Omnibus Law

Rizal Ramli: Kami Bangga dengan Mahasiswa, anak anak muda. Peka dengan Derita Rakyat. Mereka punya Nurani. Indonesia punya Harapan

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli PhD mengungkapkan, beberapa bulan yang lalu, ketika ketemu puluhan Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), saya underestimate mereka — anak-anak  mommy, doyan main games, tidak tertarik masalah-masalah  rakyat.

''Setelah diskusi, saya respek. Mereka tidak tertarik kalau issunya partisan. Begitu tertarik, mereka download dari Google soal-soal KPK, omni cilaka — mereka cepat belajar dan paham,''kata RR, mantan demonstran ITB.

Jenderal TNI (Purn) Widjojo Suyono Ingatkan soal RUU Cipta kerja (Omnibus Law) yang Bikin Resah Masyarakat

KONFRONTASI- Tokoh nasionalis senior,  mantan Kepala Staf Kopkamtib dan Mantan Danjen Kopassus  Jenderal TNI (Purn) Widjojo Sujono (92 tahun) melalui medsos WA grup  Nusantara Raya ( B Wiwoho  di atas), merasakan keresahan sosial akibat Omnibus Law dan menyampaikan pesan sbb: Bayangin Kalau Buruh dan Pekerja juga bikin RUU Cipta kerja tentang DPR sebagai berikut 

UU Ciptaker Memang Bisa Jadi Magnet untuk Investasi, Tapi...

KONFRONTASI- Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja diharapkan memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam jangka pendek adalah adanya rasa optimisme akan adanya perubahan.

"Diharapkan memberi angin segar, pemerintah punya kekuatan yang tadinya hambatan. Jangka pendek ada rasa optimisme perubahan. Ini memberikan berita baik, perubahan. Ibaratnya membuka diri lebih longgar," kata Ekonom UI Ninasapti Triaswati dilansir CNBC Indonesia, Selasa (6/10/2020).

Batalkan UU Omnibus Law, Pakar: Pembangkangan Sipil Perlu Dilakukan

KONFRONTASI-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyatakan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk membatalkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan oleh DPR.

Sejumlah cara itu, kata dia, dari sisi politik, hukum, dan sosial masyarakat. Dari sisi politik, menurutnya, meski sudah disetujui pada tingkat 2 atau paripurna, dalam praktiknya masih ada tahapan yang akan dilalui, yakni tahapan penyesuaian.

Para Pemuka Agama Gagas Petisi Tolak Omnibus Law, 500 Ribu Orang Sudah Tanda Tangan

KONFRONTASI-Pemuka agama se-Indonesia membuat petisi online menolak keberadaan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Para pemuka agama ini juga mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi publik.

Petisi dengan judul 'Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik' di situs change.org telah ditandatangani lebih dari 500 ribu lebih orang per pukul 10.58 WIB.

Besok 32 Ribu Buruh Kepung DPR, Ada Aroma Busuk RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Puluhan ribu buruh dipastikan akan menggeruduk dan mengepung Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020) besok. Aksi demonstrasi besar-besaran itu merupakan respon atas keputusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Puluhan ribu buruh itu datang dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat (Perak).

Keputusan itu dihasilkan usai rapat koordinasi di Sekretariat FKI, Minggu (4/5/2020) sore.

Dinilai Tidak Pro-Rakyat, Wakil Ketua MPR Tolak RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali menyoroti omnibus law RUU Cipta Kerja yang ditentang kaum buruh dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, pemerintah seharusnya menyerap terlebih dahulu aspirasi masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU.

Omnibus Law: Jutaan Buruh Ancam Kepung DPR RI Tiap Hari & Lakukan Mogok Nasional

KOFRONTASI- Jika DPR RI tak segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, jutaan buruh mengancam akan turun kejalan dan mogok nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, pihaknya dan KSPSI AGN dan 32 federasi lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Pages