MUI

Fatwa MUI: Swab Test Tak Batalkan Puasa

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa hukum rapid tes antigen dan polymerase chain reaction (PCR) atau swab test tidak membatalkan ibadah puasa.

"Pelaksanaan swab test sebagaimana dalam ketentuan umum tidak membatalkan puasa," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

MUI Pastikan Farwa Vaksin Sinovac Diterbitkan Sebelum Presiden Divaksin

KONFRONTASI-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengatakan fatwa terkait kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 buatan Sinovac akan terbit sebelum tanggal vaksinasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Januari.

“Uji lapangannya sudah tuntas. Jadi memang harus menunggu,” kata Masduki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

MUI Segera Umumkan Soal Kehalalan Vaksin Sinovac

KONFRONTASI-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Halal Sholahuddin Aiyub menyebut pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengumumkan status halal vaksin Sinovac.

"Data-data yang bersifat hal kritis, itu sudah ada di tangan kita. Dan sebenarnya kita hanya ingin melengkapi terkait masalah SOP yang saat ini ada sehingga terlewati semuanya," ujarnya dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).

"Dan insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa dirilis, tidak jauh dari keterangan yang akan diberikan Badan POM," imbuh dia.

MUI Gulirkan Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor

KONFRONTASI -   Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum Ikhsan Abdullah mendukung wacana penerapan hukuman mati usai Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bantuan sosial Covid-19.

Ikhsan menilai tindakan Juliari sebagai kejahatan kemanusiaan. Sebab dana yang dikorupsi seharusnya dipergunakan untuk membantu bangsa Indonesia yang sedang kesulitan.

"Ya (mendukung hukuman mati) agar terjadi efek jera," kata Ikhsan dilansir Minggu (6/12/2020).

Waketum MUI: Tauhid Sepadan dengan Sila Pertama

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Anwar Abbas mengatakan kata tauhid memang familiar dengan umat agama tertentu, namun sebetulnya kata tersebut sepadan dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa.

"Dalam Bahasa Indonesia, kira-kira padanannya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh para pendiri bangsa telah disepakati itu sebagai sila pertama dari Pancasila yang posisi dan perannya harus menjiwai empat sila berikutnya," ujar Abbas dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu malam.

KH Miftachul Akhyar, MUI, dan Operasi Bersih-Bersih

Oleh: Ady Amar

 

 

Munas X MUI selesai dilaksanakan JUMATA (27/11/2020) dini hari. Susunan Pengurus Pimpinan Pusat MUI dan Pengurus Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025 pun telah disusun. Nama-nama siapa saja yang duduk dalam susunan kepengurusan sudah beredar luas.

Sebagaimana menjadi tradisi, bahwa ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU) selalu semacam otomatis menjadi Ketua Umum MUI. Meski pada awal-awal terbentuknya MUI tidak demikian.

Din Harapkan Ketua MUI Terpilih Tak Rangkap Jabatan

KONFRONTASI-Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2020, Din Syamsuddin berharap agar Ketua Umum dan jajaran Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025 yang terpilih dalam Munas X tak diisi oleh pihak merangkap jabatan politik, baik di eksekutif maupun partai politik.

"Sebaiknya Pemangku Amanat di MUI, baik Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan, jangan merangkap jabatan politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik," kata Din dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (26/11).

PBNU Ajukan KH Miftachul Akhyar Sebagai Calon Ketum MUI 2020-2025

KONFRONTASI-Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan pihaknya telah resmi mengajukan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar sebagai bakal calon ketua umum MUI periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional MUI X yang digelar di Jakarta, hari ini (25/11)

"Dari PBNU mengajukan Kiai Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU, iya resminya dari PBNU begitu," kata Marsudi, Rabu (25/11).

MUI Didesak FMPU Terbitkan Fatwa Haram untuk Konten Pornografi Nikita Mirzani

KONFRONTASI -   Kontroversi yang dibuat artis Nikita Mirzani nampaknya masih panas saja. Terbaru, Forum Masyarakat Pecinta Ulama (FMPU) DKI Jakarta sengaja mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mereka menyambangi kantor yang berada di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11) untuk mendesak MUI agar segera menerbitkan fatwa haram terhadap konten-konten pornografi yang diunggah Nikita Mirzani di media sosial.


Demikian disampaikan Ketua Umum (FMPU) Moh Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11).

Pages