Partai Golkar

KPK Setor Uang Sitaan Perkara Suap Bowo Sidik ke Kas Negara Rp 10,4 miliar

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan Politisi Golkar, Bowo Sidik ke kas negara sebesar Rp 10,424 miliar.

Plt Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, proses pengembalian dana kas negara itu dilakukan secara bertahap. Mulai 22 Januari 2020 dengan jumlah setoran yaitu sebesar Rp 1,850 miliar.

"Rp 8.574 miliar, SGD 1060, USD 50 disetorkan ke kas negara pada 24 April 2020," kata Ali dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2020).

Peserta Musda Partai Golkar Wajib Pakai Masker

KONFRONTASI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku Utara (Malut), mewajibkan seluruh peserta dan undangan hadir dalam Musda Partai Golkar untuk menggunakan masker, guna mengantisipasi mewabahnya virus COVID-19.

"Kami telah instruksikan ke seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar agar mentaati ketentuan selama Musda, karena in merupakan upaya dalam pencegahan virus COVID-19," kata Ketua DPD I Partai Golkar, Alien Mus di Ternate, Rabu.

Rebutan Ketum Golkar, Bamsoet Dipastikan Menang

KONFRONTASI - Dukungan DPD II Partai Golkar kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai caketum Golkar cukup kuat di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada awal Desember 2019.

"Kami optimis karena jumlah yang mendukung Pak Bambang sudah 50 persen plus satu, itu berarti cukup kuat," ujar Ketua Bidang Kebudayaan Daerah DPP Partai Golkar, Ulla Nurahmawaty menyebutkan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, konsolidasi tetap dilakukan agar peta suara tidak berubah hingga pemilihan ketua umum saat Munas pada Desember nanti.

Kata Akbar Tanjung Soal Gerindra dan Demokrat Bergabung dengan Jokowi

Konfrontasi - Politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung memiliki pandangan terkait manuver Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang ingin menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Padahal, semula Partai Gerindra dan Partai Demokrat bukan menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih pada Pemilu serentak 2019.

Airlangga Bantah Ketemu Megawati: Golkar Dukung Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Partai Golkar mengklaim bukan inisiator revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). "Tidak, tidak [mengusulkan revisi UU KPK]," kata  Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Presiden Ingin Jaksa Agung dari Profesional, Akbar Tanjung: Iya Betul

Konfrontasi - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung sepakat dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal memilih Jaksa Agung berlatar belakang non parpol atau profesional. Namun harus bisa memahami dan menjalankan sistem hukum.

“Iya betul (setuju non parpol). Tapi juga harus memahami masalah hukum. Tentu harus ada integritas yang tinggi, karena kalau tidak, tidak akan mungkin bisa melaksanakan hukum,” tutur Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Bamsoet Minta Gerindra Siap-siap Kawal Pemerintahan Jokowi Hingga 2024

Konfrontasi - Tarik-menarik baik itu posisi menteri maupun Ketua MPR di periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kian terasa. Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kondisi tersebut wajar, namun dia tetap mengingatkan bahwa kepentingan bangsa lebih penting.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jambi Mangkir Pemeriksaan KPK

Konfrontasi - Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jambi, Sufardi Nurzain mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/7/2019). Sedianya Sufardi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap 'ketok palu' atau pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan RAPBD Jambi tahun 2018.

"Tersangka SNZ (Sufardi Nurzain) tidak hadir. Belum diperoleh informasi terkait ketidakhadirannya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Suara Golkar Merosot, Airlangga Patut Dievaluasi

KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menilai merosotnya perolehan kursi DPR RI pada pemilu 2019 menjadi salah satu pintu masuk untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Menurutnya, secara kualitatif perolehan kursi DPR menjadi tolok ukur penilaian kinerja kepengurusan partai politik.

Pages