Nelayan

KONFRONTASI-Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengajak nelayan untuk kompak mendukung kebijakan pencabutan subsidi bbm. Dalam sebuah acara temu nelayan di Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat pada Sabtu (2/11) Susi berusaha memberikan pengertian kepada para nelayan alasan kebijakan tersebut. Susi pun menawarkan sejumlah kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan pengalihan dana subsidi bbm.

"Kalau BBM subsidi dicabut bisa dialihkan untuk bantuan nelayan," ungkap Susi di hadapan para nelayan yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.

KONFRONTASI-Sebagai seorang pengusaha kaya raya, Susi Pudjiastuti sepertinya sudah tak lagi memerlukan gaji dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia menjanjikan seluruh gajinya sebagai menteri untuk nelayan, khususnya yang sudah berusia tua.

Hal itu dikemukakannya saat bertemu para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu (1/11).

"Saya akan memberikan asuransi untuk para nelayan yang sudah tidak bisa melaut, yang tua-tua, dari gaji menteri saya sekarang," ujarnya.

KONFRONTASI-Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, berjanji akan memberikan gaji menterinya untuk asuransi para nelayan di Pangandaran. Langkahnya itu sebagai salah satu upaya awalnya untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan di seluruh Indonesia.

“Saya akan memberikan asuransi untuk para nelayan yang sudah tidak bisa melaut, yang tua tua, dari gaji menteri saya sekarang,” terang Susi saat bertemu para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pangandaran, Sabtu (1/11/2014).

KONFRONTASI - Terpilinya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan disambut gembira para Nelayan di Yogyakarta. Pasalnya, masuknya Susi dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai dapat memenuhi harapan para nelayan, yakni meningkatkan pendapatan.

"Susi Pudjiastuti adalah pelaku usaha dalam bidang perikanan dan kelautan. Pengalamannya di bidang perikanan cukup mumpuni," ujar Nugroho, salah satu nelayan Pantai Depok, Senin (27/10/2014).

KONFRONTASI - Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak asal-asalan dalam mengembangkan kehidupan nelayan. Salah satu hal yang harus dipikirkan dan dilaksanakan Menteri Kelautan dan Perikanan baru adalah membuat kebijakan pro nelayan kecil dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Itu bentuk konkret keberpihakan pemerintah kepada para nelayan," Senin, (27/10)

KONFRONTASI-Potensi perikanan yang cukup tinggi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih belum difasilatasi dengan kehadiran pasar ikan yang representatif.

"Kami membutuhkan pasar ikan agar hasil tangkapan ikan nelayan bisa mudah terjual," kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, Sari Nurmiasih, saat dihubungi di Karawang, Minggu (14/9).

Dia mengatakan, keberadaan pasar ikan itu nantinya akan benar-benar menjadi pusat penjualan ikan. Para nelayan tidak hanya menjual hasil tangkapannya ke TPI, tetapi juga bisa disalurkan ke pasar ikan tersebut.

Konfrontasi-Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dikeluhkan nelayan tradisonal dan modern di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, pembatasan BBM tersebut berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan dan kerugian ditaksir mencapai Rp100-Rp150 juta.

KONFRONTASI - Kebijakan Pemerintah soal pembatasan kuota pembelian solar bersubsidi dikeluhkan nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pasalnya, waktu operasional melaut menjadi terbatas dan mengakibatkan jumlah tangkapan ikan menurun.

"Pembelian solar dibatasi jadi gak bisa lama-lama di laut, padahal jumlah tangkapan ikan belum sesuai target," kata Jebi, salah sseorang nelayan di Muara Angke, Rabu.

KONFRONTASI - Nelayan keluhkan berbagai masalah kepada Calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat mengunjungi tempat pelelangan ikan (TPI) Jonggor di Tegal, Jawa Tengah, Kamis, dia mengatakan para nelayan kebanyakan kesulitan mendapat izin melaut serta membeli persediaan bahan bakar solar.

Jokowi, yang sempat berdialog dengan beberapa perwakilan nelayan, mengatakan sistem pengurusan izin perlu diefisienkan dengan layanan satu pintu.

"Birokrasi yang tidak efisien, perlu dibuat menjadi efisien," katanya.