Pajak

Bukan Sekali Ini Saja Sri Mulyani Diduga Menggelapkan Pajak

KONFRONTASI -    Perjuangan pemberantasan korupsi di Tanah Air kembali dikejutkan oleh berita pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang membantu tindak pidana penggelapan pajak. Keduanya adalah anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji, dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani.

Ini 21 Mobil yang Bakal Dibebaskan dari PPnBM Mulai 1 Maret

KONFRONTASI-Pemerintah resmi mengeluarkan daftar mobil yang mendapatkan keringanan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 0% mulai Senin (1/3) mendatang.

Terdapat 21 mobil pajaknya digratiskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021, yang dikeluarkan pekan ini, mulai dari Toyota Avanza hingga Wuling Confero.

Dalam Kepmenperin tersebut, disebutkan bahwa kendaraan yang mendapatkan keringanan PPnBM adalah mobil yang memiliki penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) minimal 70 persen.

Rizal Ramli: Pajak Yang Tinggi Beratkan Rakyat. Jadi Penyebab Utama Revolusi di Perancis, Amerika, Dan India

KONRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengingatkan, Setiap pemimpin harus berhati-hati dengan pungutan pajak. Pasalnya pajak yang tinggi dan memberatkan rakyat terbukti telah menjadi penyebab utama revolusi terjadi di sejumlah negara besar.

“Sistem pajak yang berlebihan (excessive), tidak effisien dan tidak adil yang memberatkan kehidupan rakyat jadi salah satu penyebab utama Revolusi Perancis, Amerika, India dan banyak negara lain,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (16/2).

Pajak Pulsa Dinilai Tak Bebani Konsumen

Konfrontasi - Peraturan baru pemerintah soal pengenaan pajak untuk pulsa seluler, voucher, kartu perdana, dan token listrik, berlaku efektif mulai bulan ini. Ketika diumumkan pada 29 Januari lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 ini sempat menimbulkan pro dan kontra.

Sebab, selain menghasilkan pendapatan bagi negara, kebijakan ini dianggap berat bagi masyarakat dengan mengenakan pajak untuk hal-hal yang esensial di masa pandemi COVID-19 sekarang sekarang, yakni pulsa seluler dan listrik.

Soal Polemik Pajak Pulsa, Ini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani

Konfrontasi - Kebijakan skema baru pemungutan pajak pulsa dan token listrik menuai kontroversi. Aturan baru ini diklaim menjadi kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Mobil di Bawah Rp300 Juta Diusulkan Peroleh Relaksasi Pajak

KONFRONTASI-Wacana relaksasi pajak mobil baru kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Ada usulan agar mobil di bawah Rp 300 juta dapat diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm).

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengakui telah menyodorkan relaksasi PPnBM ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

Trump Terungkap Tidak Bayar Pajak Penghasilan 10 Tahun

KONFRONTASI -   Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak membayar pajak penghasilan pada 10 dari 15 tahun terakhir.
Menurut laporan yang dirilis New York Times, Minggu (27/9) Trump tidak membayar pajak selama kurun waktu itu karena menderita kerugian.

Trump dilaporkan hanya membayar pajak penghasilan sebesar 750 dolar atau sekitar Rp11 juta pada 2016, tahun dia memenangkan kursi presiden AS.

Namun Trump membantah laporan tersebut. Dia mengklaim telah membayar banyak pajak penghasilan.

Ekonom Dorong Maksimalkan Potensi Pajak Selain Cukai Rokok

Konfrontasi - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison mengatakan bahwa pemerintah harus memanfaatkan sumber pajak lain selain cukai, termasuk dari cukai rokok.

Hal itu diungkap kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Vid Edison dalam diskusi virtual "Pandemi, Harga Cukai, dan Naik Perokok Anak", Sabtu (5/9/2020).

Menurut Vid, fakta pertama bahwa merokok berbahaya sehingga konsumsi harus dikendalikan. Kemudian, fakta kedua adalah bahwa revenues dari cukai itu besar sekali.

Nah, Vid mengatakan, kalau seandainya mau pro pengendalian, berimplikasi pada revenues. Sebaliknya, kalau pro revenues pasti implikasinya pada pengendalian.

Namun, Vid menjelaskan sebetulnya ada sesuatu yang salah bila dilihat dari aspek lain,  tax revenues Indonesia rendah yakni 9 persen tax to GDP ratio. Menurut Vid, implikasinya adalah ketika penerimaan dari sumber lain rendah maka pemerintah akan memanfaatkan dari cukai.'

"Padahal sebetulnya filosopi cukai itu adalah pengendalian bukan untuk revenue," tegas Vid. "Sekarang pertanyaannya kenapa di negara lain itu bisa berhasil? Sederhana, karena tax revenues mereka tinggi," kata Vid.

Jadi, Vid menegaskan, selama tax revenues rendah, maka pasti tidak akan selesai pro dan kontra apakah pro pengendalian atau revenues. "Jujur,  tidak akan selesai," tegasnya.

Ia mengatakan bahwa di negara lain kontribusi cukai terhadap revenues kecil. Artinya, kata dia, negara-negara tersebut memanfaatkan sumber lain sehingga kebijakan cukainya lebih ke arah pengendalian.

"Jadi, selama tidak clear cukai ini mau ke arah mana, dan selama revenue sumber lain rendah, saya masih menganggap ini bakal terus-terusan berulang," kata Vid.

Lebih lanjut Vid menjelaskan bahwa yang paling dominan untuk mengurangi konsumsi rokok sebetulnya adalah harga. Menurut dia, harga bisa dipengaruhi dua hal yakni pajak dan cukai, serta harga minimum.

Vid mengatakan Indonesia kebetulan memiliki sistem paling kompleks di dunia, karena struktur cukainya terdiri dari empat komponen.

Yakni, jenis produksi apakah buatan tangan atau mesin. Kedua, golongan produksi apakah masuk di atas III atau di bawahnya. Ketiga, adalah rasa yakni kretek atau rokok putih. Keempat harga jual eceran atau HJE.

"Jadi kompleks, superkompleks. Di negara yang sudah lebih ke arah pengendalian, itu sistem cukainya sederhana," kata Vid.

Menurut Vid, struktur yang paling bagus adalah spesifik dan simple. "Kita, sudah spesifik tetapi kompleks," tegasnya.

Dia menambahkan struktur lebih simple dan spesifik menguntungkan revenues dan pengendalian. Namun, lanjut dia tentu juga dengan syarat revenues dari sumber pajak lain harus bagus. Kalau revenues dari yang lain tidak bagus, di ujung-ujung tahun, pasti akan menggenjot cukai.

Pages