Omnibus Law

Omnibus law dan rendahnya mutu intelegensia masyarakat.

Prof. Pitoyo Hartono

 

Oleh:   Prof. Pitoyo Hartono 

 

 

Saya sama sekali tidak mengerti ttg omnibus law dan sama sekali tidak tertarik utk tahu lebih jauh

Yang saya tahu dengan pasti, lempar batu dan membakar halte bukan solusi utk apapun. Mana ada orang yg lebih goblok dari orang yg merusak kotanya sendiri.

ASEAN Parliamentarians for Human Rights Minta Jokowi Batalkan Omnibus Law

KONFRONTASI -  Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Sapu Jagat ini.

"APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini," kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.

Pusat Studi Hukum UI: Penyusunan Omnibus Law Sangat Jorok

KONFRONTASI-Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai penyusunan Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja ugal-ugalan. Hal ini dinilai mulai dari perumusan undang-undang dengan metode omnibus law hingga simpang siur naskah UU yang telah disahkan.

"PSHTN FHUI menilai bahwa proses pembentukan undang-undang saat ini bukan lagi kotor, namun sudah sangat jorok," kata Ketua PSHTN FHUI Mustafa Fakhri dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.

Rizal Ramli: Pemimpin itu dinilai dari tindakan, strategi dan kebijakannya, bukan dari seringnya ngegombal.

KONFRONTASI-  Banyaknya aksi dari kaum buruh, petani, nelayan dan mahasiswa ditambah pelajar, membuktikan kalau kebijakan pemerintah yang kedepankan kepentingan rakyat kecil, hanya sesumbar.

"Sesumbar. Tidak ada niat menyusahkan rakyat, Itu hanya retorika kosong. Tapi kebijakannya berkali-kali sangat-sangat merugikan rakyat," ujar tokoh nasional Rizal Ramli, dalam pesannya, Rabu (14/10/2020).

Jaringan Sipil Internasional Kutuk Pengesahan Omnibus Law

KONFRONTASI- Masyarakat sipil internasional menyatakan solidaritas dengan disahkannya Omnibus Law oleh parlemen Indonesia, yang kemudian disusul aksi protes besar-besaran oleh masyarakat sipil Indonesia, serikat buruh, pelajar, dan aktivis.

Para aktivis mengkritik bahwa UU ini memotong standar peraturan untuk perlindungan lingkungan serta mengganggu jalannya perlindungan tenaga kerja dan pekerjaan.

Rizal Ramli di webinar Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia: Tanpa Omnibus "Cilaka", Ekonomi Era Gus Dur Naik dari -3 Persen Jadi + 4,5 Persen

KONFRONTASI- Keresahan sosial dikalangan pekerja, mahasiswa, pelajar dan masyarakat meletus akibat Omnibus Law, sementara peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan tidak tercermin dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yang ada memberikan karpet merah kepada oligarki.   Demikian disampaikan ekonom senior Dr.

Pages