Partai Golkar

Akbar Tandjung Nilai Surat Fadli Zon ke KPK Bentuk Intervensi

Konfrontasi - Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai surat Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sebagai bentuk intervensi.

“Kita tidak bisa pisahkan antara posisi dia dengan anggota DPR dan ketua DPR. Jadi dengan mengirim surat itu walaupun semangatnya dia sebagai anggota dewan, tidak dipisahkan bahwa ia adalah wakil ketua DPR,” kata Akbar Tanjung, Jumat (15/9/2017).

Bahas Setnov, Bj Habibie Undang JK, Akbar dan Ical

Konfrontasi - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie mengundang para senior partai beringin membahas kasus yang menerpa Ketua Umum Setya Novanto. Apa saja yang dibicarakan?

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung yang mengungkap adanya pertemuan tersebut. Akbar menceritakan kekhawatiran elite Golkar atas status tersangka Ketua Umum Golkar saat ini, Setya Novanto, dalam perkara e-KTP.

Kader Golkar Terjerat Narkoba, Ini Reaksi Mahyudin

KONFRONTASI - Terkait penangkapan kader Golkar Indra J. Piliang karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengaku terkejut.

"Saya prihatin sekaligus kecewa mendengarnya. Prihatin karena ini terjadi pada politisi Golkar, kecewa karena yang melakukan kader muda," kata Mahyudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/9). 

Ketua Partai Golkar Berharap 'Head to Head' dengan PDIP di Pilgub Jawa Tengah

Konfrontasi - Partai Golongan Karya (Golkar) berharap bisa 'head to head' dengan PDIP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.

"Menurut teori, pengalaman, pengamatan, dan 'feeling', kalau 'head to head' siapa pun, termasuk saya dengan PDIP itu menarik, 'probability'-nya untuk menang itu lebih tinggi daripada jika calonnya ada tiga," kata Ketua DPD I Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono di Semarang, Minggu, 13 Agustus 2017.

Golkar Berikan Syarat Cawapres Pendamping Jokowi

Konfrontasi - Partai Golkar tetap pada keputusan mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2019. Tentang calon Wapres, Golkar menyerahkan Jokowi memilih, dan partai beringin itu tidak akan campur tangan.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

“Dalam Rapimnas 2016 ada aspirasi kuat setelah calonkan Jokowi, maka serahkan ke Jokowi siapa putra terbaik bangsa yang akan dampingi di periode kedua,” ujar Idrus.

Jadi Tersangka Korupsi e-KTP, Titiek Soeharto Minta Setya Novanto Legowo Mundur

Konfrontasi - Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto meminta agar Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan mundur untuk Novanto ini sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Golkar.

Titiek secara pribadi prihatin dengan kondisi pasca Novanto menyandang status tersangka kasus korupsi e-KTP.

Setnov Tetep Jadi Ketum Golkar, Akbar Tanjung Khawatirkan Elektabilitas Saat Pilpres 2019

Konfrontasi - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan sangat khawatir dengan kondisi Partai Golkar saat ini. Ini terkait dengan tren elektabilitas Golkar yang terus merosot, terutama setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP.

"Baru sore ini, saya diberitahu terjadi kemerosotan dalam survei terbaru, Golkar 3,5 persen. Di bawah 4 persen," kata Akbar seusai menerima pengaduan Generasi Muda Partai Golkar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu, 23 Juli 2017.

Kader Muda Golkar Temui Akbar Tanjung Minta Setnov Mundur

Konfrontasi - Sejumlah kader muda Partai Golkar, yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mendatangi kediaman Akbar Tanjung. Mereka meminta Akbar selaku Wakil Ketua Dewan Kehormatan agar mendesak Setya Novanto atau Setnov mundur dari jabatan ketua umum.

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya membawa surat aduan yang berisi soal situasi Partai Golkar saat ini. Mereka prihatin terhadap elektabilitas Golkar yang terus merosot usai Setnov berstatus tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Pages