17 February 2019

Myanmar

Sisi Lain Myanmar dan Rohingya yang Jarang Kita Tahu

KONFRONTASI -  Memahami Myanmar atau Rohingya sebenarnya tak selalu soal agama, karena agama menjadi isu yang sangat seksi guna kepentingan politik kekuasaan. Isu Rohingya diwarnai dengan foto-foto korban. Berita yang dibagikan sedemikian rupa menjadikan kita banal atas peniadaan nyawa orang lain.

Myanmar Pelit Informasi, PBB Geregetan

KONFRONTASI-Dewan Keamanan (DK) PBB geregetan dalam menghadapi Myanmar. Tidak hanya pelit berbagi informasi tentang dugaan genosida di Negara Bagian Rakhine, Myanmar juga tidak serius mengatasi krisis Rohingya. Senin (17/12) DK PBB kembali mendesak junta militer Myanmar agar menanggapi serius temuan di lapangan soal genosida.

Setelah para petinggi PBB melawat ke Myanmar, junta militer memberikan lampu hijau kepada organisasi internasional tersebut untuk membangun kembali Rakhine. Pasca kekerasan bersenjata yang membuat kaum Rohingya kabur ke luar negeri, Myanmar belum memulihkan Rakhine. Akses menuju kawasan yang mayoritas penghuninya Rohingya itu juga sangat terbatas.

Namun, UN News melaporkan bahwa Myanmar kini mengizinkan PBB masuk Rakhine. Itu berkat lobi yang dilakukan Direktur The United Nations Development Programme (UNDP) Regional Asia Haolian Xu dan Wakil Direktur UNHCR Regional Bernard Doyle terhadap pemerintah Myanmar.

"Kami menyambut baik izin yang diberikan oleh pemerintah. Kami akan fokus pada proyek kecil lebih dulu," ujar seorang perwakilan delegasi PBB itu. Menurut dia, Haolian dan Doyle berada di Myanmar pada 10-14 Desember. Ternyata pertemuan itu membuahkan kesepakatan yang signifikan.

Sejauh ini, Rakhine masih tertutup bagi masyarakat umum. Padahal, Myanmar sudah meneken nota kesepahaman dengan PBB soal pembukaan akses di Rakhine. Namun, pemerintah yang dikuasai junta militer itu tidak pernah serius membenahi Rakhine. Karena itulah, saat ini DK PBB kembali merumuskan resolusi untuk Myanmar.

Repatriasi Rohingya ke Rakhine Dikhawatirkan Berbahaya

KONFRONTASI-Pemulangan atau repatriasi para warga Rohingya ke negara bagian Rakhine, Myanmar, dikhawatirkan akan menciptakan situasi yang semakin berbahaya bagi kaum etnis minoritas itu, kata Direktur Burma Human Rights, Kyaw Win.

Pemimpin lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu mengungkapkan kekhawatiran tersebut terkait rencana pemerintah Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang kini tinggal di penampungan di Cox's Bazar.

Apakah Benar Azab Mengerikan Untuk Myanmar Usai Bantai Muslim Rohingya?

KONFRONTASI -  Myanmar, sebuah negara di kawasan bagian utara Asia Tenggara. Dikenal dengan sebuah kekuasan junta militernya. Yang ditilik dari sejarahnya, negri ini tidak pernah lepas dari berkonflik. Mulai dari konflik antara rakyat dan pemerintahnya. Kemudian ditambah konflik militer dengan pemerintahan sipil yang berakhir kudeta. Dan yang menjadi sorotan konflik dengan isu sara. Dimana Penganut Budha yang merupakan mayoritas di sana, berlaku sadis dan bengis kepada etnis Rohingya yang merupakan penganut Islam. 

AS Tuding Myanmar Rencanakan Kejahatan Massal Terhadap Rohingya

KONFRONTASI-Investigasi oleh pemerintah Amerika Serikat membuktikan bahwa militer Myanmar telah "merencanakan dan mengkoordinasikan" pembunuhan massal, pemerkosaan massal, dan sejumlah kejahatan lainnya terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Kanada Kecam Keras Militer Myanmar: Kejahatan Mereka Terhadap Rohingya Adalah Genosida

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah Kanada menyatakan kejahatan yang dilakukan militer Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya adalah genosida. Parlemen negara itu setuju dengan temuan penyelidik PBB.

