21 January 2020

Muhammadiyah

KH Soleh Darat, Pancasila, NU, dan Muhammadiyah: Tolak Khilafah HTI

KONFRONTASI-Para pendiri negara ini, menurut Kiai Muhlasin, sudah menyepakati bentuk negara dan sistem pemerintahan yang mengakomodasi seluruh kelompok, golongan dan semua agama yang ada di Indonesia .Dari tangan dingin KH Soleh Darat di masa lalu, lahirlah KH Hasyim Asyari, pendiri NU dan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia saat ini.

"Kalau NU dan Muhammadiyah karena bagian dari republik ini, sehingga dari nenek moyangnya hingga sekarang tetap dalam bingkai NKRI," jelasnya.

Gatot Nurmantyo: Yang Berjasa Cerdaskan Bangsa adalah Muhammadiyah

KONFRONTASI -  Kemarin malam, Ahad (5/5) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berkesempatan memberikan pengajian kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD), DI Yogyakarta.

“Muhammadiyah cikal bakal perjuangan bangsa. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah Muhammadiyah,” ujarnya saat ceramah.

Pemuda Muhammadiyah: Pembusukan atas Amien Rais soal Korupsi, Dilakukan oleh Para Pembenci

KONFRONTASI- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyesalkan adanya upaya menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais terlibat korupsi.Menurut Dahnil, pembusukan ini dilakukan oleh para pembenci yang merasa terancam dengan sikap-sikap kritis Amien Rais selama ini.

Rizal Ramli: Masih ada Waktu 2 Tahun Presiden Jokowi untuk Reorientasi Ekonomi

KONFRONTASI- Tokoh nasional dan ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, masih ada waktu 2 tahun untuk reorientasi dan menggenjot kinerja pemerintahan Jokow Widodo dalam membangun perekonomian. Reorientasi visi-misi dan program Jokowi sesuai Nawa Cita dan Trisakti bisa dilakukan dalam dua tahun ke depan agar masyarakat merasakan manfaat dan prestasi Kabinet Kerja dalam membangun ekonomi yang berkadilan sosial.

Begini Cara Pemuda Muhammadiyah Menyadarkan HTI

Konfrontasi - Pemuda Muhammadiyah tidak sepakat untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia karena konsepnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pihaknya menolak keras khilafah diterapkan di Indonesia. Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah mengajak anggota HTI berdiskusi untuk mengembalikan penafsiran yang salah terhadap makna sistem khilafah itu sendiri.

Ketum Muhammadiyah: HTI Berhak Tempuh Jalur Hukum

KONFRONTASI-Terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berpendapat HTI berhak untuk menempuh jalur hukum. Sebab HTI sudah terdaftar di Kemenkumham sehingga berhak untuk membawa masalah pembubaran tersebut ke ranah hukum.

"HTI sudah terdaftar di Kemenkumham, sehingga berhak untuk membawa masalah ini keranah hukum. Pemerintah juga harus mengikuti proses hukum. Jadi nanti ada proses pengadilan seperti di kasus Pak Ahok," kata Haedar Nashir pada simposium internasional, "Genre Sosial-Budaya Muslim Tionghoa di Indonesia," di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu(10/5/2017).

Dia mengatakan Muhammadiyah menghargai langkah hukum yang diambil oleh pemerintah. Namun semuanya harus tetap dalam koridor hukum dan tidak dalam koridor politik. "Jika HTI merasa berkeberatan atas pembubaran tersebut juga dapat menempuh jalur hukum," katanya.

Ketum Muhammadiyah soal Pembubaran HTI

KONFRONTASI- Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan untuk membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah mengklaim keputusan tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dengan sejumlah pertimbangan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, langkah pemerintah terhadap pembubaran HTI haruslah konstitusional berdasarkan prinsip hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Manurut dia, jika terdapat suatu perbedaan, maka harus menempuh jalan peradilan.

Ini Reaksi Ketum Muhammadiyah atas Pembubaran HTI

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan organisasi pengusung khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui jalur hukum.

Haedar menuturkan, Muhammadiyah punya posisi yang sangat tegas dan jelas soal NKRI. Menurutnya, negara Indonesia yang berdasar Pancasila merupakan darul ahdi wa syahadah.

“Yakni negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi dan dibangun agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa,” katanya, Senin (8/5) petang.

Muhammadiyah Jatim Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh Pada 27 Mei

KONFRONTASI-Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sudah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1438 Hijriyah jatuh pada Sabtu, 27 Mei 2017.

"Sesuai sistem hisab yang sudah dilakukan Muhammadiyah, awal puasa tahun ini pada 27 Mei mendatang," kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Pemuda Muhammadiyah akan Perkarakan JPU di Kasus Ahok

KONFRONTASI-Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Komisi Kejaksaan karena tuntutan satu tahun yang disampaikan bertolak belakang. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, apa yang dilakukan jaksa yang menuntut Ahok satu tahun penjara masa percobaan dua tahun itu justru tidak sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan.

Pages