PBNU

PBNU Sarankan Kemendikbud Batalkan dan Tata Ulang POP

KONFRONTASI-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dibatalkan dan ditata ulang.  

Begitu disampaikan Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Helmy_Faishal_Z, pada Rabu (29/7).

"Tentang POP (program organisasi penggerak), sebaiknya dibatalkan untuk kemudian ditata ulang," ujar Helmy.

NU dan Muhammadiyah: Hentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).Demokrat Seirama PBNU

KONFRONTASI- Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menolak dengan tegas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Kedua ormas tersebut meminta agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan pembahasan RUU HIP, demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

PBNU Jangan Diam! RUU HIP, Bukti Ada Kekuatan Besar Ingin ‘Menghabisi’ Pancasila dan UUD 1945

KONFRONTASI -   Di mana para politisi santri? Pejuang ‘NKRI Harga Mati’, ketika DPR RI dengan mudahnya mengusulkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang justru dinilai mengancam eksistensi Pancasila dan UUD 1945?

Apalagi pengesahan draft RUU HIP menjadi RUU dalam paripurna DPR RI, terkesan tergesa-gesa. Seperti kejar tayang dengan tiga RUU lainnya yaitu RUU Corona, RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Minerba yang diusung pemerintah.

PBNU Minta Warga Shalat Tarawih di Rumah Saja

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengimbau masyarakat untuk melakukan ibadah Shalat Tarawih selama Ramadhan di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19 diperkirakan masih berlangsung.

"PBNU mengimbau agar Shalat Tarawih di rumah masing-masing. Tidak mengurangi pahala, karena sama-sama ibadah. Ikhtiar menjaga kesehatan dan keselamatan juga perintah Allah," kata Said dalam kegiatan penyaluran bantuan penanganan dan pencegahan COVID-19 di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu.

Corona Mewabah, PBNU Imbau Umat Islam Tak Mudik

KONFRONTASI-Virus Corona atau COVID-19 menjadi ancaman nyata. Pertama karena kecepatan penyebarannya. Sejak pertama kali diumumkan kasus pertama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/3/2020) lalu, belum genap sebulan, jumlah penderita per Jumat (27/3/2020), angkanya mencapai 1.046 kasus.

Kedua, gejalanya yang tidak mudah terdeteksi oleh orang yang terinfeksi. Ketiga, ketidak-tahuan orang yang terinfeksi, sehingga orang yang terinfeksi adalah carier dan tanpa sadar menyebarkan virus ke tempat dan kepada orang lain.

PBNU Larang Kader Sebar Proposal untuk Kumpulkan Dana Muktamar 2020

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU), Prof Dr KH Said Aqil Siradj melarang pengurus maupun kader menyebar proposal pengumpulan dana menjelang pelaksanaan Muktamar NU di Lampung pada 22-27 Oktober 2020.

"Tidak boleh ada proposal jelang muktamar Oktober nanti," tegas Prof Dr KH Said Aqil Siradj pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-94 NU yang digelar di Makassar, Rabu.

Muhammadiyah Haramkan Rokok Elektrik, PBNU Masih Tunggu Hasil Musyawarah Ulama

KONFRONTASI-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memutuskan fatwa terhadap vape atau rokok elektrik dalam musyawarah ulama yang rencananya digelar pertengahan Maret 2020.

"Kalau kami menunggu musyawarah ulama dulu, saya tidak berani, tidak sembarangan menjatuhkan hukuman haram. Haram, wajib, sunah itu tidak sembarangan, harus musyawarah," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu.

PBNU Desak KPK Bongkar Kasus KPU Sampai ke Petinggi PDIP

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak tebang pilih dalam mengungkap kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan petinggi PDI Perjuangan (PDIP). Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj seraya memberikan dukungan terhadap operasi tangkap tangan KPK.

Ia mengatakan KPK harus juga menyasar kepada pejabat dengan level yang tinggi. "Harus juga tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah dan samping," kata dia di Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.

A Helmy Faishal Zaini: Masalah Aturan Majelis Taklim, Kemenag Jangan Mempersulit

KONFRONTASI -   Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) A Helmy Faishal Zaini meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar tidak mempersulit masyarakat. Hal ini disampaikan Helmy terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

Pages