"Legislator Kanada mengakui bahwa kejahatan terhadap Rohingya merupakan genosida," bunyi kesimpulan hasil voting House of Commons Kanada.

Tujuh Rekomendasi untuk Indonesia Terkait Rohingya

KONFRONTASI-Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi Rohingya menyampaikan tujuh rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar.

Myanmar court jails Reuters reporters for seven years in landmark secrets case

KONFRONTASI-A Myanmar judge on Monday found two Reuters journalists guilty of breaching a law on state secrets and jailed them for seven years, in a landmark case seen as a test of progress toward democracy in the Southeast Asian country.

Yangon northern district judge Ye Lwin said Wa Lone, 32, and Kyaw Soe Oo, 28, breached the colonial-era Official Secrets Act when they collected and obtained confidential documents.

“The defendants ... have breached Official Secrets Act section 3.1.c, and are sentenced to seven years,” the judge said, adding that the time served since they were detained on Dec. 12 would be taken into account. The defense can appeal the decision to a regional court and then the supreme court.

The verdict comes amid mounting pressure on the government of Nobel laureate Aung San Suu Kyi over a security crackdown sparked by attacks by Rohingya Muslim insurgents on security forces in Rakhine State in west Myanmar in August 2017.

More than 700,000 stateless Rohingya Muslims have fled into Bangladesh since then, according to U.N. agencies.

The two reporters, who were investigating the killing by the security forces of Rohingya villagers at the time of their arrest, had pleaded not guilty.

Press freedom advocates, the United Nations, the European Union and countries including the United States, Canada and Australia had called for the journalists’ acquittal.

“Today is a sad day for Myanmar, Reuters journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, and the press everywhere,” Reuters editor in chief Stephen J Adler said in a statement.

“We will not wait while Wa Lone and Kyaw Soe Oo suffer this injustice and will evaluate how to proceed in the coming days, including whether to seek relief in an international forum.”

The reporters had told the court two police officials handed them papers at a restaurant in the city of Yangon moments before other officers arrested them.

One police witness testified the restaurant meeting was a set-up to entrap the journalists to block or punish them for their reporting of a mass killing of Rohingya Muslims in Rakhine.

More than 80 people, including senior diplomats, were packed into the court on Monday.

Judge Ye Lwin read a summary of witness testimony for about an hour before delivering his verdict, which had been postponed by a week because he was sick.

The court determined that “confidential documents” found on the two would have been useful “to enemies of the state and terrorist organizations”. Documents in their possession and on their phones were “not public information”, he said.

‘NO FEAR’

Kyaw Soe Oo’s wife, Chit Su Win, burst into tears after the verdict, and family members had to support her as she left the court.

Wa Lone, in handcuffs and flanked by police, told a cluster of friends and reporters after the verdict not to worry.

“We know we did nothing wrong. I have no fear. I believe in justice, democracy and freedom,” he said.

Kyaw Soe Oo also said the reporters had committed no crime and that they would maintain their fight for press freedom.

“What I want to say to the government is: you can put us in jail, but do not close the eyes and ears of the people,” he said.

Some of the reporters’ supporters shouted “let them speak” and jostled with police as they were driven back to prison.

Wa Lone and Kyaw Soe Oo both have young daughters and have not seen their families outside of prison visits and court hearings for nearly nine months.

Kyaw Soe Oo has a three-year-old daughter and Wa Lone’s wife, Pan Ei Mon, gave birth to their first child last month.

Government spokesman Zaw Htay didn’t respond to requests for comment about the verdict. He has mostly declined to comment throughout the proceedings, saying the courts were independent and the case would be conducted according to the law.

Rohingya Dibantai, Suu Kyi Seharusnya Mundur

KONFRONTASI-Demisioner Komisaris Tinggi HAM PBB  Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi seharusnya mengundurkan diri. Alasannya, peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu diam atas kekerasan militer negaranya terhadap minoritas Rohingya tahun lalu.

ASEAN Desak PBB Bawa Myanmar ke Mahkamah Internasional

KONFRONJTASI  -   Tak kurang dari 131 anggota parlemen dari Asia Tenggara mendesak Dewan Keamanan PBB mengajukan Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dengan krisisRohingya.

Seruan diajukan hari Jumat (24/08), satu tahun setelah aparat keamanan Myanmar mengusir lebih dari 700.000 warga minoritas Muslim Rohingya ke negara tetangga, Bangladesh.

PBB menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai 'jelas-jelas aksi pembersihan etnik'.

Pages