Pakar Hukum

‘Presidential Threshold’ Jadi Bagian, Pakar Hukum Sebut Putusan MA Rachmawati Momentum Perbaikan Regulasi Pemilu

Pakar Hukum dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Merdiansa Paputungan | Foto: Istimewa

 

KONFRONTASI -   Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri cs terkait pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019, tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2019 diharapkan menjadi momentum perbaikan regulasi pemilu.

Pakar Hukum Sebut Ambang Batas Tak Ada dalam Sistem Presidensial

KONFRONTASI -   Pro dan kontra presidential threshold (PT) masih terus terjadi. Ini buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bermasalah. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengkritik putusan MK yang menyebutkan penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakilnya sebagai open legal policy dari pembuat undang-undang (UU).

Pakar Hukum Ragukan Penetapan Eggi Sudjana Sebagai Tersangka Murni Proses Hukum

KONFRONTASI -  Pada Kamis (9/5/2019) Polda Metro Jaya menetapkan pengacara sekaligus aktivis Eggi Sudjana sebagai tersangka dugaan makar terkait pernyataan ajakan "people power" yang dilakukannya menyusul hasil hitung cepat hasil Pilpres 2019.

 

Penyidik meningkatkan status Eggi sebagai tersangka pada Rabu (8/5/2019) setelah melakukan gelar perkara.

 

Pakar : Jika Jaksa Agung Tak Profesional Tangani Kasus Ahok, Negara yang "Berdarah-darah"

KONFRONTASI-Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, mengatakan track record Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah pimpinan HM Prasetyo dalam menangani kasus besar membuat publik khawatir. Hal ini berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang ditangani Kejagung.

Sejumlah Pakar Hukum Temui Presiden di Istana Merdeka

Konfrontasi - Sejumlah pakar hukum pagi ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Mereka antara lain guru besar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Izra; pakar hukum yang juga mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Refly Harun; dan Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar.

Sejumlah Pakar Hukum Geruduk KPK !

KONFRONTASI-Sejumlah ahli hukum dari berbagai universitas berkumpul di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/2). Mereka berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait upaya penyelematan lembaga antikorupsi itu yang saat ini dalam situasi kritis setelah dua pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka.

Dipimpin Politisi NasDem, Kejaksaan Rawan Jadi Alat Tawar-menawar Politik, KMP Perlu Waspada!

KONFRONTASI - Banyak pihak menyayangkan penunjukkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Prasetyo pernah tercatat sebagai politikus Partai Nasdem. Pakar Hukum Chairul Huda mencemaskan reformasi Kejaksaan Agung akan terhambat karena rentan dipolitisir.

"Jangan sampai Kejaksaan menjadi alat tawar menawar politik atau sampai dipengaruhi kekuatan politik. Penegakan hukum harus diwaspadai," ujar Chairul Kamis 20 November 2014.

"Bila SBY Ngambek Waktu Itu, RUU Pilkada Bisa Batal Jadi UU"

KONFRONTASI - Rapat Paripurna DPR, Jumat dini hari tadi akhirnya memutuskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah adalah tidak langsung, atau melalui legislatif, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, RUU Pilkada telah disepakati dengan partisipasi 361 anggota parlemen yang hadir.

Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan kekecewaannya atas hasil voting DPR terkait pengesahan RUU Pilkada. Kubu yang mendukung pilkada tidak langsung memenangkan voting itu, sementara Fraksi Partai Demokrat melakukan walk out.

Tanpa Perintah MK, Tindakan KPU Melawan Hukum

KONFRONTASI - KPU telah melakukan blunder dengan membuka kotak suara. Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, menilai apa yang dilakukan KPU dengan membuka kotak suara sebelum adanya perintah MK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Itu kan bagian dari dokumen hasil suara yang orisinal, yang akan dipublis menjadi bukti di MK. Kalau membuka kotak suara, KPU bisa dikatakan sudah bertindak melawan hukum," jelas Mudzakkir, Senin (11/8).

Surat Edaran KPU Langgar Aturan Pemilu

KONFRONTASI - Pakar hukum, Saiful Bahri, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  telah menyalahi aturan lantaran membuka kotak suara pemilihan Presiden (pilpres) 2014. "Apabila muncul gugatan dari salah satu pasangan calon karena dianggap telah terjadi kecurangan seharusnya KPU menunggu persetujuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka kotak surat suara," katanya ketika dihubungi, Kamis, (7/8).

Selain itu, ia menganggap, Surat Edaran nomor 1446/KPU/VII/2014 yang dikeluarkan KPU tanggal 25 Juli 2014 telah melanggar aturan pemilu.

Pages