Omnibus Law

Buruh Ancam Gelar Aksi May Day Jika Pemerintah dan DPR Tetap Bahas Omnibus Law

Konfrontasi - Aliansi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengancam menggelar aksi May Day pada 30 April 2020. Unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 itu akan dilakukan jika pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) DPR tetap membahas Omnibus Law.

Kemerdekaan Pers dan Cek Kosong RUU Ciptaker

DEWAN Pers pada tanggal 16 April lalu memgeluarkan pernyataan pers. Salah satu isi menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya adanya upaya perubahan terhadap Pasal 11 dan Pasal 18 UU 40/1999 tentang Pers. Proses pembahasan RUU Hak Cipta Kerja sendiri belum ada tanda-tanda ditunda.

Dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) lain, Undang-undang Pers mempunyai tiga karakteristik khas yang berbeda.

RUU Omnibus Law Ciptaker Dibahas Tergesa-gesa, Anggota Baleg: Kita Bahas Aturan, Bukan Kejar Setoran

KONFRONTASI-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto menilai Rancangan Undang – undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan bisa dibahas dalam waktu seratus hari lantaran sangat tidak masuk akal.

Hal tersebut disampaikan oleh Darmadi saat menanggapi pembahasan RUU Omnibus Law ditengah badai Corona atau Covid-19 yang sedang melanda tanah air.

“Omnibus Law tidak akan dibahas secara tergesa gesa,” ungkap Politikus PDI-P itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/04/2020).

Tolak Bahas Omnibus Law Ciptaker, PKS: Jika Dilanjutkan Seperti Tak Punya Empati Pada Masyarakat

KONFRONTASI-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas meminta Badan Legislasi DPR RI menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab RUU kontroversial itu dinilai bukan menjadi prioritas saat pandemik virus corona.

Begitu disampaikan anggota Fraksi PKS, Adang Daradjatun saat Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah, Selasa (14/4).  

Soal Omnibus Law, Rizal Ramli: Jangan-Jangan Pemerintah dan DPR-RI/Golkar hanya Ngalor-Ngidul Menggantang Asap

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  (RR) memperingatkan keras pemerintah dan DPR-RI bahwa seandainya UU Omnibus Law,, yang  gombal itu disyahkan, maka masih banyak persoalan dan pertanyaan. '' Berapa % peningkatan pertumbuhan ekonomi,  berapa US$ milyar investasi,  berapa juta lapangan kerja baru tahun 2020-2022 ?

Bahas Omnibus Law di Tengah Pandemi, DPR Makin Jauh dari Rakyat

KONFRONTASI-Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang tetap melanjutkan pembahasan Omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) terus menjadi sorotan.

Apalagi pembahasan RUU yang mengundang kontroversi itu dilakukan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

"Seberapa mendesak RUU Cipta Kerja ini dibahas di tengah rakyat bergulat dengan ancaman virus Corona," kata pengamat sosial politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Bakir Ihsan dilabsir SINDOnews , Kamis (9/4/2020). 

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemik COVID-19 yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah COVID-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Omnibus Law, Kepentingan Siapa?

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dalam buku yang berjudul "Conflict and The Web of Group Affiliations", George Simmel membuat teori bahwa keberadaan seseorang, bagaimana dia berpikir dan bertingkat laku akan dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam sebuah kelompok.

Perintis mazhab interaksionisme simbolis ini ingin mengatakan bahwa sikap, perilaku, cara berpikir, kepentingan dan keberpihakan seseorang akan ditentukan oleh keanggotaan di dalam kelompok.

Rizal Ramli: Bawa RUU Omnibus Law ke Baleg, DPR-RI Hanya Menjadi Stempel Kekuasaan, Tak Punya Hati dan Pikiran

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritik DPR-RI, Partai Golkar dan parpol lain yang sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) di tengah derita akibat pandemi Corona dan krisis ekonomi.  ‘’DPR-RI, Golkar dan parpol-parpol itu tidak punya hati dan perasaan. Hanya mau jadi stempel karet kekuasaan, tanpa nurani dan pikiran. Payah, ’’kata RR, Menko Ekuin Era Presiden Gus Dur..

Pages