Parpol

PDIP Lampu Hijau, Jokowi Tahu Rakyat Tidak Puas, Parpol yang Kena Reshuffle Ya Jangan Protes

KONFRONTASI -   PDIP dinilai telah memberikan lampu hijau kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.

Langkah ini diapresiasi sejumlah pihak. Salah satunya peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

Menurutnya, PDIP menunjukkan sikap mendukung penuh atas kebijakan Jokowi dalam penanganan wabah Covid-19.

Karena dalam kondisi krisis karena pandemi Covid-19 ini, semua partai pendukung harus solid.

Diskusi Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK): Parpol Terjebak Oligarki dan Konglomerasi

KONFRONTASI- Partai Politik di Indonesia saat ini dinilai masih kesulitan dalam rangka mengimplementasikan tujuan bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Bahkan proses demokrasi yang terjadi di Partai Politik terjebak dalam praktik oligarki dan konglomerasi.

Rizal Ramli: Bawa RUU Omnibus Law ke Baleg, DPR-RI Hanya Menjadi Stempel Kekuasaan, Tak Punya Hati dan Pikiran

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritik DPR-RI, Partai Golkar dan parpol lain yang sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) di tengah derita akibat pandemi Corona dan krisis ekonomi.  ‘’DPR-RI, Golkar dan parpol-parpol itu tidak punya hati dan perasaan. Hanya mau jadi stempel karet kekuasaan, tanpa nurani dan pikiran. Payah, ’’kata RR, Menko Ekuin Era Presiden Gus Dur..

Kejagung Telusuri Dugaan Dana Korupsi PT Asuransi Jiwasraya Mengalir ke Parpol

KONFRONTASI   -   Kejaksaan Agung atau Kejagung tengah menelusuri dugaan aliran dana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp13,7 triliun ke partai politik (parpol).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengungkapkan tim penyidik masih mendalami dan memeriksa seluruh saksi untuk mengungkap dugaan tersebut.
 

Pos Penegakan Hukum Jangan Diserahkan Pada Kader Parpol

KONFRONTASI-Analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa kalangan profesional yang berasal dari nonpartisan atau tidak berhubungan dengan partai politik tertentu, diperlukan dalam pos-pos kementerian yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus berhati-hati untuk menempatkan calon-calon menterinya di pos kementerian yang unsur eksekutif dan yudikatifnya tidak bisa dicampuradukkan.

Praktisi: Jaksa Agung Jangan Dari Parpol

KONFRONTASI -  Praktisi hukum Yosep Parera berharap Presiden Terpilih Joko Widodo tidak mengisi posisi jaksa agung dalam pemerintahannya lima tahun ke depan dari kalangan partai politik.

"Jaksa agung jangan dari parpol serta bukan publik figur yang sering tampil di media massa," kata Yosep di Semarang, Minggu.

Menurut dia, salah satu faktor penting bidang hukum dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya, yakni memilih Kepala Kepolisian RI dan jaksa agung.

Pages