Partai Golkar

Konfrontasi - Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum dan mengawal kasus Azis Syamsudin yang terseret dugaan suap penyidik KPK.

Itu disampaikan Ketua Badan Hukum dan HAM DPP Golkar, Supriansa, Sebagaiman perintah Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.

“Kami dari Bakumham telah diberikan tugas oleh Ketum untuk melakukan pengawalan untuk masalah yang menimpa Pak Azis,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Supriansa, dalam kasus Azis Syamsudin, Golkar mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Konfrontasi - Partai Golkar memilih agar jadwal pelaksanaan Pilkada tidak dilakukan serentak tahun 2024. Melainkan tetap berlangsung normal, yakni pada 2022 dan 2023. Salah satu pertimbangan menolak Pilkada serentak 2024 ialah dari sisi anggaran.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, menilai akan ada pembengkakan anggaran apabila Pilkada dilakukan serentak di tahun Pemilu.

Konfrontasi - Airlangga Hartarto disebut memiliki peluang besar turun di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Airlangga kini memimpin salah satu partai politik besar di Indonesia.

Dengan demikian, Ketua Umum Partai Golkar itu dipastikan sudah memiliki perahu yang bisa digunakan untuk berkontestasi. Demikian disampaikan pengamat politik Hendri Satrio kepada RMOL, Minggu (24/1/2021).

Konfrontasi - Jusuf Kalla makin santer dibicarakan bakal maju di Pilpres 2024. Apalagi usai Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Keduanya disebut memiliki hubungan erat.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla diprediksi maju sebagai calon presiden (Capres) tahun 2024. Info ini tidak bisa dielakkan oleh banyak pihak.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam, juga memperkirakan demikian. Jusuf Kalla bakal maju di Pilpres 2024.

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan Politisi Golkar, Bowo Sidik ke kas negara sebesar Rp 10,424 miliar.

Plt Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, proses pengembalian dana kas negara itu dilakukan secara bertahap. Mulai 22 Januari 2020 dengan jumlah setoran yaitu sebesar Rp 1,850 miliar.

"Rp 8.574 miliar, SGD 1060, USD 50 disetorkan ke kas negara pada 24 April 2020," kata Ali dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2020).

KONFRONTASI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku Utara (Malut), mewajibkan seluruh peserta dan undangan hadir dalam Musda Partai Golkar untuk menggunakan masker, guna mengantisipasi mewabahnya virus COVID-19.

"Kami telah instruksikan ke seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar agar mentaati ketentuan selama Musda, karena in merupakan upaya dalam pencegahan virus COVID-19," kata Ketua DPD I Partai Golkar, Alien Mus di Ternate, Rabu.

KONFRONTASI - Dukungan DPD II Partai Golkar kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai caketum Golkar cukup kuat di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada awal Desember 2019.

"Kami optimis karena jumlah yang mendukung Pak Bambang sudah 50 persen plus satu, itu berarti cukup kuat," ujar Ketua Bidang Kebudayaan Daerah DPP Partai Golkar, Ulla Nurahmawaty menyebutkan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, konsolidasi tetap dilakukan agar peta suara tidak berubah hingga pemilihan ketua umum saat Munas pada Desember nanti.

KONFRONTASI - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan Partai Golkar merupakan partai panutan yang usianya sudah dewasa. Partai berlogo pohon beringin itu telah banyak melahirkan kader hebat dan pemimpin yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Konfrontasi - Politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung memiliki pandangan terkait manuver Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang ingin menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Padahal, semula Partai Gerindra dan Partai Demokrat bukan menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih pada Pemilu serentak 2019.

KONFRONTASI - Partai Golkar mengklaim bukan inisiator revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). "Tidak, tidak [mengusulkan revisi UU KPK]," kata  Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).