Ombudsman

Ombudsman: Sangat Ironis, Pekerja Kita Diwajibkan WFH, Tapi TKA China Diizinkan Masuk

KONFRONTASI-Ombudsman RI sesalkan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) 500 asal China di Sulawesi Tenggara.

Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie menyebutkan, di tengah pandemik Covid-19 seharusnya Kemenaker seharusnya menutup semua pintu masuk TKA, terlebih asal China.

Buruh Cina kembali Masuk Indonesia, Ombudsman: Negara Tidak peduli Ancaman Wabah Corona

KONFRONTASI -   Masuknya buruh Cina ke Indonesia di tengah wabah virus corona menjadi sorotan publik. Masuknya TKA dari Cina ini diketahui dari sebuah video yang viral di medsos. Komisioner Ombudsman RI Laode Ida langsung mengkritisi kejadian ini.

Ombudsman Sarankan DPR Kembalikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke Pemerintah

Konfrontasi - Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab, banyak kontroversi dalam proses penyusunan dan isi draf.

"DPR Kembalikan dulu ke pemerintah, tidak perlu khawatir kehilangan momen. Karena yang diperlukan kemampuan eksekusi bukan hobi mengubah aturan," kata Alamsyah saat diskusi Smartfm di The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Hadapi Corona, Ombudsman Sarankan Pemerintah Bentuk Crisis Center

KONFRONTASI- Meski belum ada data soal warga Indonesia terjangkit wabah virus corona, pemerintah perlu menyiapkan crisis center.

Hal ini mesti dilakukan mengingat mobilisasi manusia dari China ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi. 

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengatakan bahwa berdasarkan data statistik jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada 2018 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal China.

Kasus Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi

KONFRONTASI -   Ombudsman RI membentuk tim investigasi untuk mengkaji fenomena gagal bayar asuransi yang terjadi beberapa waktu belakang. Kasus gagal bayar tersebut terjadi di asuransi Jiwasraya, Asabri, dan AJB Bumiputera.

"Besok (tim investigasi) mulai mengundang OJK. Kita lihat nanti hasilnya," kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih di Jakarta, Rabu (22/1).

Ombudsman akan Interogasi OJK Terkait Pengawasan Asuransi

KONFRONTASI-Ombudsman RI siap memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan depan untuk mengevaluasi pengawasan yang dilakukan pada PT Asuransi Jiwasraya. Ombudsman menilai pengawasan OJK terhadap tata kelola Asuransi Jiwasraya masih memiliki kelemahan.

"Tidak ada tuduhan OJK terlibat. Hanya mempertanyakan sebagai lembaga pengawas bagaimana fungsi pengawasan OJK. Karena itu kami dan tim akan meminta klarifikasi ke OJK," ujar Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Ombudsman: Deklarasi Damai Talangsari Tak Sesuai UU

KONFRONTASI-Ombudsman Republik Indonesia menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan atas ditemukannya maladministrasi pada kegiatan Deklarasi Damai untuk menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Dusun Talangsari Way Jepara Lampung Timur, Provinsi Lampung.

"Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat Talangsari melalui Deklarasi Damai tidak sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM," ujar Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Kamis.

Pages