Nurhadi

Hakim Agung Kebal Hukum, ICW Merasa Ada Kejanggalan Logika Berpikir Kabiro Humas dan Hukum MA

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai janggal apabila hakim agung terkesan kebal hukum, di balik Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002.

Padahal, sebagai instrumen penegak hukum, MA harus menunjukkan pendidikan taat hukum kepada masyarakat.

BW Tantang Pimpinan KPK Bongkar Relasi Nurhadi

Konfrontasi - Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) menantang pimpinan KPK saat ini untuk membongkar relasi-relasi mantan Sekretaris MA Nurhadi, termasuk alur pelariannya. Sebab, ia meyakini, Nurhadi menjadi pintu masuk bongkar mafia peradilan.

"Feeling saya tidak akan diselidiki, kalau KPK tidak mengungkap relasi-relasi Nurhadi, maka KPK sudah tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga penegak hukum. Bila pimpinan KPK saat ini tidak ada nyali untuk membongkar, letakkan saja jabatan itu dan serahkan kepada lain," kata Bambang Widjodjanto dalam diskusi di laman Facebook Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

"Selama ini saat bicara mafia peradilan, tokohnya adalah hakim tapi dalam kasus Nurhadi dalam posisi sebagai Sekjen MA adalah pintu masuk untuk seluruh kekuasaan bertemu dan mencari keadilan, semua orang datang ke dia (Nurhadi), kasus apapun harganya jadi mahal," tegasnya.

Pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan tersebut, menurut Bambang, juga tampak dari keikutsertaan keluarga Nurhadi dalam perkara korupsi ini, yaitu keterlibatan istrinya Tin Zuraida dan menantunya Rezky Herbiyono.

Tin Zuraida bahkan pernah tercatat sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Ini adalah 'family corrupt', kejahatan dilakukan suami, istri, anak dan menantu, suatu kejahatan sempurna yang dilakukan bersama-sama. Istri Nurhadi yaitu Tin Zuraida sepanjang 2004-2009 profil keuangannya juga tidak sesuai dengan penghasilannya karena ada uang keluar masuk sebanyak Rp1 miliar per bulan dan pada 2010-2011 transaksi-transaksinya meningkat lagi," tambah Bambang.

Pencucian Uang

Untuk itu, ia mendorong agar Nurhadi dan Rezky juga disangkakan tindak pidana pencucian uang.

"Tin Zuraida juga dapat menjadi pintu masuk ke sangkaan lain. Kasus ini tidak berdiri sendiri, lebih dari 100 hari Nurhadi dapat pergi ke mana-mana padahal dia kan mantan ASN biasa, apakah dia punya kemampuan menyelinap luar biasa? Atau ada pihak lain yang membantu pelariannya ini harus diselidiki tapi apakah KPK berani?" ungkap Bambang.

Bambang juga meminta agar pimpinan KPK tidak mengganti tim satuan tugas (satgas) yang menangani perkara Nurhadi.

"Pertanyaannya siapa yang akan jadi satgas kasus ini? Kalau sampai nanti satgas kasus ini diganti dan diberikan kepada penyidik yang tidak punya pengalaman dan baru, tandanya pimpinan kpk mau melindungi Nurhadi," ungkap Bambang.

Diketahui, tim satgas yang menangkap Nurhadi dan Rezky dalam pelariannya adalah tim Novel Baswedan.

Buron Tiga Bulan, KPK Tangkap Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu

KONFRONTASI -   Setelah cukup lama melakukan pencarian, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman.

Tidak hanya Nurhadi, KPK juga menangkap menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya adalah tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA.

"Benar. Tadi sekitar jam 21.00 di sebuah rumah di bilangan Jakarta Selatan. Selebihnya nanti Selasa ya saat konferensi pers," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Selasa (2/6/2020) dini hari.

Maqdir Ismail: Status DPO Terhadap Nurhadi Tindakan Berlebihan

KONFRONTASI -   Maqdir Ismail, pengacara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) menilai tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasukkan Nurhadi dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) berlebihan.

"Terkait dengan penetapan Pak Nurhadi masuk dalam daftar DPO, menurut hemat saya itu tindakan yang berlebihan," ucap Maqdir saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/2).

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi Sebagai Buronan

KONFRONTASI -    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain itu turut juga dimasukkan dalam daftar DPO antara lain menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. Hal ini dilakukan karena ketiganya tidak kooperatif memenuhi panggilan KPK.

Nurhadi Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Lippo

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman hari ini, Jumat (30/12/2016). Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Diperiksa sebagai saksi untuk ESI (Eddy Sindoro)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Nurhadi Bantah Minta Rp3 Miliar

KONFRONTASI- Mantan sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi membantah meminta Rp3 miliar untuk membiayai turnamen tenis MA sebagai imbalan pengurusan perkara revisi penolakan permohonan eksekusi tanah PT Jakarta Baru Cosmopolitan (JBC).

"Nggak ada, nggak ada, bohong itu, nanti saya jelaskan di pengadilan itu," kata Nurhadi kepada wartawan yang menanyainya tentang penerimaan uang Rp3 miliar seusai dimintai keterangan di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Nurhadi Kembali Digarap KPK untuk Ketiga Kalinya

KONFRONTASI-Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi telah tiba di KPK sekitar pukul 08.45 WIB. Ini adalah pemeriksaan ketiga kalinya untuk Nurhadi.

Nurhadi diduga kuat menggunakan rekening istrinya Tin Zuraida dan sopirnya sebagai sebagai tempat menampung dan lalu lintas uang dalam jumlah sangat besar.

KPK Gali Keterangan dari Orang Dekat Sekretaris MA

KONFRONTASI - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pemeriksaan orang dekat Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi adalah salah satu jalan mengungkap informasi baru untuk penyelesaian kasus suap pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ditemui usai sebuah acara di Jakarta, Kamis (2/6), Agus mengatakan pemeriksaan istri Nurhadi, Tin Zuraida, adalah cara penyidik KPK dalam mendapatkan data-data tambahan, mengingat salah satu sosok penting yaitu sopir Nurhadi yang bernama Royani masih belum berhasil diperiksa KPK.

KPK Cari Bukti Lain untuk Tersangkakan Nurhadi

KONFRONTASI - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tak menepis bila penyidik sedang mencari bukti lain untuk mentersangkakan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Salah satu cara untuk mencari bukti lainnya ialah dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPK sebelumnya menyita uang senilai Rp 1,7 miliar dari kediaman Nurhadi. Namun, uang itu belum bisa dijadikan bukti.

Pages