Otoriter

Soal Diskusi di FH-UGM, Rizal Ramli: Bicara Ilmiah Diteror? Rektor itu harus Dipilih oleh Senat Guru Besar

KONFRONTASI-  Masyarakat menilai otoriterisme marak  lagi di negeri demokratis ini. Diskusi virtual yang digelar Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berbuntut panjang. Bahkan, tema tersebut diduga makar.

Selain itu, penyelenggara diskusi tersebut juga mendapatkan teror dari pihak yang belum diketahui. Menanggapi hal ini, pemimpin bangsa/tokoh perubahan Dr  Rizal Ramli mengatakan, bahwa diskusi di dalam kampus merupakan hak mahasiswa.

Survei Lokataru: Mahasiswa Nilai Omnibus Law Neo-Orba, Otoriter, dan Represif

Konfrontasi - Lokataru Foundation melakukan survei terhadap mahasiswa dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal omnibus law RUU Cipta Kerja. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan omnibus law karena neo-Orde Baru (Orba), otoriter, dan represif.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat 73 undang-undang yang akan direvisi, yang terdiri dari 15 bab serta 174 pasal. Dua RUU ini memuat 11 klaster, yaitu: 

Otoritarianisme Kini Membungkam Demokrasi

PENGAMBILALIHAN kekuasaan melalui kudeta bekerja dengan senjata intimidasi dan paksaan. Tetapi sebenarnya ada jenis kudeta yang bekerja terselubung di balik cara kerja demokrasi, yang dapat berlangsung ‘senyap’ di atas sikap pasif dan apatis publik. Di sebagian besar negara dengan sistem demokrasi yang masih dianggap berfungsi, tulis David Runciman –professor ilmu politik Universitas Cambridge, UK– dalam buku How Democracy Ends (2018), rakyat lebih banyak memilih menjadi penonton proses politik.

Kerusuhan 21-22 Mei, Rizal Ramli: Skenario Rusuh Biasanya Dirancang Menakuti Rakyat

KONFRONTASI- Pemerintah otoriter doyan merancang “kekerasan” untuk menghancurkan ‘legitimacy’ gerakan damai (non-violence). Hal ini dilakukan untuk menangkap oposisi, dan menakuti rakyat agar tidak ikut gerakan damai.

Demikian disampaikan tokoh nasional Rizal Ramli kepada KedaiPena.Com, Sabtu (6/7/2019).

Ini Cara Rezim Otoriter Hancurkan Legitimasi Gerakan Damai dari Masyarakat

KONFRONTASI- Pemerintah otoriter doyan merancang “kekerasan” untuk menghancurkan legitimasi gerakan damai (non-violence), untuk menangkap oposisi, dan menakuti rakyat agar tidak ikut gerakan damai. Itu terjadi pada kasus  Malari 1974. Hariman Siregar dkk hanya demo damai, tapi  Letjen Ali Murtopo perintahkan rambut cepak utk bakar Pasar Senin. Hariman dkk dan Buyung Nasution dkk  ditangkap. Media waktu itu hanya beritakan versi penguasa saja. Bahkan media-media besar pun waktu itu membingkai berita versi penguasa Orba.

Kunjungi Ahmad Dhani di Penjara, Rizal Ramli: Selamat Datang di Era Neo-Otoriter

KONFRONTASI- Kemudian, mantan Menko Kemaritiman itu bercerita kala dipenjara pada usia 22 tahun. Rizal Ramli dijebloskan ke dalam bui oleh Soeharto selama 1,5 tahun, dengan menggunakan undang-undang kolonial Belanda yang bahkan sudah tidak lagi digunakan di negara asalnya.

Rezim Jokowi adalah Rezim Otoritarianisme yang Kompetitif (Competitive authoritarianism) ?

KONFRONTASI- Kenapa rakyat ingin perubahan dan ganti presiden 2019? Karena Rezim Jokowi adalah rezim otoritarianisme yang kompetitif yakni
sebuah rezim yang demokratis dalam penampilan, gagal dalam ekonomi, tidak adil dan gagal dalam good governance, tetapi bersifat otoriter   Meminjam perspektif ilmuwan politik Prof Steven Levitsky dari Harvard University dan Prof Lucan A. Way, University of Toronto, rezim saat ini digolongkan rezim otoriter kompetitif.

Pages