KONFRONTASI - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya membuka peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, Djarot menegaskan, partainya mendukung agar pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Konfrontasi - Babak baru kelanjutan kasus video mesum mirip anggota DPRD Pangkep kian terang benderang. Polisi telah menetapkan dua tersangka, salah satunya yakni oknum legislator dari PDIP berinsial SUL (38) yang kini telah ditahan.
Tersangka SUL diduga sebagai otak pelaku perekam dan penyebar video mesum mirip anggota DPRD Pangkep berinisial AR yang viral di media sosial pada November silam. Keduanya merupakan sama-sama berasal dari partai yang sama yakni PDIP.
Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
Wakil bendahara umum DPP PDI Perjuangan itu diduga menerima dana dari rekanan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi vendor program bansos.
Juliari bersama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suapnya ialah Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) dari pihak swasta.
Konfrontasi - Dalam waktu berdekatan, KPK berhasil menangkap dua Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Penangkapan ini mencoreng nama Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo.
Kedua Menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan teranyar Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga mengatakan insiden penangkapan tersebut mencoreng nama Kabinet Indonesia Maju yang digaungi Presiden Joko Widodo.
Oleh: Margarito Kamis
Bocornya Surat Perintah Penyelidikan (SPP)KPK dan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan semakin menambah buruk, buram dan amburadulnya penegakan di negeri ini. Korban pertama adalah PDI-P yang menjadi lawan paling tangguh kelompok-kelompok yang menolak revisi undang-undang KPK.
KONFRONTASI - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku heran dengan kritikan yang kerap dilontarkan Fraksi PDI-P DPRD kepada pemerintahan Anies-Sandi.
Sandi merasa selama ini kebijakannya bersama Gubernur DKI Anies Baswedan selalu salah di mata partai Banteng Moncong Putih.
Terakhir, Sandi menilai kritikan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono soal OK Otrip sangat politis dan lebih bernada tendensius.
KONFRONTASI - Kementerian Dalam Negeri mengusulkan dua Jenderal Polisi untuk menjadi penjabat Gubernur.
Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
Konfrontasi - Organisasi Kesejahteraan rakyat (Orkestra) mempublikasikan hasil surveynya yang dilakukan pada 20 November 2017 bahwa posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) digilas oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto.
Diketahui elektabilitas Partai Gerindra menempati posisi teratas sebesar 15,2 persen, sedangkan PDI-P yang merupakan partai pengusung Jokowi sebagai rival Prabowo di Pilpres 2014, hanya menempati posisi ke dua dengan elektabilitas 12,5 persen.
KONFRONTASI - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengkritik gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap OTT bukanlah sebuah pencegahan atas tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Arteria dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
"Suksesnya KPK bukan banyaknya KPK tangkap orang atau OTT. Sebulan enam OTT itu bukti kegagalan KPK dalam konteks pencegahan," kata Arteria.
KONFRONTASI - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan jika partainya tetap berkomitmen mendukung kepemimpinan duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga masa baktinya berakhir.
“PDI-P punya komitmen yang kuat untuk mendukung Bapak Jokowi-JK,” tegas Hasto, Minggu malam (21/5).
Sebagai partai pengusung pemerintah, Hasto menegaskan PDI-P mendorong program-program kerakyatan yang dirumuskan pemerintah. PDI-P, Hasto melanjutkan, mendukung upaya memperkuat alat pertahanan negara.