19 November 2018

Pansus Pilpres

Pilpres Tanpa Ketidakpastian, DPR Bentuk Pansus

KONFRONTASI - Pembentukan pansus DPR soal dugaan pelanggaran Pemilu presiden semata-mata sebagai upaya untuk mencari keadilan. Menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, hal tersebut tak berkaitan dengan proses persidangan yang digelar di MK melainkan suara masyarakat terhadap Pemilu presiden yang tak berjalan sesuai aturan.

"Saya pikir dalam proses pemilihan umum presiden kemarin, rakyat melihat ada ketidakpastian," kata Hidayat di Jakarta, Senin (18/8/2014).

Jika Terbukti Curang, Presiden dan Wapres Terpilih Bisa Dimakzulkan

KONFRONTASI - Peluang pembentukan panitia khusus kecurangan pemilu presiden tetap terbuka. Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan tetap relevan dan perlu dibentuk karena ada dugaan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pilpres.

"Pansus bukan area Komisi II, tapi milik seluruh anggota dewan," kata Agun di Gedung DPR, Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.

Pansus Pilpres Meminta Pertanggungjawaban KPU

KONFRONTASI - Wacana pembentukan Pansus Pemilu Presiden yang digulirkan anggota Koalisi Merah Putih bukan untuk menganulir pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Pansus pilpres ini tidak dalam rangka menganulir calon tertentu (Jokowi-JK). (Pansus) Ini meminta pertanggungjawaban KPU yang dirasa begitu banyak kejadian yang tidak sesuai semangat pilpres dan undang-undang," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Senin (4/8).