Omnibus Law

RUU Ciptaker Upaya Pemerintah Liberalisasi Ekonomi, Buruh Jadi Korban

KONFRONTASI-Omnibus Law Rancangan UU (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah ke DPR merupakan upaya liberalisasi ekonomi.

Begitu kata Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Elena Ekarahendy saat jadi pembicara dalam diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bertajuk "Pasal Petaka RUU Cilaka" di Kantor Walhi Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Disebut Terima Uang Terkait Omnibus Law, Jimly Asshiddiqie: Ngawur Itu!

KONFRONTASI-Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie geram dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya. Disebutkan bahwa dia mengaku terima uang Rp 50 juta terkait RUU Omnibus Law dari Tim Bappenas.

Jimly dengan tegas membantah pemberitaan tersebut. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memastikan tidak pernah menerima apapun dari pihak manapun sebagaimana dituduhkan.

"Ngawur sekali. Tidak pernah ada uang dari manapun termasuk Bappenas," geramnya sesaat lalu, Kamis (20/2).

Mahfud MD Selaku Menkopolhukam Sebut Ada Salah Ketik di Pasal 170 Draft RUU Omnibus Law

KONFRONTASI -    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menduga ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam pasal 170 ayat Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan yang ada pada UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU tersebut.

Lalu pada pasal 170 ayat (2) disebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP.

Soal Salah Ketik di RUU Omnibus Law, Munarman: Kalau Salah Ketik Itu Satu Huruf, Bukan Satu Kalimat

KONFRONTASI-Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman, merasa ragu dengan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly, yang mengaku terdapat kesalahan ketik saat menyusun Pasal 170 Rancangan Undang-undang Omnibus Law. 

Menurut Munarman, redaksional di dalam Pasal 170 RUU Omnibus Law sudah rapi. Tidak mungkin kesalahan ketik bisa terjadi dalam sebuah kalimat.

"Mana ada salah ketik bisa membuat redaksi norma yang begitu rapi. Kalau salah ketik itu, satu huruf bukan satu kalimat," kata Munarman saat dihubungi, Selasa (18/2).

Gawat, Gerindra Ungkap Siasat Presiden Bisa ‘Acak-acak’ UU Lewat Omnibus Law, DPR Jadi Tak Berguna

KONFRONTASI -     Dampak negatif dari Omnibus Law semakin terkuak. Jika diteliti lebih lanjut ada aturan yang membuat Presiden punya kewenangan besar merombak Undang-Undang tanpa melalui DPR.

Politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule, melihat celah ini sebagai siasat penguasa menerapkan kesewenang-wenangan dalam bernegara.

“Omnibus Law konon akan beri kewenangan luar biasa pada presiden yg dapat ubah UU hanya dgn Peraturan Pemerintah,” ujarnya melalui akun Twitternya, Senin (17/2/2020).

Pages