Omnibus Law

Luhut dikritik anak cucunya soal Omnibus Law, Rocky Gerung: Busuk ya busuk

KONFRONTASI -  Pengamat politik Rocky Gerung merespons kabar pengakuan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Pandjaitan dikritik anak cucunya soal Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Rocky menilai bagus saja Luhut dikritik anak cucunya dan Luhut mendapat inspirasi dari cucunya soal Omnibus Law, namun dia mengatakan barang busuk tetaplah busuk walau dinamai bagus.

Setelah Dikritik Cucunya, Luhut Sadar Ada Kekurangan di Omnibus Law

KONFRONTASI -    Meskipun sudah 20 hari sejak disahkan, penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih mengemuka. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyadari ada yang salah dari proses aturan tersebut.

Menurut Luhut, yang salah dari Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah sosialisasi. Produk regulasi yang mengakomodir penggabungan sekitar 79 UU tersebut kurang sosialisasi di masyarakat sehingga banyak mendapatkan penolakan.

Soal Omnibus Law, PDIP dan Jokowi bisa jadi 'Sasaran Tembak' Kekecewaan dan Kemarahan Rakyat

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) menyingkapkan bahwa PDIP paling depan dukung Jokowi dan Omni-Cilaka,, sehingga jadi sasaran ketidak-puasan thd UU Cipta Kerja yg sangat pro-oligarki tapi rugikan buruh, hak adat, lingkungan dsb. Yang paling banyak terima upeti & manfaat UU itu, malah sembunyi & lepas tangan, dapat suara besar pula.

Jokowi dan DPR Cari Investor dengan Omnibus Law. Tapi Tak Mau Terima Tawaran Dana dari Bangsa Sendiri?

KONFRONTASI- Saat ini para Duta Besar RI diperintahkan mencari investor se-banyak2nya agar mau investasi di Indonesia. Sementara tawaran dana dari pemilik2 dana warga negara Indonesia tidak ditanggapi dg baik.

Saya pribadi mengalami sendiri, hampir 9 bulan saya me-nawar2kan dana pada rezim berkuasa agar memakai dana dari jalur grup saya. Tapi jangankan diterima tawaran tsb, direspon juga tidak.

Oleh Ir  Imbang Djaja, alumnus ITB dan ARCO,AS

Longmarch ke Kawasan Istana, Buruh: Omnibus Law Lebih Berbahaya dari Covid!

KONFRONTASI -    Sejumlah massa buruh mulai berdatangan ke area Patung Kuda, Jalan Medan Medeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

Mereka melakukan aksi demo menolak UU Omnibus Cipta Kerja dan menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi mereka mulai datang sekira pukul 11.47 WIB. Mereka sebelumnya berkumpul di area Tugu Tani lalu melakukan longmarch ke Area Patung Kuda.

Fadli Zon: Yang Paling Bertanggungjawab atas UU Omnibus Law Ya Presiden

KONFRONTASI-Lanjut tidaknya omnibus law UU Cipta Kerja berada di tangan Presiden Joko Widodo. Pembatalan bisa saja dilakukan bila presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Namun demikian, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa pihaknya menerima RUU Ciptaker sudah menjadi 'barang jadi' meskipun bentuknya berupa draf.

Pages