17 January 2019

MUI

Tahun Politik, Umat Islam Diminta Tetap Jaga Ukhuwah

KONFRONTASI-Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada segenap bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk menahan diri dan menjaga ukhuwah pada tahun politik.

"Kami memprihatinkan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan kita yang memunculkan gejala pertentangan dan permusuhan terkait agenda pilpres," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, di Jakarta, Rabu.

Pemilu yang akan berlangsung pada 2019 terutama pemilihan presiden memunculkan dua kubu pendukung yang memunculkan pertentangan antarkubu.

Soal Ucapan Selamat Natal, Ini Respon MUI

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai mengucapkan Natal sehingga ucapan selamat hari besar kepada umat Kristiani hukumnya dikembalikan kepada masing-masing individu.

MUI Tak Persoalkan Reuni 212

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta mempersilakan umat Islam untuk melakukan reuni 2 Desember (212) karena merupakan ajang silaturahim.

"Untuk silaturahim silakan, 212 adalah ajang silaturahim umat Islam," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta KH Munahar Mukhtar kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan reuni 212 harus dijadikan ajang silaturahim sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Akan tetapi, dia mengingatkan tidak boleh ada aksi anarkis dalam aksi reuni 212.

MUI Apresiasi Penerbitan Kartu Nikah

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengapresiasi pemerintah yang meluncurkan kartu nikah sebagai bagian dari inovasi pelayanan untuk masyarakat.

"MUI menghargai setiap ikhtiar dan usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat," kata Zainut di Jakarta, Senin.

Menurut dia, MUI menyambut baik sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan, memberikan nilai manfaat dan dapat mencegah praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

MUI Bantah Ingin Polisikan Ketum GP Ansor

KONFRONTASI-Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah berencana melaporkan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas ke pihak kepolisian.

Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah menegaskan komisinya sejalan dengan kebijakan pimpinan MUI telah disampaikan kepada publik melalui keterangan pers beberapa waktu yang lalu.

"Kami menyerahkan kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid kepada aparat Kepolisian Negara RI sebagai aparat keamanan," tegasnya dalam keterangan pers, Sabtu (27/10).

Jangan Terprovokasi Aksi Pembakaran Bendera Bertuliskan Kalimat Tauhid

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau masyarakat agar jangan terprovokasi atas tersebarnya video mirip Banser yang membakar bendera mirip lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Tidak perlu dibesar-besarkan dan dijadikan polemik karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu gesekan," kata Zainut di Jakarta, Senin.

Acara LGBT Dibatalkan, MUI Apresiasi Polri

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengapresiasi kepolisian yang membatalkan acara Grand Final Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali.

"MUI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian RI yang membatalkan rencana penyelenggaraan tersebut," kata Zainut di Jakarta, Kamis.

Dalam Kondisi Darurat, Fardu Kifayah Pengurusan Jenazah Diringankan

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Sulawesi Tengah mengemukakan, sebagian status hukum fardu kifayah untuk mengurus jenazah korban tertimbun lumpur di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan gugur, karena kondisi darurat.

"Iya, sebagian fardu kifayah dalam pengurusan jenazah gugur. Hal ini karena situasi yang tidak mendukung atau kurang memungkinkan untuk dilakukan semua," ucap Ketua MUI Kota Palu Prof Dr Zainal Abidin MAg, terkait pengurusan jenazah korban pascagempa yang tenggelam dalam lumpur di Petobo, Sabtu.

Anton Tabah, Pengurus MUI Protes Kekejaman PKI di Film G30S/PKI Dihilangkan

KONFRONTASI - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Jendral Anton Tabah Digdoyo tidak setuju atas  saran dari pemerintah untuk menghilangkan adegan-adegan kekejaman dalam film G30S/PKI. Alasannya, film sejarah adalah saksi kehidupan suatu bangsa. Apalagi adegan kekejaman PKI dalam film G30S/PKI juga sudah teruji di persidangan peradilan yang terbuka dengan saksi-saksi.

Hoax Vaksin MR Peroleh Sertifikat Halal dari MUI

KONFRONTASI-Beredar kabar telah terbit sertifikasi halal vaksin MR (Measles Rubella). Kabar yang mengutip nama Menteri Kesehatan Nila Moeloek itu mendapat bantahan dari Kemenkes. Walaupun demikian, Kemenkes tetap menjalankan vaksinasi MR untuk 31 juta anak di luar Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono membantah bahwa sertifikat halal untuk vaksin MR sudah keluar.

Pages