Muhammadiyah

KONFRONTASI -   Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Istaka Karya (Persero).

Sekretaris Perusahaan Istaka Karya, Yudi Kristianto menjelaskan Sunanto merangkap sebagai komut dan komisaris independen.

"Rapat Umum Pemegang Saham (Kementerian BUMN) telah mengangkat Bapak Sunanto sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Istaka Karya (Persero)," kata Yudi kepada detikcom, Jumat ( 8/1/2021).

KONFRONTASI-Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta negara menghormati dan tak melanggar hak asasi manusia (HAM) setiap warganya. Haedar juga mendorong pemerintah memperbaiki penegakan HAM.

"Siapapun di republik ini, termasuk negara tidak boleh melanggar HAM dan merugikan HAM," kata Haedar saat menyampaikan pidato di acara Peringatan Hari HAM sedunia, Kamis (10/12).

KONFRONTASI-Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta insiden tewasnya enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) akibat ditembak oleh petugas kepolisian pada Senin (7/12), diusut tuntas.

Namun disisi lain, semua pihak juga tidak melupakan peristiwa besar lainnya dalam hal ini kasus korupsi yang menyeret dua menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, saat jumpa pers secara daring, pada Selasa (8/12).

KONFRONTASI -    Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan, situasi di Papua saat ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena, menurut dia, sebagian warga Papua telah menyatakan dirinya ingin keluar dari NKRI dan membentuk negara Papua sendiri.

Oleh:  Mustofa Djufri

JADILAH seperti Muhammadiyah, mandiri dalam segala bidang.

Karenanya, sikap-sikap politik dan kenegaraan mereka pun mandiri.

Tidak banyak mudahanah, cari-cari muka, apalagi menjilat penguasa, tidak pernah mengaku paling NKRI, tidak mengaku paling Pancasilais, pengakuan mereka tidak diperlukan sebab tindakan mereka lebih dari cukup untuk menjadi bukti.

Menlu AS Mike Pompeo berbicara di depan anggota GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020). (Foto: ANTARA)

Konfrontasi - Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara terkait perubahan jumlah halaman UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pasalnya, MUI dan Muhammadiyah baru saja mengumumkan bahwa pihaknya menerima draf terbaru UU Omnibus Law Cipta Kerja dari Istana dengan 1.187 halaman. Padahal DPR sendiri mengatakan versi resminya hanya berjumlah 812 halaman saja.

Menurut Rocky Gerung, adanya perubahan ini tidak akan mengubah persepsi publik soal buruknya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan hanya akan menambah persepsi serta rasa curiga saja.

KONFRONTASI-Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada siang tadi Rabu (21/10) sekitar Pukul 11.00-12.30 WIB bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Negara.

Dari Pengurus PP Muhammadiyah dihadiri langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Dr Sutrisno Raharjo.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno meninjau kesiapan penerapan prosedur normal baru di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

KONFRONTASI -   Sejumlah tokoh Islam, Kristen, hingga aliran kepercayaan bersatu menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10). Mereka bersepakat bahwa produk legislasi itu mengancam kelompok minoritas agama dan merampas ruang hidup rakyat kecil.
Tokoh dan aktivis keagamaan yang tergabung menolak UU Cipta Kerja ini antara lain Busryo Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Abshar Abdalla, Engkus Rusana, Roy Murtadho dan Pendeta Penrad Sagian.