Partai Golkar

Sekjen Golkar Hormati Sikap PAN Tolak Presidential Threshold 20-25 Persen

Konfrontasi - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menghormati sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak presidential threshold tetap 20-25 persen. Menurutnya, itu merupakan keputusan independen partai dan telah melalui pertimbangan matang.

"Kami harus saling menghargai, karena masing-masing partai punya sikap. Itu mandiri dan independen, jadi kita hargai sebagai suatu proses," katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

Jadi Tersangka Korupsi e-KTP, DPD Golkar se-Indonesia Tetap Dukung Setnov jadi Ketum

Konfrontasi - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengadakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia. Hasilnya, DPD se-Indonesia menyatakan tetap mendukung Setya Novanto sebagai ketua umum (ketum) meski ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP.

Nurul Arifin Masih 'Jomblo' di Pilwalkot Bandung

Konfrontasi - Anggota DPR RI sekaligus aktris senior asal Kota Kembang, Nurul Arifin, mengaku belum menemukan calon pasangan yang layak untuk ajang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018.

Bahkan, Nurul meminta kepada awak media untuk merekomendasikan figur yang layak menjadi calon wali kota untuk mendampingi dirinya.

"Belum, sok atuh pangmilariankeun (tolong cariin)," kata Nurul di sela penyerahan berkas pendaftaran bakal calon untuk Pilwalkot di kantor DPD Golkar Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 8 Juli 2017.

Pemilu 2019, Golkar Pilih Sistem Tertutup

KONFRONTASI - Politisi Golkar Hetifah Sjaifudian menjelaskan partainya berencana mengubah sistem pemilu terbuka menjadi sistem pemilu tertutup. Hal itu sebagaimana tertulis dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menurutnya, sistem Pemilu tertutup dipilih karena Golkar melihat sistem terbuka banyak dipenuhi praktik money politic.

Akom Terdzolimi: Novanto Kembali Jabat Ketua DPR, Citra Golkar Makin Bobrok

KONFRONTASI - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyesalkan pergantian posisi Ketua DPR RI dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. Pasalnya, pergantian itu dinilai telah merusak etika politik yang telah dibangun sendiri oleh Setya Novanto. Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, awalnya Setya Novanto telah memberikan pendidikan etika politik yang luar biasa ketika menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR lantaran namanya disebut-sebut dalam skandal ‘Papa Minta Saham’.

Terlalu, Tak Ada Pembelaan Fraksi Golkar Terhadap Akom di MKD

KONFRONTASI - Partai Golkar mengisyaratkan tidak memberikan pembelaan terhadap kadernya, yang Ketua DPR, Ade Komarudin, terkait putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memberikan sanksi sedang sekaligus memberhentikan dia dari jabatan sekarang di DPR. MKD membantah penghentian Komaruddin itu terkait keinginan Partai Golkar mengembalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Setya Novanto, ke kursi kepemimpinan puncak DPR.

Pencegahan Aksi 212 Diluar dari Kebiasaan, Hal Ini Yang Ditakutkan Pemerintah…

KONFRONTASI - Indonesia mempunyai sejarah kelam terkait Partai Komunis Indonesia pada peristiwa 1965 atau lebih dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 September PKI. Paska penculikan 7 Jenderal, Mayjen Soeharto langsung mengambil tindakan membersihkan Partai Komunis Indonesia dan afiliasinya yang ada di Indonesia. Bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kini berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan ormas Islam, Soeharto melakukan pembersihan besar-besaran terhadap jaringan PKI yang ada indonesia.

Golkar Pecat Akom sebagai Ketua DPR atas Petunjuk Jokowi

KONFRONTASI - Tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai janggal mekanisme peralihan kursi ketua DPR dari Ade Komarudin (Akom) kepada Setya Novanto (SN).

"Pertama perlu diingat bahwa SN bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Kedua, apa kesalahan Akom sehingga harus diganti. Ketiga, saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi," kritiknya dalam rilis, Selasa (22/11).

Jika memang info bahwa Jokowi menunjuk Setya Novanto itu benar maka artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan penguasa.

Pages