Omnibus Law

Sosok Pencetus Omnibus Law Kembali Buat Geger Masyarakat Indonesia, Usulkan WNA Bisa Punya Rusun

KONFRONTASI -   Sosok pencetus Omnibus Law Cipta Kerja yang buat geger masyarakat Indonesia adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Sofyan Djalil merupakan sosok yang mengajukan dan mengusulkan istilah Omnibus Law pada Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Omnibus Law dikenalkan oleh Sofyan Djalil.

Ketika mengenyam bangku pendidikan di Amerika Serikat, dia pernah mendengar istilah tersebut.

Faisal Basri Sebut akan Ada Hantu Baru yang Datang Setelah Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja

KONFRONTASI -    Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan bakal ada lembaga atau instansi baru yang akan dibentuk pemerintah setelah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Instansi baru tersebut, kata Faisal, bernama sovereign wealth fund (SWF) atau disebut sebagai Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Lembaga baru ini diketahui telah diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020.

UU Cipta Kerja, Negara Dibajak oleh Kepentingan Ekonomi-Politik Oligarki

KONFRONTASI- Protes dan kerusuhan yang meletus di beberapa wilayah di Indonesia menyusul pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja mendorong pengungkapan hubungan antara pemerintah dan bisnis besar di Indonesia.

Diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja oleh parlemen Indonesia telah menimbulkan keributan puluhan ribu pengunjuk rasa, ketika orang-orang pertama kali turun ke jalan di seluruh dalam protes yang kemudian mengakibatkan kerusuhan dan penangkapan.

Omnibus law dan rendahnya mutu intelegensia masyarakat.

Prof. Pitoyo Hartono

 

Oleh:   Prof. Pitoyo Hartono 

 

 

Saya sama sekali tidak mengerti ttg omnibus law dan sama sekali tidak tertarik utk tahu lebih jauh

Yang saya tahu dengan pasti, lempar batu dan membakar halte bukan solusi utk apapun. Mana ada orang yg lebih goblok dari orang yg merusak kotanya sendiri.

ASEAN Parliamentarians for Human Rights Minta Jokowi Batalkan Omnibus Law

KONFRONTASI -  Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Sapu Jagat ini.

"APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini," kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.

Pages