Omnibus Law

Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh: DPR Mewakili Rakyat atau Pengusaha?

Konfrontasi - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyayangkan langkah DPR dan pemerintah yang melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Wakil Ketua KPBI Jumisih mempertanyakan sikap DPR tersebut di tengah masifnya penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja.

"Sebenarnya DPR mewakili rakyat apa mewakili para pengusaha ?" kata Jumisih dilansir Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI: Bohong Kalau Omnibus Law Disahkan Mampu Selesaikan Resesi

KONFRONTASI -    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan pihaknya tetap menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, omnibus law tak mampu menyelesaikan masalah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Sebaiknya pemerintah fokus dalam masalah covid 19, ancaman jutaan PHK, dan resesi ekonomi. Tidak perlu membahas Omnibus.

Ricuh Tolak Omnibus Law: Polda Metro Jaya Tetapkan Satu Tersangka

KONFRONTASI9 -    Aksi di Jogja berjalan dengan aman hingga datang Represi dari oknum² tertentu yg langsung menyerang masa Aksi hingga ada yg kepalanya berdarah.

Polisi memberikan ruang kepada oknum² yg tidak bertanggungjawab tersebut untuk menyerang Aksi.

MASSA AKSI SAAT INI MASIH BERTAHAN DI UGM.

KRONOLOGI:

~19.00 kami dilempari batu oleh preman

~19.10 preman mendatangi massa aksi dengan membawa kayu dan melempari batu
beberapa masa aksi mengalami luka bocor di kepala setelah dilempari oleh preman

Proposal Omnibus Law Ditolak Bank Dunia

Oleh:    Salamuddin Daeng

 

Tim Jokowi sudah tidak efektif sebagai proxi para taipan dalam komunikasi internasional

 

Jakarta, Swamedium.com – Mengejutkan, UU omnimbuslaw atau UU cipta kerja, yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi, malah ditolak oleh bank dunia. Dalam sebuah laporan Bank Dunia menyatakan omnibuslaw merugikan ekonomi. Proposal omnibuslaw yang bertujuan melanggengkan ekploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak oleh Bank Dunia.

Omnibus Law dan Minimnya Jatah 'Kue' Ekonomi untuk Rakyat

OPINI-Kemarahan publik atas produk legislasi ‘Omnibus Law‘ diakibatkan minimnya jatah ‘kue’ ekonomi yang akan tercipta bagi mayoritas masyarakat dan juga kepada kelestarian lingkungan hidup.

‘Omnibus Law‘ digadang akan memberikan pertumbuhan ekonomi, tapi angka pertumbuhannya dan jumlah lapangan kerja yang bertambah tidak pernah tersampaikan. Nyatanya ‘Omnibus Law’ hanya diperuntukkan untuk kepentingan kaum satu persen orang terkaya.

Ombudsman Tolak Perluasan Kewenangan Polri dalam Omnibus Law

Anggota Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu melakukan inspeksi mendadak ke Bendungan Bekasi Kota, Jawa Barat, Ahad, 29 Desember 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

 

KONFRONTASI -    Ombudsman Republik Indonesia menolak adanya perluasan kewenangan Polri dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

Sebab, menurut Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu, sejumlah pasal yang memberikan leluasa lebih kepada Polri, dinilai tidak memiliki definisi yang jelas.

PBNU: Omnibus Law Ciptaker Sarat Kezaliman

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) M Maksum Machfoedz menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini tengah dalam pembahasan di DPR penuh dengan kezaliman terhadap rakyat kecil. Menurut dia, pembahasan RUU tersebut seharusnya dihentikan.

"Jelas sekali bahwa RUU Cipta Kerja ini sarat dengan aneka kezaliman, kalau sarat dengan aneka kezaliman, tentu tidak harus dilanjutkan," kata dia dalam diskusi online yang disiarkan YouTube Kanal Pembaruan Agraria, Selasa (28/4).

Margarito: Omnibus Law, Balas Budi Jokowi atas Pendanaan Korporasi di Pilpres?

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menduga Omnibus Law sebagai satu produk untuk melindungi korporasi di Indonesia.
Pasalnya, banyaknya pasal dalam Omnibus Law yang sangat menguntungkan korporasi. Salah satunya soal dominasi sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup.

Pages