Nelayan

Konfrontasi - Tim Khusus (Timsus) Polda Sulsel menangkap dua nelayan pelaku pencurian kendaraan bermotor asal Kabupaten Galesong, Sulawesi Seletan. Keduaya ditangkap polisi di Jalan Mungingsidi Kecamatan Makassar.

Keduanya, yakni Muhammadi Akil (20) dan Edi Mansa (20) yang berprofesi sebagai nelayan di perairan selat Makassar dan Takalar. Pelaku menjalankan aksinya dengan berpura pura sebagai pengendara lain yang kebingungan. 

Konfrontasi - Para nelayan tradisional diimbau mewaspadai hujan lebat disertai petir di Laut Arafura, kabupaten Kepulauan Aru pada beberapa hari ke depan.

Kepala BMKG Stasiun Pattimura Ambon, George Mahubessy, dikonfirmasi, Minggu (18/3/2018), mengatakan, kondisi cuaca dipengaruhi awan gelap (Cumulonimbus) di lokasi tersebut yang dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.

Konfrontasi - Para nelayan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kini dilanda paceklik karena tidak bisa melaut akibat cuaca buruk yang terjadi dalam sebulan terakhir ini.

“Kami terpaksa melego jangkar karena saat ini cuaca sedang tidak bersahabat,” ujar Ketua Paguyuban Nelayan Janor Koneng Bangkalan, Hamim, Sabtu (10/3/2018).

Warga Kampung Lebak, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan ini menuturkan saat ini para nelayan di Bangkalan nyaris tidak beraktivitas di laut akibat cuaca buruk.

KONFRONTASI-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, semua bank pemerintah siap melakukan restrukturisasi utang para nelayan cantrang yang berniat mengganti alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

"Jika memang ada nelayan mengalami kredit macet, nantinya kami akan memfasilitasinya agar mendapatkan program restrukturisasi sepanjang satu hingga dua tahun," ujarnya saat memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi kapal cantrang di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) TPI Tasik Agung, Kabupaten Rembang, hari ini.

KONFRONTASI-Ribuan nelayan tradisional dari enam kabupaten/kota di Sumatera Utara menuntut DPRD untuk mendesak pemerintah guna menghapuskan operasional pukat harimau yang semakin meresahkan.

Tuntutan itu disampaikan ribuan nelayan dari Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, dan Belawan, Kota Medan ketika berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut di Medan, Senin.

Secara bergantian, perwakilan nelayan tradisional tersebut menyampaikan orasi yang berisi masalah yang dihadapi akibat operasional pukat Hariman (trawl) tersebut.

Zulfan Siregar, Koordinar nelayan dari Kabupaten Batubara mengatakan, nelayan tradisional sudah puluhan tahun mengalami kesulitan akibat beroperasinya pukat harimau tersebut.

Karena itu, nelayan meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memerintahkan aparat penegak hukum di bidang perairan dapat menindak operasional pukat yang melanggar aturan tersebut.

"Kami mohon kepada Bapak Jokowi untuk memperhatikan kami, sudah puluhan tahun kami menderita," katanya.

Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) Sutrisno mengatakan, operasional pukat harimau bukan hanya merusak biota laut, tetapi juga sudah mengancam keselamatan jiwa nelayan.

Kalau masih terus dibiarkan, nelayan tradisional berjanji akan melawan, terutama untuk menyelamatkan nyawa mereka ketika menangkap ikan di laut.

"Kalau terus begini, jangan salahkan kami kalau nanti ada konflik sosial," katanya.

Setelah menyampaikan orasi, sejumlah perwakilan nelayan diajak untuk berdialog dengan beberapa anggota DPRD Sumut.

Konfrontasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih terus melakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal-kapal cantrang di Tegal, Jawa Tengah. Ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan kapal cantrang kembali beroperasi selama masa pengalihan alat tangkap ikan menjadi ramah lingkungan.

Antusias para nelayan terlihat pada hari ketiga pendataan ulang kapal dengan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Tegal, Sabtu (3/2/2018).

