23 July 2018

PAN

Zulkifli Hasan: Islam dan Buddha Sama-sama Mengecam Pembantaian Muslim Rohingnya

KONFRONTASI - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menyeret isu agama saat membela etnis rohingya. Secara khusus, ia meminta kepada pegiat media sosial untuk menghentikan penggiringan opini bahwa membela rohingya sama dengan menyalahkan agama lain. 

Menurutnya, masalah yang dialami rohingya murni masalah kemanusiaan. Ketua MPR RI itu secara tegas mengatakan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan pembantaian etnis. 

PAN Desak Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Lipat Dibatalkan

KONFRONTASI -  PAN menanggapi sinis keputusan pemerintah menaikkan dana bantuan partai politik mencapai 10 kali lipat, dari Rp 108/suara menjadi Rp 1.000/suara. PAN ingin kenaikan dana parpol dibatalkan.

"Dana parpol itu kan bukan parpol yang minta, terutama PAN, tidak pernah mengusulkan dan saya kira sekarang kurang pas. Kenapa subsidi terhadap rakyat dicabut semua, eh sekarang parpol yang disubsidi?" ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

PAN Dukung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar?

KONFRONTASI - Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati keputusan rekannya Wakil Ketua Umum DPP PAN yang juga Walikota Bogor, Bima Arya yang sudah mengambil keputusan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat 2018. Demikian hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PAN, Taufik Kurniawan.

Kader PAN Minta Mahar Politik Terancam Dipecat

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan membantah ada mahar politik partai berlambang matahari itu.

"Saya ini ya ikut PAN sejak lahir tahun 98, Insya Allah tidak pernah ada yang namanya mahar politik" ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan (24/8).

Taufik menegaskan, semua kader PAN yang berkontestasi politik tidak pernah ada transaksi terkait komitmen suara dalam pemilihan.

PAN: Perppu Ormas Perlu Dikaji Mendalam

KONFRONTASI-Partai Amanat Nasional menyatakan sikapnya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Nomor 2 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Fraksi PAN di DPR ditugaskan harus mengawal proses pembahasan tersebut.

"PAN menilai Perppu Ormas perlu dikaji mendalam oleh Fraksi PAN DPR untuk diambil keputusan," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Didik J. Rachbini usai usai membacakan keputusan hasil Rakernas PAN III di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 23 Agustus 2017.

Ini Alasan PAN Usung Jenderal Gatot Nurmantyo Jadi Capres 2019

KONFRONTASI - Ketua DPP PAN, Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta (Jumat, 18/8), membeberkan sejumlah alasan yang membuat Partai Amanat Nasional (PAN) ikut memasukkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai bakal calon presiden.

"Kriteria seorang pemimpin itu ada di beliau (Gatot Nurmantyo, red)," ujarnya.

PAN memasukkan nama Gatot sebagai salah satu bakal calon yang dipertimbangkan partai berlambang matahari disamping nama Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan mendukung petahana Joko Widodo.

JK Restui Parpol Ramai-ramai Polisikan Victor Laiskodat

Konfrontasi - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui langkah sejumlah partai politik (parpol) melaporkan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Victor Bungtilu Laiskodat, ke kepolisian.

Victor dilaporkan atas pidatonya di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menyebut empat parpol, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai yang pro-kekhilafahan dan intoleran.

Waketum Gerindra: Jangan Bela Victor, Nanti jadi Seperti Ahok

Konfrontasi - Kader Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah melaporkan Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri. Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan akan menyusul membuat laporan.

Tidak hanya di Bareskrim Polri, Victor dikabarkan juga akan dilaporkan sejumlah pihak ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR.

"Bisa dari fraksi bisa juga dari masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).

Menurut dia, partai yang disebut Victor menolak Perppu Ormas karena intoleran dan mendukung negara khilafah sangat marah. Karena itu, Ferry khawatir, kasus Victor ini jadi seperti perkara penodaan agama yang dilakukan terpidana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, seorang pejabat publik masuk ke ranah yang tidak dikuasainya.

"Sama seperti Ahok, keyakinan dan agamanya beda dengan ranah yang dibicarakan. Jadi tidak pas menurut saya," tegasnya.

Fadli Zon Sebut Manuver Viktor Laiskodat Beda dengan Arief Poyuono

Konfrontasi - Pernyataan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat yang menuding Gerindra-PD-PKS-PAN mendukung gerakan khilafah di Indonesia menurut Waketum Gerindra Fadli Zon jadi kontroversi. Politikus Gerindra Arief Poyuono sebelumnya juga menciptakan kontroversi di masyarakat soal pernyataan wajar PDIP disamakan dengan PKI'. Apa kata Fadli?

Menurut Fadli, pidato Arief dan punya Viktor sangat berbeda. Menurutnya, pernyataan Viktor membawa partai, sedangkan Arief pribadi.

Video Provokatif Ketua DPP Partai Nasdem Beredar, Sebut Gerindra, Demokrat, PKS, PAN Dukung Terbentuknya Khilafah dan PKI

Konfrontasi - Beredarnya video bernada provokatif diduga sebagai rekaman pidato dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Viktor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan kini video tersebut telah menjadi viral di dunia maya.

Pages