Omnibus Law

Omnibus Law dan Minimnya Jatah 'Kue' Ekonomi untuk Rakyat

OPINI-Kemarahan publik atas produk legislasi ‘Omnibus Law‘ diakibatkan minimnya jatah ‘kue’ ekonomi yang akan tercipta bagi mayoritas masyarakat dan juga kepada kelestarian lingkungan hidup.

‘Omnibus Law‘ digadang akan memberikan pertumbuhan ekonomi, tapi angka pertumbuhannya dan jumlah lapangan kerja yang bertambah tidak pernah tersampaikan. Nyatanya ‘Omnibus Law’ hanya diperuntukkan untuk kepentingan kaum satu persen orang terkaya.

Ombudsman Tolak Perluasan Kewenangan Polri dalam Omnibus Law

Anggota Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu melakukan inspeksi mendadak ke Bendungan Bekasi Kota, Jawa Barat, Ahad, 29 Desember 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

 

KONFRONTASI -    Ombudsman Republik Indonesia menolak adanya perluasan kewenangan Polri dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

Sebab, menurut Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu, sejumlah pasal yang memberikan leluasa lebih kepada Polri, dinilai tidak memiliki definisi yang jelas.

PBNU: Omnibus Law Ciptaker Sarat Kezaliman

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) M Maksum Machfoedz menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini tengah dalam pembahasan di DPR penuh dengan kezaliman terhadap rakyat kecil. Menurut dia, pembahasan RUU tersebut seharusnya dihentikan.

"Jelas sekali bahwa RUU Cipta Kerja ini sarat dengan aneka kezaliman, kalau sarat dengan aneka kezaliman, tentu tidak harus dilanjutkan," kata dia dalam diskusi online yang disiarkan YouTube Kanal Pembaruan Agraria, Selasa (28/4).

Margarito: Omnibus Law, Balas Budi Jokowi atas Pendanaan Korporasi di Pilpres?

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menduga Omnibus Law sebagai satu produk untuk melindungi korporasi di Indonesia.
Pasalnya, banyaknya pasal dalam Omnibus Law yang sangat menguntungkan korporasi. Salah satunya soal dominasi sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup.

Buruh Ancam Gelar Aksi May Day Jika Pemerintah dan DPR Tetap Bahas Omnibus Law

Konfrontasi - Aliansi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengancam menggelar aksi May Day pada 30 April 2020. Unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 itu akan dilakukan jika pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) DPR tetap membahas Omnibus Law.

Kemerdekaan Pers dan Cek Kosong RUU Ciptaker

DEWAN Pers pada tanggal 16 April lalu memgeluarkan pernyataan pers. Salah satu isi menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya adanya upaya perubahan terhadap Pasal 11 dan Pasal 18 UU 40/1999 tentang Pers. Proses pembahasan RUU Hak Cipta Kerja sendiri belum ada tanda-tanda ditunda.

Dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) lain, Undang-undang Pers mempunyai tiga karakteristik khas yang berbeda.

RUU Omnibus Law Ciptaker Dibahas Tergesa-gesa, Anggota Baleg: Kita Bahas Aturan, Bukan Kejar Setoran

KONFRONTASI-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto menilai Rancangan Undang – undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan bisa dibahas dalam waktu seratus hari lantaran sangat tidak masuk akal.

Hal tersebut disampaikan oleh Darmadi saat menanggapi pembahasan RUU Omnibus Law ditengah badai Corona atau Covid-19 yang sedang melanda tanah air.

“Omnibus Law tidak akan dibahas secara tergesa gesa,” ungkap Politikus PDI-P itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/04/2020).

Tolak Bahas Omnibus Law Ciptaker, PKS: Jika Dilanjutkan Seperti Tak Punya Empati Pada Masyarakat

KONFRONTASI-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas meminta Badan Legislasi DPR RI menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab RUU kontroversial itu dinilai bukan menjadi prioritas saat pandemik virus corona.

Begitu disampaikan anggota Fraksi PKS, Adang Daradjatun saat Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah, Selasa (14/4).  

Soal Omnibus Law, Rizal Ramli: Jangan-Jangan Pemerintah dan DPR-RI/Golkar hanya Ngalor-Ngidul Menggantang Asap

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  (RR) memperingatkan keras pemerintah dan DPR-RI bahwa seandainya UU Omnibus Law,, yang  gombal itu disyahkan, maka masih banyak persoalan dan pertanyaan. '' Berapa % peningkatan pertumbuhan ekonomi,  berapa US$ milyar investasi,  berapa juta lapangan kerja baru tahun 2020-2022 ?

Pages