Omnibus Law

Gawat, Gerindra Ungkap Siasat Presiden Bisa ‘Acak-acak’ UU Lewat Omnibus Law, DPR Jadi Tak Berguna

KONFRONTASI -     Dampak negatif dari Omnibus Law semakin terkuak. Jika diteliti lebih lanjut ada aturan yang membuat Presiden punya kewenangan besar merombak Undang-Undang tanpa melalui DPR.

Politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule, melihat celah ini sebagai siasat penguasa menerapkan kesewenang-wenangan dalam bernegara.

“Omnibus Law konon akan beri kewenangan luar biasa pada presiden yg dapat ubah UU hanya dgn Peraturan Pemerintah,” ujarnya melalui akun Twitternya, Senin (17/2/2020).

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus

 KONFRONTASI - Pemerintah menghapus izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini diketahui dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disetorkan pemerintah ke DPR. Kompas.com telah mengonfirmasi mengenai draf RUU Cipta Kerja ke sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020). Adapun, izin lingkungan saat ini masih diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Omnibus Law Perpanjang Waktu Pengelolaan Lahan Jadi 90 Tahun

KONFRONTASI -    Berdasarkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang beredar di publik, pemerintah akan memperpanjang hak kelola atas lahan menjadi 90 tahun. Sedangkan dalam UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria hanya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun.

Dikutip dari draf yang diterima detikcom, Kamis (13/2/2020), Pasal 123 menyebutkan pemerintah pusat akan membentuk badan bank tanah. Itu merupakan badan khusus yang mengelola tanah.

Rizal Ramli: Banyak ‘Penumpang Gelap’ di rancangan Omnibus Law

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  mengingatkan  pemerintah dan mengkritik bahwa banyak ‘penumpang gelap’ di rancangan Omnibus Law, yang semakin menjauhkan keadilan & kemakmuran untuk rakyat. Ternyata Omnibus tidak lebih dari ‘Bus Sewaan’ untuk kelompok punya uang.

‘’Tulisan mas Bambang Kesowo ''Pembonceng Omnibus di koran Kompas  13 Feb. pekan ini bagus sekali,’’ujar RR mengapresiasi esai Bambang Kesowo di harian Kompas tersebut.

Ketum KASBI Tak Terima Namanya Dicatut Dalam SK Pembahasan RUU Omnibus Law

KONFRONTASI-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) protes kepada Kementerian Koordinator Perekonomian terkait Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan dengan nomor 121 tahun 2020.

SK tentang tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dianggap KASBI telah mencatut nama Ketua Umumnya Nining Elitos.

Pages