24 January 2020

negara

Muhammadiyah soal Wantimpres: Negara Pro Konglomerat

KONFRONTASI -   Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan negara punya kecenderungan pro kepada kalangan konglomerat saja. Hal itu ia sampaikan menyindir Presiden Joko Widodo yang tak memilih kader Muhammadiyah dalam komposisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Mu'ti mengatakan Muhammadiyah bukan partai politik, juga bukan konglomerat. Sehingga menurutnya Muhammadiyah sering tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Negara Darurat Hukum

Oleh: M Rizal Fadillah

 

Jika kasus penodaan agama Sukmawati dan Abu Janda tidak diproses dengan serius padahal elemen delik penodaan agama mudah dibuktikan, maka negara ini berada dalam fase "darurat hukum" dan rezim yang membiarkan atau tak peduli dengan umat Islam yang merasa disakiti karena Nabi atau Agamanya ini dinistakan maka layak untuk disebut "Rezim Abu Janda". Nyeleneh, bikin jengkel, dan ugal ugalan.

Daftar Negara-negara dengan Gaji Guru Terbesar

KONFRONTASI -   Peringatan Hari Guru akan jatuh pada 25 November hari ini. Guru adalah pekerjaan mulia yang mendidik generasi penerus bangsa. Istilah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa pun layak disematkan kepada profesi ini. (Baca juga: Gaji Rp75 Ribu per Bulan, Terpaksa Mengajar di Gedung Rusak Tanpa Atap)

Sekolah Rusak, Bukti Abainya Negara

Oleh: Ratna Kurniawati

Negara Preman

Oleh:   Made Supriatna

 

 

Saya berasal dari keluarga yang hidup dari berdagang. Dalam bahasa ekonomi masa kini, orang tua bergerak dalam bisnis eceran (retail business). Toko peninggalan bapak saya masih ada sampai saat ini.

Namun ini adalah bisnis dengan persaingan sengit. Selama sepuluh tahun terakhir, usaha-usaha retail dan toko-toko kecil yang mendapatkan saingan dari dua raksana: IndoMaret dan AlfaMart.

Swasta, Negara, dan Hak atas Air

KONFRONTASI - Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air menjadi undang-undang pada 17 September lalu sebagai pengganti Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA) Nomor 7 Tahun 2004 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2015.

Ketua komisi IX DPR RI: Negara Wajib Berikan Pelayanan Kesehatan Terjangkau

KONFRONTASI -   Ketua komisi IX Dede Yusuf, angkat bicara terkait rencana pemerintahan Jokowi yang hendak menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dede mengingatkan, amanat UUD 1945 yang mengamamatkan negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan baik bagi seluruh rakyat.

Temuan BPK, Negara Berpotensi Kembalikan Rp1,82 T ke Freeport

KONFRONTASI -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengenaan tarif bea keluar pada PT Freeport Indonesia (PT FI) dalam nota kesepahaman dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertentangan dengan tarif yang ditetapkan Kementerian Keuangan. 

Akibat pertentangan tersebut mereka menemukan potensi pengembalian (restitusi) bea keluar sebesar Rp1,82 triliun atas ekspor konsentrat tembaga Freeport.

Pak Jokowi, Penerimaan anjlok. Istana Negara bisa disita pemberi utang ! kata peneliti

KONFRONTASI- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat rasio pemerintah pusat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Kepala BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, kendati demikian, rasio utang tersebut masih di bawah ambang batas 60 persen dari PDB .“Bayangkan saja di tengah situasi kewajiban pemerintah membesar. Sementara penerimaan anjlok. Istana Negara bisa disita pemberi utang!” kata Salamudin Daeng (peneliti ekonomi AEPI)

Prabowo: Negara Kita dalam Keadaan Sakit!

KONFRONTASI  -   Calon presiden nomor urut 02, Prabowo, menyebut Indonesia dalam keadaan sakit. Dijelaskan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak tinggal di dalam negeri jadi inti penyakitnya.

Lihat  videonya di sini: https://20.detik.com/pemilu-2019/20190406-190406010/prabowo-negara-kita-....(jft/Detik)

Pages