20 July 2019

netralitas

Pilpres 2019: TNI-POLRI-BIN-ASN dan KPU-Bawaslu Harus Amanah dan Netral

KONFRONTASI- Netralitas TNI-POLRI-BIN-ASN dan KPU-Bawaslu menjadi dambaan rakyat danmasyarakat sudah terbelah, pecah ke dalam dua kubu yakni kubu status quo dan kubu perubahan. Kalau TNI-POLRI-BIN-ASN dan KPU-Bawaslu tidak netral, maka aksi people power bisa terjadi. Jangan sampai  penyelenggara negara tidak amanah karena Pople Power bisa terjadi.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah: Aparat Jaga Netralitas Jelang Pemilu, Jangan Sekali-Kali Nampak Tak Adil

KONRONTASI - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak, yakni Pileg dan Pilpres, yang tinggal 27 hari lagi adalah momen krusial. Karena itu, dia memohon kerelaan hati agar seluruh aparat birokrasi sipil, Polri dan TNI serta penyelenggara pemilu agar netral dalam pemilu 2019 ini agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selamat.

Akademisi: Netralitas Aparatur Sipil Negara Sangat Penting di Pemilu 2019

KONFRONTASI -   Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Tadulako Dr Irwan Waris mengingatkan penyelenggara pemilu perlu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral pada Pemilu 2019.

“Ini penting dan harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Netralitas ASN itu sangat penting pada Pemilu 2019,” kata Irwan Waris, Selasa (19/3). 

Penyelenggara pemilu perlu membangun sinergi, kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan pemilu termasuk netralitas ASN.

Kekhawatiran Kubu Prabowo: BPN Persoalkan Netralitas Penyelenggara Pemilu 2019, TKN Beri Tanggapan

KONFRONTASI -  Pemilu 2019 tinggal 50 hari lagi. Dalam waktu yang singkat itu, masing-masing kandidat mulai memacu seluruh potensinya agar bisa meraih kemenangan.

Akan tetapi, ada kekhawatiran dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno tentang netralitas penyelenggara Pemilu yang akan menguntungkan salah satu kandidat.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono menyebut bahwa kekhawatiran BPN sebenarnya sudah dirasakan sejak Pilkada DKI 2016.

Panglima TNI Tegaskan Prajuritnya untuk Jaga Netralitas

KONFRONTASI -   Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan kepada para prajurit TNI untuk menjaga netralitas dalam pengamanan Pileg dan Pilpres 2019. Edaran hingga buku panduan tentanng netralitas pun telah diberikan ke para prajurit TNI.

KPU Harus Netral

KONFRONTASI -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menerima hujan kritik dari publik. Musababnya, sudah tiga kali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganulir keputusan KPU hanya dalam empat bulan terakhir. Yang paling segar dalam ingatan ketika Bawaslu mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, sehingga partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu berhak mengikuti pemilu 2019. Keputusan sidang ajudikasi yang digelar pada Minggu (4/3/2018) itu seolah menjadi puncak kekhawatiran publik terhadap kinerja KPU.

Kapolda Ingatkan Netralitas Polri dalam Pilkada

Konfrontasi - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigjend Polisi Agung Budi Maryoto mengingatkan sikap netral seluruh anggota Polri dalam Pilkada di provinsi setempat.

"Kami tegaskan, sesuai arahan kapolri bahwa seluruh anggota Polri netral dalam Pilkada," ujarnya di depan kapolres se Kalsel di Sekolah Polisi Negara (SPN) Banjarbaru, Selasa (18/8).

Ditekankan, seluruh personel Polri baik perwira maupun bintara jangan sampai terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon baik gubernur dan bupati/wali kota.

Netral di Pilpres, SBY Sudah Meramalkan Situasi Politik Sekarang

KONFRONTASI-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya netral dalam pemilu presiden 2014. SBY mengaku memilih tidak berpihak ke salah satu kubu lantaran sudah memprediksi situasi politik pascapemungutan suara pemilu presiden 2014.

Hal itu disampaikan Presiden kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik melalui percakapan telepon. Percakapan itu direkam video dan diunggah ke akun Twitter resmi @SBYudhoyono.

Netralitas media bantu dinginkan suhu politik

KONFRONTASI-Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr Arif Satrian, mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan netralitas media sehingga dapat membantu mendinginkan suhu politik yang memanas akibat kampanye hitam.

"Ini meredam gejolak Pemilu Presiden ini kita perlu semakin banyak media yang netral," kata Satrian, di Bogor, Sabtu.

Dia mengatakan, pemilihan presiden satu proses demokrasi yang diharapkan dapat mendewasakan masyarakat dalam berpolitik.