Omnibus Law

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus

 KONFRONTASI - Pemerintah menghapus izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini diketahui dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disetorkan pemerintah ke DPR. Kompas.com telah mengonfirmasi mengenai draf RUU Cipta Kerja ke sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020). Adapun, izin lingkungan saat ini masih diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Omnibus Law Perpanjang Waktu Pengelolaan Lahan Jadi 90 Tahun

KONFRONTASI -    Berdasarkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang beredar di publik, pemerintah akan memperpanjang hak kelola atas lahan menjadi 90 tahun. Sedangkan dalam UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria hanya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun.

Dikutip dari draf yang diterima detikcom, Kamis (13/2/2020), Pasal 123 menyebutkan pemerintah pusat akan membentuk badan bank tanah. Itu merupakan badan khusus yang mengelola tanah.

Rizal Ramli: Banyak ‘Penumpang Gelap’ di rancangan Omnibus Law

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  mengingatkan  pemerintah dan mengkritik bahwa banyak ‘penumpang gelap’ di rancangan Omnibus Law, yang semakin menjauhkan keadilan & kemakmuran untuk rakyat. Ternyata Omnibus tidak lebih dari ‘Bus Sewaan’ untuk kelompok punya uang.

‘’Tulisan mas Bambang Kesowo ''Pembonceng Omnibus di koran Kompas  13 Feb. pekan ini bagus sekali,’’ujar RR mengapresiasi esai Bambang Kesowo di harian Kompas tersebut.

Ketum KASBI Tak Terima Namanya Dicatut Dalam SK Pembahasan RUU Omnibus Law

KONFRONTASI-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) protes kepada Kementerian Koordinator Perekonomian terkait Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan dengan nomor 121 tahun 2020.

SK tentang tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dianggap KASBI telah mencatut nama Ketua Umumnya Nining Elitos.

Tolak Omnibus Law, Buruh akan Kepung Gedung DPR

KONFRONTASI-Puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan mengepung Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2) untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang pembahasannya tidak melibatkan unsur pekerja.

"Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa aturan itu ditumpangi suatu kepentingan tertentu," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Minim Pelibatan Masyarakat, Omnibus Law Cenderung Akomodir Kepentingan Pengusaha

KONFRONTASI-Rancangan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan turut mengatur perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) batubara atau PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).

Padahal, dalam UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara menegasikan hal tersebut. Dengan kata lain, perpanjangan IUP/PKP2B tidak bisa dilakukan jika telah melewati batas masa pertambangan dan atau masa perpanjangan yang sudah ditentukan.

Omnibus Law: Pengusaha Untung, Rakyat Buntung

KONFRONTASI- Sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam 100 hari kerjanya di pemerintahan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Salah satu yang menjadi sorotan adanya penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja.

Analis politik dari lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio menyampaikan pada pidato pertama Presiden Joko Widodo saat dilantik menjadi kepala negara akan menerapkan omnibus law.

Omnibus law merupakan sistem hukum yang direncanakan secara sistematis di mana satu UU akan berpengaruh pada UU dan pasal lainnya.

Muhammadiyah Khawatir Omnibus Law Disusupi Pasal Selundupan

KONFRONTASI-Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas khawatir terdapat pasal selundupan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law karena naskah akademik rancangan undang-undang tersebut tidak diketahui publik.

"Sangat mungkin dalam situasi yang tidak fair, ini sesuatu yang tertutup sangat memungkinkan terjadi pasal atau ayat selundupan," kata Busyro usai jumpa persnya di Jakarta, Selasa.

Pages