MUI

Soal Perizinan Halal di RUU Ciptaker, MUI: Jangan Sampai Abaikan Prinsip Agama

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti materi pengaturan dan perizinan halal terhadap UMKM dan perbankan syariah dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. MUI meminta agar materi sertifikasi halal yang dimuat dalam RUU itu tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Pandangan MUI itu tertuang dalam surat bernomor Kep-1332/DP-MUI/VII/2020 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. Surat tersebut tertanggal 3 Juli 2020.

11 Poin Pernyataan Sikap MUI Soal RUU Cipta Kerja

KONFRONTASI -    Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) menyampaikan pandangan dan sikap terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. MUI menyampaikan pandangan dan sikapnya dalam edaran bernomor Kep-1332/DP-MUI/VII/2020 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi dan Sekertaris Jenderal MUI, Buya Anwar Abbas pada 3 Juli 2020.

Berasal dari Video Ngaji Ustaz Evie Effendie Belepotan, Ini Komentar MUI

KONFRONTASI -   Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara mengenai viralnya video ngaji Ustaz Evie Effendie yang dinilai belum menguasai ilmu bacaan Alquran. Tak sedikit masyarakat yang meminta MUI mengundang Evie Effendie untuk berdialog memperjelas persoalan tersebut.

Sekretaris MUI wilayah Jawa Barat, Rafani Achyar mengaku telah menerima banyak permintaan dari masyarakat untuk mengundang Ustaz Evie Effendei ke MUI untuk berdialog.

MUI akan Kerahkan Massa Besar-besaran Jika RUU HIP Sampai Disahkan, Hidup Mulia atau Mati Syahid!

KONFRONTASI-Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menegaskan, apabila setelah pertemuan dengan MUI dengan DPR tidak menemukan hasil terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), maka MUI akan menunjuk Panglima untuk melakukan masirah kubra (aksi besar-besaran).

Hal ini ditempuh apabila upaya persuasif sudah tidak dapat lagi dilakukan.

DMI Anjurkan Shalat Jumat Dua Gelombang, MUI: Kami Hanya Kenal Satu Gelombang

KONFRONTASI-Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan pihaknya tidak mengenal pelaksanaan salat Jumat dua gelombang. Dalam pandangan MUI, salat Jumat harus dilakukan dalam satu gelombang.

Hal ini menanggapi Surat Edaran yang dikeluarkan Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang menganjurkan masjid dengan banyak jamaah agar menggelar salat Jumat dua gelombang, berdasarkan ganjil genap nomor ponsel (HP) jemaah.

Tak Sekedar Ditunda, Wantim MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Selamanya

KONFRONTASI-Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI mengapresiasi langkah pemerintah melalui Wakil Presdien RI Maruf Amin yang telah menyatakan menunda pembahasan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Anggota Wantim MUI Hj Marfuah Mustafa saat menyampaikan pendapat Wantim MUI/Repro

Demikian ditegaskan Anggota Wantim MUI Hj Marfuah Mustafa saat membacakan keterangan resmi sikap Wantim MUI secara daring, pada Rabu (17/6).  

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri dan MUI se-Indonesia Tolak RUU HIP Tanpa Kompromi, Khawatir PKI Bangkit, Makin Dalam Menyusup

KONFRONTASI- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia mengeluarkan maklumat tegas terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sedang digodog di DPR RI. Sementara Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri (FOKO) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini sedang dibahas di DPR sangat tendensius.

Menurut mereka, seakan ada upaya menciptakan kekacauan dan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dari pengangkatan RUU tersebut.

Hoax, MUI Keluarkan Surat Edaran Tolak Rapid Tes Alat PKI

KONFRONTASI-Heboh, selebaran surat kaleng mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para Ulama, Kiai, dan Ustadz di seluruh Indonesia untuk berhati-hati dan waspada dengan rapid test Covid-19.

Isi selebaran itu menyebut rapid test Covid-19 adalah modus operandi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) atas perintah negara komunis China untuk membabat habis para toko agama Islam baik di Indonesia maupun di negara Muslim yang lain. Bahkan, para ulama akan disuntik mati setelah rapid test dan dinyatakan positif Covid-19.

MUI Ingatkan Pemerintah: Menjaga Nyawa Lebih Penting Ketimbang Selamatkan Ekonomi

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti perihal kebijakan pemerintah yang simpang siur hingga membuat masyarakat bingung dalam bersikap. Salah satunya, kebijakan pelonggaran PSBB, dan banyak dilanggar masyarakat.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi meminta pemerintah agar memiliki kebijakan yang tegas guna memutus mata rantai virus corona jenis baru (Covid-19).

MUI Minta Pelaksanaan Shalat Ied Perhatikan Zonasi

KONFRONTASI-Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Noor Achmad mengatakan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri (Id) agar memperhatikan zonasi wilayah paparan COVID-19, apakah masuk area terkendali atau tidak.

"Zonasi wilayah dapat menyelenggarakan Shalat Id erat kaitannya dengan COVID-19 suatu daerah terkendali atau tidak dengan penentuannya oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam," kata Noor dalam telekonferensinya yang dipantau dari Jakarta, Rabu.

Pages