Ombudsman

Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam PPDB, Ini Saran untuk Kemendikbud

KONFRONTASI-Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah maladministrasi selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Ajaran 2020/2021.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy menyampaikan temuan tersebut diantaranya persebaran sekolah yang belum merata dan keterbatasan daya tampung serta fasilitas pendidikan.

Ombudsman Ingatkan Kemendikbud Lebih Transparan Terkait POP

KONFRONTASI-Ombudsman RI menyarankan kepada pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih transparan dalam program organisasi penggerak (POP).

Hal itu merupakan respon atas mundurnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dari program Kemendikbud tersebut.

"Saya kira Ombudsman menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih transparan. Kedua punya keberpihakan," ucap anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi, dilansir RMOL, Kamis (23/7).

Ombudsman Tolak Perluasan Kewenangan Polri dalam Omnibus Law

Anggota Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu melakukan inspeksi mendadak ke Bendungan Bekasi Kota, Jawa Barat, Ahad, 29 Desember 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

 

KONFRONTASI -    Ombudsman Republik Indonesia menolak adanya perluasan kewenangan Polri dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

Sebab, menurut Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu, sejumlah pasal yang memberikan leluasa lebih kepada Polri, dinilai tidak memiliki definisi yang jelas.

Erick Thohir dan Sri Mulyani Dilaporkan Relawan Jokowi ke Ombudsman

KONFRONTASI -   Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Ombudsman RI hari ini Jumat (10/7/2020) lantaran diduga telah melakukan maladministrasi dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) terkait rangkap jabatan di BUMN.

Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan mengatakan, dua menteri tersebut telah menciderai semangat revolusi mental yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

Ombudsman: Sangat Ironis, Pekerja Kita Diwajibkan WFH, Tapi TKA China Diizinkan Masuk

KONFRONTASI-Ombudsman RI sesalkan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) 500 asal China di Sulawesi Tenggara.

Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie menyebutkan, di tengah pandemik Covid-19 seharusnya Kemenaker seharusnya menutup semua pintu masuk TKA, terlebih asal China.

Buruh Cina kembali Masuk Indonesia, Ombudsman: Negara Tidak peduli Ancaman Wabah Corona

KONFRONTASI -   Masuknya buruh Cina ke Indonesia di tengah wabah virus corona menjadi sorotan publik. Masuknya TKA dari Cina ini diketahui dari sebuah video yang viral di medsos. Komisioner Ombudsman RI Laode Ida langsung mengkritisi kejadian ini.

Ombudsman Sarankan DPR Kembalikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke Pemerintah

Konfrontasi - Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab, banyak kontroversi dalam proses penyusunan dan isi draf.

"DPR Kembalikan dulu ke pemerintah, tidak perlu khawatir kehilangan momen. Karena yang diperlukan kemampuan eksekusi bukan hobi mengubah aturan," kata Alamsyah saat diskusi Smartfm di The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Hadapi Corona, Ombudsman Sarankan Pemerintah Bentuk Crisis Center

KONFRONTASI- Meski belum ada data soal warga Indonesia terjangkit wabah virus corona, pemerintah perlu menyiapkan crisis center.

Hal ini mesti dilakukan mengingat mobilisasi manusia dari China ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi. 

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengatakan bahwa berdasarkan data statistik jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada 2018 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal China.

Pages