Omnibus Law

Bahas Omnibus Law di Tengah Pandemi, DPR Makin Jauh dari Rakyat

KONFRONTASI-Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang tetap melanjutkan pembahasan Omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) terus menjadi sorotan.

Apalagi pembahasan RUU yang mengundang kontroversi itu dilakukan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

"Seberapa mendesak RUU Cipta Kerja ini dibahas di tengah rakyat bergulat dengan ancaman virus Corona," kata pengamat sosial politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Bakir Ihsan dilabsir SINDOnews , Kamis (9/4/2020). 

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemik COVID-19 yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah COVID-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Omnibus Law, Kepentingan Siapa?

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dalam buku yang berjudul "Conflict and The Web of Group Affiliations", George Simmel membuat teori bahwa keberadaan seseorang, bagaimana dia berpikir dan bertingkat laku akan dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam sebuah kelompok.

Perintis mazhab interaksionisme simbolis ini ingin mengatakan bahwa sikap, perilaku, cara berpikir, kepentingan dan keberpihakan seseorang akan ditentukan oleh keanggotaan di dalam kelompok.

Rizal Ramli: Bawa RUU Omnibus Law ke Baleg, DPR-RI Hanya Menjadi Stempel Kekuasaan, Tak Punya Hati dan Pikiran

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritik DPR-RI, Partai Golkar dan parpol lain yang sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) di tengah derita akibat pandemi Corona dan krisis ekonomi.  ‘’DPR-RI, Golkar dan parpol-parpol itu tidak punya hati dan perasaan. Hanya mau jadi stempel karet kekuasaan, tanpa nurani dan pikiran. Payah, ’’kata RR, Menko Ekuin Era Presiden Gus Dur..

Siaran Pers KSPI: KSPI Tolak Omnibus Law dan Darurat Sipil

KONFRONTASI -  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa  yang meminta DPR segera membahas omnibus law. Hal ini disampaikan Saan saat rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3).

"Kalau pimpinan sudah menelaah dan mengkaji terkait dengan surat presiden terkait dengan Omnibus Law, baik perpajakan dan cipta kerja, mungkin itu akan jauh lebih baik itu mulai dibahas apakah dikasih ke fraksi, komisi untuk antisipasi pasca Covid-19," sebagaimana dikutip Kompas.com.

Kadin Desak DPR Lebih Transparan Sampaikan Progres Omnibus Law

Konfrontasi - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Roesan P Roeslani mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan progres Omnibus Law.

Saat ini, pengusaha dan pemerintah masih terus mendorong agar buruh selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dia berharap, jika sudah disetujui DPR, maka produk pemerintah yang akan dikeluarkan harus cepat juga.

Pages