Omnibus Law

Demo Omnibus Law, Buruh Ancam Tutup Akses Bandara dan Pelabuhan

KONFRONTASI-Gelombang aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus berlanjut di sejumlah di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Makassar, dimana aksi unjuk rasa telah terjadi dalam dua hari terakhir. Puncaknya, aksi demo akan digelar pada 23 Maret mendatang.

Dalam demo akbar nanti, puluhan ribu massa dari kalangan buruh dan mahasiswa diperkirakan akan tumpah ruah ke jalan. Massa buruh bahkan berencana menutup akses menuju objek vital yakni Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta.

Andi Arief: SBY Bertanya Kepada Airlangga, Mengapa Omnibus Law Terkesan Misterius?

KONFRONTASI -   Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (5/3).

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan, salah satu bahasan dalam pertemuan itu adalah soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dikatakan Andi Arief, SBY dalam pertemuan itu bertanya kepada Airlangga mengapa RUU Ciptaker seperti aturan yang sangat misterius.

Rizal Ramli Ingatkan Omnibus Law hanya Gelembung dan Banyak Penumpang Gelap di Dalamnya

KONFRONTASI- Tokoh nasional/teknokrat senior Rizal Ramli  dalam dialog di TV One Kamis ini mengingatkan  pemerintah bahwa Omnibus Law banyak kelemahan, cuma  gelembung dan kelihatan hebat bungkusnya, tapi minimum dampaknya dan substansi isinya nyaris tidak ada.
 Bahkan banyak ‘penumpang gelap’ dalam rancangan Omnibus Law, yang semakin menjauhkan keadilan & kemakmuran untuk rakyat.  

PRIMA Gelar Diskusi Publik Omnibus Law Dalam Perspektif Politik, Hukum dan Ekonomi

KONFRONTASI -   Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) menggelar acara diskusi publik dengan tema "Omnibus Law Ciptaker Dalam Perspektif Politik, Hukum dan Ekonomi". Undangan terbuka bagi kalangan umum yang berniat untuk mengikuti diskusi.

Acara ini bertempat di restoran Suharti, beralamat di Jl. Kapten Tendean, Mampang, Jaksel. Diselenggarakan pada Senin 2 Maret 2020, mulai jam 12 siang hingga 15.30 WIB, dengan didahului makan siang.

Mimpi Buruk Tenaga Kerja ala Omnibus Law

Oleh : Bhima Yudistira (INDEF)

 

Draft Omnibus Law Cipta Kerja menjadi perdebatan di publik akhir-akhir ini. Pembahasan draft yang serba rahasia, kurang partisipatif, dan isinya sudah ditebak akan berpihak ke kepentingan oligarki yang kawin dengan kekuasaan. Dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diterima di DPR, timbul keraguan benarkah cipta kerja ini untuk memperbesar peluang penciptaan tenaga kerja seperti klaim Menteri Tenaga Kerja. Kalau benar, lalu tenaga kerja seperti apa yang menjadi mimpi Omnibus Law?

Kiara: Omnibus Law Rugikan Nelayan

KONFRONTASI-Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law merugikan dan menimbulkan keresahan di kalangan nelayan Indonesia.

"Pada konteks perikanan, Omnibus Law tidak melibatkan masyarakat, tidak menjelaskan tentang kesejahteraan, kedaulatan, bahkan kemakmuran masyarakat sehingga apakah masih dibutuhkan untuk pekerja perikanan?" kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati pada Seminar Nasional Perlindungan Pekerja Perikanan dan Tantangannya Dalam Omnibus Law di Gedung V Universitas Semarang, Selasa.

Kacau, Jokowi Reduksi Fungsi BIN untuk Berhadapan dengan Rakyat

KONFRONTASI-Permintaan Presiden Joko Widodo kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk ikut mendekati masyarakat yang menilak omnibus law mendapat kritikan tajam.

Salah satunya dari Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule. Baginya, perintah yang disampaikan Presiden saat rapat 15 Januari lalu di Istana Negara sangat mengagetkan dan mengherankan.

“Perintah Jokowi kepada BIN untuk dekati kelompok yang tolak Omnibus Law mengagetkan dan mengherankan,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (23/2).

Pengamat Hukum: Banyak Negara Kapok Pakai Omnibus Law

Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam PMB (Persatuan Mahasiswa Banten) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Rabu 12 Februari 2020. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok serta membatalkan rencana pengesahan RUU Omnibus Law. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

 

Gerindra: Gila, RUU Omnibus Law Ternyata Bukan untuk Sejahterakan Rakyat, Tapi agar Presiden Tak Diimpeach

KONFRONTASI-Kehadiran omnibus law RUU Cipta Kerja terus menuai polemik di masyarakat. Khususnya tentang pasal 170 yang menyatakan presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah (PP) guna mengubah ketentuan UU.

Pasal ini dianggap tidak sesuai dengan hirarki konstitusi, di mana yang bisa mengganti atau mengubah UU hanya UU baru dan peraturan perundang-undangan (Perppu) yang kemudian harus disetujui DPR.

Pages