahurmuziy. PDIP tetap menjajaki koalisi dengan parpol yang sebelumnya mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Konfrontasi - Usulan hak angket terkait pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dinilai syarat kepentingan politis. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan menilai, usulan itu merupakan upaya mengganggu konsentrasi partai pemerintah dalam memenangkan Ahok di Pilkada DKI 2017.

"Ini adalah upaya mengganggu konsentrasi kami (untuk Pilkada DKI), dan kami sudah siap untuk menanggapinya," kata Trimedya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Februari 2017.

Konfrontasi - Boy Sadikin bersama sejumlah kader PDIP yang berkumpul di sebuah rumah di Jl Duri Raya Nomor 6, Duri Kepa, Jakarta Barat, hari ini. Salah satu yang hadir adalah mantan Sekda DKI, Fadjar Pandjaitan.

Dalam pertemuan itu, mereka yang hadir menyampaikan keluh kesah soal keputusan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang memilih Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) sebagai calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh partai besutannya.

Konfrontasi - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku akan memberikan sanksi khusus, bahkan hingga pemecatan apabila ada kader yang membelot dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Meski demikian, saat pertanyaan dilontarkan kepadanya, ia mengaku belum mengetahui informasi soal adanya kader PDI-P yang membelot. "Saya belum tahu," kata Djarot di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).