Omnibus Law

Batalkan UU Omnibus Law, Pakar: Pembangkangan Sipil Perlu Dilakukan

KONFRONTASI-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyatakan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk membatalkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan oleh DPR.

Sejumlah cara itu, kata dia, dari sisi politik, hukum, dan sosial masyarakat. Dari sisi politik, menurutnya, meski sudah disetujui pada tingkat 2 atau paripurna, dalam praktiknya masih ada tahapan yang akan dilalui, yakni tahapan penyesuaian.

Para Pemuka Agama Gagas Petisi Tolak Omnibus Law, 500 Ribu Orang Sudah Tanda Tangan

KONFRONTASI-Pemuka agama se-Indonesia membuat petisi online menolak keberadaan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Para pemuka agama ini juga mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi publik.

Petisi dengan judul 'Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik' di situs change.org telah ditandatangani lebih dari 500 ribu lebih orang per pukul 10.58 WIB.

Besok 32 Ribu Buruh Kepung DPR, Ada Aroma Busuk RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Puluhan ribu buruh dipastikan akan menggeruduk dan mengepung Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020) besok. Aksi demonstrasi besar-besaran itu merupakan respon atas keputusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Puluhan ribu buruh itu datang dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat (Perak).

Keputusan itu dihasilkan usai rapat koordinasi di Sekretariat FKI, Minggu (4/5/2020) sore.

Dinilai Tidak Pro-Rakyat, Wakil Ketua MPR Tolak RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali menyoroti omnibus law RUU Cipta Kerja yang ditentang kaum buruh dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, pemerintah seharusnya menyerap terlebih dahulu aspirasi masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU.

Omnibus Law: Jutaan Buruh Ancam Kepung DPR RI Tiap Hari & Lakukan Mogok Nasional

KOFRONTASI- Jika DPR RI tak segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, jutaan buruh mengancam akan turun kejalan dan mogok nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, pihaknya dan KSPSI AGN dan 32 federasi lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh: DPR Mewakili Rakyat atau Pengusaha?

Konfrontasi - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyayangkan langkah DPR dan pemerintah yang melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Wakil Ketua KPBI Jumisih mempertanyakan sikap DPR tersebut di tengah masifnya penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja.

"Sebenarnya DPR mewakili rakyat apa mewakili para pengusaha ?" kata Jumisih dilansir Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI: Bohong Kalau Omnibus Law Disahkan Mampu Selesaikan Resesi

KONFRONTASI -    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan pihaknya tetap menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, omnibus law tak mampu menyelesaikan masalah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Sebaiknya pemerintah fokus dalam masalah covid 19, ancaman jutaan PHK, dan resesi ekonomi. Tidak perlu membahas Omnibus.

Ricuh Tolak Omnibus Law: Polda Metro Jaya Tetapkan Satu Tersangka

KONFRONTASI9 -    Aksi di Jogja berjalan dengan aman hingga datang Represi dari oknum² tertentu yg langsung menyerang masa Aksi hingga ada yg kepalanya berdarah.

Polisi memberikan ruang kepada oknum² yg tidak bertanggungjawab tersebut untuk menyerang Aksi.

MASSA AKSI SAAT INI MASIH BERTAHAN DI UGM.

KRONOLOGI:

~19.00 kami dilempari batu oleh preman

~19.10 preman mendatangi massa aksi dengan membawa kayu dan melempari batu
beberapa masa aksi mengalami luka bocor di kepala setelah dilempari oleh preman

Proposal Omnibus Law Ditolak Bank Dunia

Oleh:    Salamuddin Daeng

 

Tim Jokowi sudah tidak efektif sebagai proxi para taipan dalam komunikasi internasional

 

Jakarta, Swamedium.com – Mengejutkan, UU omnimbuslaw atau UU cipta kerja, yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi, malah ditolak oleh bank dunia. Dalam sebuah laporan Bank Dunia menyatakan omnibuslaw merugikan ekonomi. Proposal omnibuslaw yang bertujuan melanggengkan ekploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak oleh Bank Dunia.

Pages