PAN

KONFRONTASI-Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengatakan jika partainya dari awal tidak pernah mengharapkan, meminta, apalagi menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan kursi menteri.

PAN menyadari bahwa mereka bukan pendukung pasangan Jokowi–Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Menurut Eddy, kalau belakangan PAN menyatakan mendukung Jokowi, itu tidak ada harapan untuk mendapatkan imbal balik apa pun.

KONFRONTASI-Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengaku kaget dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mau menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Dia mengaku kaget karena Prabowo merupakan mantan kompetitor Jokowi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 namun menjadi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,

“Tentu kita kaget juga pak Prabowo mau jadi menteri ya,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).

KONFRONTASI- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa partainya tetap menjadi oposisi atau partai penyeimbang walaupun pada akhirnya Partai Gerindra dan Partai Demokrat bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sampai saat ini, PAN sudah jelas mengambil posisi di luar pemerintahan. Belum ada agenda di luar itu, mayoritas pengurus, kader, dan simpatisan memilih sikap seperti itu," kata Saleh di Jakarta, Sabtu.

KONFRONTASI - Proses pergantian pucuk pimpinan partai politik seharusnya bukan lagi menjadi persoalan bagi Partai Amanat Nasional (PAN) yang bakal menggelar Kongres tahun 2020 mendatang.

Sebagai partai yang telah berdiri belasan tahun, PAN memiliki mekanisme yang sudah menjadi pola atau pattern dalam memilih sosok calon ketua umum.

KONFRONTASI -   Peluang mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno bergabung ke Partai Gerindra terbilang sangat kecil. Prabowo Subianto  akan menjadi faktor ganjalan Sandi untuk menguasai kendaraan politik Gerindra.Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Periskop Data Muhamad Yusuf Kosim kepada Kantor Berita RMOLNetwork, Senin (26/8

KONFRONTASI -  Amien Rais, selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), meminta partainya berada di luar pemerintahan atau beropisisi.

“Jika tidak mengambil langka oposisi, maka PAN tidak akan lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024,” kata pendiri PAN ini, melalui surat yang ditulisnya, pada Sabtu (3/8/2019).

KONRONASI - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyampaikan surat yang berisikan sikap politiknya kepada para kader partai tersebut, salah satunya menegaskan posisi PAN sebagai partai oposisi karena dianggap lebih bermartabat.

"Sikap oposisi lebih bermartabat, terhormat, dan sesuai aspirasi mayoritas anggota dan para pemilih PAN," kata senior instruktur PAN Icu Zukafril saat membacakan surat dari Amien yang dibacakan dalam acara FGD "Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat" di Jakarta, Jumat (2/8).

KONFRONTASI-Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo menilai sangat baik apabila Indonesia mempunyai konsensus nasional tentang rencana kerja atau platform kebijakan yang merupakan hasil dari rekonsiliasi kubu 01 dan 02.

"Amien Rais menilai rekonsiliasi yang benar-benar itu harus dimulai dari rencana kerja. Karena itu harus ada tim yang duduk bersama memadukan rencana kerja pasangan 01 dan 02 sehingga akan diperoleh titik temu yang menjadi konsensus nasional," kata Drajad di Jakarta, Sabtu.

KONFRONTASI - Pernyataan berulang-ulang yang disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan "PAN mendukung Joko Widodo tanpa syarat" adalah bukti pengkhinatan nyata pengurus teras DPP PAN terhadap Ketua Dewan Kehormatan PAN sekaligus pendiri partai Amien Rais.

Demikian disampaikan kader Muhammadiyah yang juga Kordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat, Rabu (24/7).

KONFRONTASI-Kuasa Hukum Partai Amanat Nasional menilai bukti gugatan PDI Perjuangan terkait kursi ke delapan DPR RI pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Sumatera Barat I lemah.

"Kami menilai bukti yang diajukan tidak akurat karena hanya mengacu kepada hasil sistem penghitungan (situng), dan KPU telah menyatakan hasil situng tidak bisa menjadi acuan," kata kuasa hukum PAN Miko Kamal di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu menyikapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan PDI Perjuangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggugat kursi kedelapan DPR RI daerah pemilihan Sumbar I yang berdasarkan penetapan KPU diraih oleh Asli Chaidir.

Menurut dia, dalam mengajukan gugatan PDI Perjuangan hanya mengacu C1 yang diunggah ke situng tanpa mencocokan dengan data rekapitulasi DAA 1, DA 1.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pleno KPU Sumbar, PAN mendapatkan 261.007 dan memperoleh dua kursi, yaitu kursi kedua Athari Gauthi Ardi dengan 82.982 suara dan kursi kedelapan diraih Asli Chaidir dengan 70.057 suara.

Kemudian PDI Perjuangan di Sumbar I mendapatkan 86.423 suara dan harus kehilangan kursi pada Pemilu 2019.

PDI Perjuangan kemudian mengajukan gugatan ke MK karena mengklaim memiliki 86.642 kursi dan menilai berhak menduduki kursi ke delapan. Berdasarkan hitungan PDI Perjuangan tersebut seharusnya suara PAN di Sumbar 1 hanya 258.115.

Menyikapi hal itu Miko menyampaikan kesalahan penghitungan tersebut sebenarnya sudah diperbaiki pada rekapitulasi DAA1 dan semua perbaikan tersebut ditandatangani semua saki termasuk PDI Perjuangan.

Ia meyakini MK akan mengeluarkan putusan yang adil dan yakin KPU serta Bawaslu selaku pihak termohon bisa profesional dan proporsional menghadapi gugatan ini.