pancasila

KONFRONTASI-Keputusan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) patut diapresiasi. Namun semestinya pemerintah lebih tegas dengan menolaknya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, kondisi hari ini, ideologi Pancasila sudah mapan, sehingga tidak ada urgensi untuk menginisiasi RUU HIP.

"Terlebih membaca draf yang beredar justru HIP berpotensi merusak tata nilai Pancasila itu sendiri," katanya dilansir, Rabu (17/6/2020).

KONFRONTASI- HMI Sumut menilai pengusul Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) perlu dibekali kembali penguatan ideologi Pancasila. Hal itu, karena dikhawatirkan pengusul RUU HIP itu ditengarai belum mengetahui ideologi Pancasila yang sebenarnya sudah final dan tidak lagi bisa dikutak katik.

KONFRONTASI - Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap Naskah Akademik, rumusan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, serta mencermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

KONFRONTASI-Pancasila dan NKRI adalah harga mati yang harus terus kita jaga dan pertahankan. Atas dasar itu, PAN tegas siap melawan pihak-pihak yang akan mengubah Pancasila.

Begitu tegas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersilaturahmi dengan anggota DPR dan DPRD Fraksi PAN se-Indonesia timur secara virtual, Selasa (16/6).

“Kalau ada pihak-pihak yang mau mengubah Pancasila akan kita lawan," tegasnya.

KONFRONTASI-Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma yang fundamental sebagaimana penjabaran dalam sila-sila-nya. Namun, jika norma-norma fundamental tersebut dijadikan UU maka hal itu justru akan mereduksi nilai-nilai Pancasila itu sendiri atau menjadi sempit.

Begitu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kantornya pada Senin (15/6).

KONFRONTASI-Fraksi PKS sejak awal tegas meminta pencantuman TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI serta ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme dalam draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

Bahkan ketika draf RUU akhirnya tidak juga mencantumkan TAP MPRS tersebut, Fraksi PKS menjadi satu-satunya Fraksi yang menyampaikan penolakan secara resmi dalam pandangan fraksi.

Begitu terang Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini kepada wartawan, Minggu (14/6).

KONFRONTASI-Rancangan Undang Undang haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus mendapat penolakan dari elemen sipil. Sebabnya, RUU HIP dianggap tidak menjawab problem riil masyarakat Indonesia.

Sebanyak 304 orang dari berbagai latar belakang dan tergabung dalam Forum Penegak Kedaulatan Rakyat (FPKR)menyatakan sikap menolak pembahasan RUU HIP.

KONFRONTASI- Rapat Pengurus Aliansi Ulama Ahlussunnah Waljamaah Tapal Kuda Jawa Timur (AUTADA) memutuskan ''menolak'' Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP). RUU-HIP ini jadi kontroversial karena  dianggap tidak konsisten dalam menyikapi ideologi Komunisme.

OPINI-Pada hari ulang tahunnya yang ke-75 tanggal 1 Juni 2020, Pancasila masih dirundung duka karena perayaannya di tengah Covid19 terpaksa dilakukan secara daring. Presiden Jokowi sebagai inspektur upacara berada di Istana Bogor, pejabat terkait berada di tempat tempat masing-masing.

Sebagaimana diketahui melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 24/2016, Hari Lahir Pancasila ditetapkan 1 Juni sekaligus hari libur nasional.

Sejarah membuktikan, sejak era kemerdekaan negara-negara baru pada 1940-an hingga saat ini, hanya Pancasila yang mampu bertahan mengatasi krisis dan konflik internal yang dihadapi.

Oleh Ali Munhanif

Perang melawan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun ini sudah selayaknya menjadi momentum merenungkan kembali perjalanan dasar negara kita, Pancasila.