KONFRONTASI-Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng sejumlah BUMN perbankan untuk memfasilitasi permodalan bagi nelayan yang ingin mengganti alat tangkap mereka agar lebih ramah lingkungan.

"Kami sudah sediakan fasilitas pinjaman dari bank. Itu bisa digunakan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Sabtu.

KONFRONTASI-Suasana sepi terlihat di tempat pelelangan ikan di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Ratusan kapal yang berjejer di dermaga juga sepi dari aktifitas. Suasana sepi di TPI dan dermaga itu sudah berlangsung sejak akhir November 2017 yang dikenal sebagai musim barat. Bahkan tahun 2017 musim barat lebih hebat gelombangnya karena sepanjang Desember nelayan pursein tidak bisa melaut sama sekali.

Saat musim itu nelayan Eretan Wetan yang menggunakan pursein dan gilnet, dua alat tangkap yang ramah lingkungan meliburkan diri. Pursein tak efektif jika digunakan saat gelombang tinggi dan arus kuat.

Para anak buah kapal (ABK) akhirnya memilih profesi lain, seperti Wasim, Rasum dan Rantam, ketiganya menjadi buruh tani karena kebetulan di Kandanghaur sedang musim tanam. Ada juga yang menjadi tukang beca seperti Widodo yang mangkal di Pasar Eretan.

Mereka rela tak melaut selama musim angin barat, demi memberikan kesempatan ikan untuk berkembang biak.

"Masa terus menerus ditangkapi, kan ikan juga perlu kawin, bertelur dan besar," kata Widodo yang rata-rata mendapat Rp30 ribu per hari dari mengayuh beca.

Bagi warga Desa Eretan Wetan, mereka meyakini ombak besar selama musim barat merupakan masa pertumbuhan terbaik bagi ikan.

"Ombak besar di musim baratlah yang membuat ikan cepat besar," kata Rasgianto menirukan perkataan ayahnya. Setelah usai musim barat, biasanya hasil tangkapan nelayan selalu melonjak.

Selain musim barat, bagi nelayan pusein dan gilnet dalam setiap bulan ada sekitar sembilan hari yang libur karena laut disirami cahaya bulan. Cahaya lampu dari kapal yang digunakan untuk menarik ikan ke permukaan efeknya terganggu cahaya bulan. Saat itu pun pelelangan di TPI Eretan Wetan juga menurun.

Namun suasana berbeda terjadi di seberang barat Sungai Eretan tepatnya di TPI Eretan Kulon yang hampir setiap hari selalu ada ikan hasil tangkapan karena nelayan di sana masih menggunakan cantrang dan arad. Dua dua alat tangkap yang sebenarnya sudah dilarang Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Namun pemerintah memberikan toleransi sampai akhir 2017 dan toleransi kembali diberikan sampai waktu yang belum ditentukan saat ribuan nelayan demo di depan Istana Presiden pada 17 Januari 2018.

Cantrang memang bisa dioperasikan kapan saja tanpa mengenal musim. Selain harga jaringnya lebih murah, hasil tangkapan jaring cantrang dan arad juga jauh lebih banyak dibanding jaring pursein dan gilnet. Wajar jika desa nelayan yang masih menggunakan cantrang dan sejenisnya selalu ada hasil tangkapan yang bisa dilelang.

Ibaratnya menurut, H Mansyur Idris, Ketua KUD Misaya Mina di Eretan Wetan, jika di TPI Eretan Kulon mampu mencapai omzet pelelangan Rp30 miliar setahun, maka di TPI Eretan Wetan hanya Rp15 miliar per tahun.

Namun menurut Mansyur, nelayan tetap mensyukuri berapa pun hasil tangkapannya dan masih konsisten untuk tidak menggunakan alat tangkap cantrang dan sejenisnya.


Mengapa Tak Tergoda

Jika di wilayah Pantura Jawa Tengah, pertumbuhan alat tangkap cantrang terus terjadi, namun nelayan di Eretan Wetan hampir tak ada yang tergoda untuk beralih ke cantrang.

