Omnibus Law

KONFRONTASI-Omnibus Law Rancangan UU (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah ke DPR merupakan upaya liberalisasi ekonomi.

Begitu kata Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Elena Ekarahendy saat jadi pembicara dalam diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bertajuk "Pasal Petaka RUU Cilaka" di Kantor Walhi Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

KONFRONTASI-Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie geram dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya. Disebutkan bahwa dia mengaku terima uang Rp 50 juta terkait RUU Omnibus Law dari Tim Bappenas.

Jimly dengan tegas membantah pemberitaan tersebut. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memastikan tidak pernah menerima apapun dari pihak manapun sebagaimana dituduhkan.

"Ngawur sekali. Tidak pernah ada uang dari manapun termasuk Bappenas," geramnya sesaat lalu, Kamis (20/2).

KONFRONTASI -    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menduga ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam pasal 170 ayat Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan yang ada pada UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU tersebut.

Lalu pada pasal 170 ayat (2) disebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP.

KONFRONTASI-Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman, merasa ragu dengan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly, yang mengaku terdapat kesalahan ketik saat menyusun Pasal 170 Rancangan Undang-undang Omnibus Law. 

Menurut Munarman, redaksional di dalam Pasal 170 RUU Omnibus Law sudah rapi. Tidak mungkin kesalahan ketik bisa terjadi dalam sebuah kalimat.

"Mana ada salah ketik bisa membuat redaksi norma yang begitu rapi. Kalau salah ketik itu, satu huruf bukan satu kalimat," kata Munarman saat dihubungi, Selasa (18/2).

KONFRONTASI -   Omnibus Law Cipta Kerja ternyata juga berdampak pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Demikian disampaikan oleh Sekertaris Jenderal Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ikhsan Raharjo.

Dalam UU Minerba, luas wilayah produksi di tambang mineral logam dibatasi 25 ribu hektare. Sedangkan luas wilayah tambang batu bara 15 ribu hektare.

 

KONFRONTASI -     Dampak negatif dari Omnibus Law semakin terkuak. Jika diteliti lebih lanjut ada aturan yang membuat Presiden punya kewenangan besar merombak Undang-Undang tanpa melalui DPR.

Politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule, melihat celah ini sebagai siasat penguasa menerapkan kesewenang-wenangan dalam bernegara.

“Omnibus Law konon akan beri kewenangan luar biasa pada presiden yg dapat ubah UU hanya dgn Peraturan Pemerintah,” ujarnya melalui akun Twitternya, Senin (17/2/2020).

KONFRONTASI- Sekretariat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), di Jalan Cipinang Kebembem, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Senin pagi (17/2), diteror oleh 10 sampai 20 pria tidak dikenal. 

KONFRONTASI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang draftnya saat ini sudah resmi diserahkan pemerintah ke DPR RI. Sikap KSPI ini disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Konfrontasi - Omnibus law yang dibanggakan pemerintah sangat mengejutkan. Salah satunya RUU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah UU dengan Peraturan Pemerintah (PP), bukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).