Nono Sampono

Nono Sampono Sebut Problematika Daerah Beres Jika Dilandasi Asas Demokrasi

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menyerukan agar warga Indonesia harus tetap menjaga semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan berpedoman pada UUD 1945 untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan ormas, FKMM, PERMAWA, IMM, dan Ketua Masyarakat Maluku di Jatim, Jateng, Jogja, Jabar dan Banten, beserta anak yatim dari seluruh Jakarta, di kediamannya, Jl.Denpasar Raya, Sabtu (17/6).

Kasus Reklamasi: Nono Sampono Dicecar 15 Pertanyaan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (18/4/2016), memeriksa Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, rekait kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Usai diperiksa KPK selama delapan jam, Nono tak banyak berkomentar dan hanya menjelaskan bahwa dirinya dicecar sejumlah pertanyaan.

"(Ditanya) 15 pertanyaan," kata Nono singkat.

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik.

Kasus Reklamasi Jakarta: KPK Periksa Nono Sampono

KONFRONTASI-KPK mendalami proses suatu perusahaan mendapatkan hak dalam reklamasi pantai utara Jakarta dari Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah Pantura Jakarta.

"Sebagai warga negara saya wajib memenuhi permintaan KPK untuk memberikan keterangan," kata Sampono, seusai diperiksa selama delapan jam, di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Nono Sampono: Konsultan Blok Masela Omong Kosong

KONFRONTASI - Senator dari Maluku, Nono Sampono tidak percaya kepada konsultan Tridaya Advisory yang menangani pembangunan kilang blok Masela di Maluku. Dirinya juga merasa kecewa dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi yang mengaku tidak tahu menahu tentang konsultan tersebut.

Nono Sampono: Pilihan Offshore Tidak Sejahterakan Rakyat Maluku

KONFRONTASI - Anggota DPD RI dan DPR RI Provinsi Maluku melakukan pertemuan dengan Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, beserta jajarannya. Tujuannya, mendesak pembangunan blok masela agar dilakukan semata mata untuk kesejahteraan rakyat Maluku. Pertemuan ini dilakukan di Ruang BPKK, Gedung A DPD RI, Jakarta (Senin, 7/3).

Menurut Senator dari Maluku, Nono Sampono, negara harus hadir dalam pembangunan Blok Masela. Hal itu penting untuk membuat Maluku tak lagi menjadi daerah yang tertinggal.

Pengejaran Pelaku Teror Sudah Seharusnya Melibatkan Pasukan Antiteror TNI

KONFRONTASI - Anggota Komite I DPD RI Bidang Pertahanan dan Keamanan, Letjen TNI (Marinir) Purn. Nono Sampono mengatakan pasukan antiteror TNI perlu dilibatkan dalam menangani dan melakukan pengejaran terhadap pelaku ledakan bom dan penembakan di Ibukota Jakarta, Kamis (14/1). Pasalnya, teror ini bukan lagi kriminal biasa, karena arahnya sudah jelas yaitu negara. Sehingga TNI sebagai alat negara harus dilibatkan, seperti negara Perancis, Jerman, Denmark, Belgia dan beberapa negara Eropa militer sudah ikut turun berpatroli di tempat keramaian.

Masyarakat Maluku Berharap Blok Masela Dibangun Onshore

KONFRONTASI - Anggota DPD RI Letjen TNI (Marinir) Purn Nono Sampono mengatakan masyarakat Maluku melihat sebuah peluang besar dengan adanya Blok Masela yang berada di sekitar wilayahnya. Setidaknya ini menjadi harapan bagi perbaikan daerah Maluku yang masih tertinggal dari daerah lain di Indonesia.

"Maluku daerah tertinggal dengan kategori nomor tiga seluruh Indonesia. Padahal Maluku ini delapan daerah pemilik saham utama pendiri NKRI," paparnya dalam diskusi akhir pekan 'Gaduh Blok Masela' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/1).

Nono Sampono Ingatkan Kader Nasdem Jangan Minta Mahar

Konfrontasi - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem, Nono Sampono mengingatkan para kader maupun simpatisan partai politik ini di Maluku jangan meminta mahar apapun dari bakal calon bupati dan wakil bupati yang direkomendasikan untuk mengikuti pilkada pada 9 Desember 2015.

"Partai Nasdem tidak memberlakukan mahar atau apapun kepada bakal calon bupati-wakil bupati sehingga para kader maupun simpatisan jangan coba-coba meminta," katanya yang dikonfirmasi, Senin (17/8).