Ketika terjadi masa sulit mendapatkan ABK di tahun 2013-2014 pemilik kapal beralih ke ukuran kapal yang lebih kecil yaitu dari kapal di atas 30 Gross Ton (GT) kemudian berganti ke kapal berukuran sekitar 20 GT. Mereka juga memodifikasi jaring pursein menjadi lebih kecil atau mini pursein. Sebagian juga beralih ke jaring pursein cumi dan pursein waring.

Sebenarnya mereka bisa beralih ke cantrang yang mampu dioperasikan dengan ABK yang lebih sedikit, tetapi mereka tak mau meninggalkan pesan leluhur mereka yang selalu mengingatkan pentingnya kelestarian sumber daya ikan. Ikan perlu diberi kesempatan untuk berkembang biak dan jangan sampai terus diburu setiap hari.

Pursein mini ini telah menjadi pilihan banyak nelayan yang sebelumnya menggunakan cantrang. Bahkan di Gebang di Kabupaten Cirebon dan Pulo Lampes di Kabupaten Brebes nelayan menggunakan pursein waring untuk menangkap teri dengan ukuran jaring lebih kecil.

Purse sein atau disebut nelayan sebagai pursein merupakan alat yang menangkap ikan di permukaan. Lokasi penangkapan diterangi lampu sehingga ikan berkumpul kemudian jaring ditebar kapal mengelilingi sasaran setelah itu bagian bawah jaring ditarik sehingga menutup ruang di atasnya dan ikan terjebak. Lampu harus cukup kuat yang minimal menggunakan empat set lampu masing-masing 3.000 watt. Biasanya ada kapal pendamping yang membawa lampu sementara kapal utama membawa jaring.

Ikan yang tertangkap antara tembang, ekor kuning, lemuru, tembang, bawal, tongkol, tengiri, dan banyar. 

Pursein mini ini lebih cocok dengan kondisi ABK di Kandanghaur yang sebagian juga mempunyai usaha tani karena hanya berlayar satu sampai dua hari. Kalau melaut sampai seminggu, ABK yang juga petani biasanya enggan karena takut tanaman padi dan palawijanya ada gangguan hama atau perlu perawatan lain.

Sementara jika pakai kapal 30 GT dengan jaring pursein besar maka lama berlayar satu minggu dengan jumlah ABK sekitar 30 orang.

Menurut Rasgianto, pemilik kapal Putri Angkut, dengan hanya berlayar dua hari maka biaya melaut hanya Rp6 juta sementara jika seminggu harus disiapkan sekitar Rp20 juta. Dengan ABK yang lebih sedikit maka bagi hasil tangkapan juga lebih besar. Pemilik kapal sekaligus pemodal melaut mendapat hak 50 persen hasil penjualan setelah dikurangi modal melaut. Sisanya dibagi untuk anak buah kapal.

Rata-rata mereka mendapat tangkapan satu ton dengan hasil penjualan Rp15 juta sehingga hasil bersih Rp9 juta dibagi 50 persen untuk 20 ABK atau sekitar Rp200 ribu lebih per ABK.
 

Konfrontasi - Kelompok Abu Sayyaf membebaskan dua warga negara Indonesia yang selama ini mereka sandera di Sulu, Filipina. Kedua WNI adalah La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Adi.

"Pada Jumat, 19 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 dua WNI telah bebas dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf." Demikian isi keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Sabtu (20/1/2018).

Konfrontasi - Para nelayan tradisional di Kota Bengkulu mengaku mulai merasakan dampak positif kebijakan pemerintah melarang operasional alat tangkap pukat hela atau "trawl" sejak 1 Januari 2018.

"Selama 10 hari saja trawl berhenti operasi sudah terasa manfaatnya. Hasil tangkapan meningkat," kata Piyu, nelayan Kelurahan Pondok Besi, Kota Bengkulu, Jumat (12/1/2018).

Ia mengatakan saat kapal pengguna trawl masih beroperasi, hasil tangkapan nelayan sangat minim. Untuk mendapatkan 10 kilogram per hari pun sangat sulit.