21 November 2018

MK

Gugatan Mantan Cabup Pamekasan Ditolak MK

KONFRONTASI -  Mahkamah Konstitusi menolak gugatan mantan calon Bupati Pamekasan, Jawa Timur KH Kholilurrahman pada sidang putusan "dismisal" yang digelar majelis hakim MK di Jakarta, Kamis.

Pengamat: MK Jangan Mau Urus Perkara di Bawah Tekanan

KONFRONTASI -  Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tak terpengaruh dengan tekanan dalam memutus perkara sengketa Undang-Undang Pemilu soal masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Hal itu seperti disampaikan Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menanggapi permintaan agar MK mendahulukan putusan sengketa soal masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum masa pendaftaran pilpres dimulai.

Catatan Di atas Kereta Doho - MK: Kau Pasti Bisa Putuskan PT 0 %.

Oleh: Muslim Arbi
 

 

Mahkamah Konsitusi (MK); Kau pasti bisa memutuskan Gugatan Presidential Threshold (PT) dengan memutuskan PT 0 % pada Pileg dan Pilres 2019. Agar tidak terjadi kebingungan. 

MK, engkau telah buktikan bakti dan pengabdian mu atas proses demokrasi di negeri ini dengan memutuskan putusan seperti yang kau lakukan hari ini yang di muat oleh news.detik.com "Tok! MK Larang Pengurus Parpol Jadi Calon Senator"

Pusako: Ada 2 Akibat Fatal Jika MK Kabulkan Gugatan Syarat Cawapres

KONFRONTASI -  Pengamat hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik gugatan terhadap syarat cawapres. Dia juga mengatakan ada dampak yang fatal jika gugatan itu dikabulkan.

Memburu Kekuasaan, Jusuf Kalla Dianggap Keterlaluan dan Beri Contoh Buruk bagi Generasi Penerus

KONFRONTASI-  Perburuan kekuasaan Jusuf Kalla, sang politisi gaek,  melalui Mahkamah Konstitusi meresahkan rakyat banyak. Perburuan kekuasaan JK itu tidak senonoh, tidak patut, dan menimbulkan prasangka buruk dari publik bahwa JK sangat haus kekuasaan meski usianya tua gaek dan sudah dua kali jadi wapres RI.

Ubedillah Badrun: MK Harus Kabulkan Gugatan PT 20 Persen

KONFRONTASI -   Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol) Ubedillah Badrun memiliki harapan agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh sejumlah akademisi terkait dengan syarat ambang batas atau ‘Presidential Treshold’ (PT) sebesar 20 persen.

Ubed begitu ia disapa memastikan bahwa materi ‘judicial review’ yang dilakukan sejumlah akademisi tersebut secara substansial memiliki argumen yang lebih kokoh dibanding ‘judicial review’ sebelumnya.

MK Harus Kabulkan Gugatan PT 20 Persen, Ini Sebabnya

KONFRONTASI  -   Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol) Ubedillah Badrun memiliki harapan agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh sejumlah akademisi terkait dengan syarat ambang batas atau ‘Presidential Treshold’ (PT) sebesar 20 persen.

Ubed begitu ia disapa memastikan bahwa materi ‘judicial review’ yang dilakukan sejumlah akademisi tersebut secara substansial memiliki argumen yang lebih kokoh dibanding ‘judicial review’ sebelumnya.

MK Harus Cabut PT 20% sebab Membusukkan Demokrasi dan Merusak Rule of Law era Reformasi

KONFRONTASI- Salah satu masalah besar bagi partai untuk mengusung pasangan calon presiden maupun wakil presiden adalah mereka harus memenuhi presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Sejumlah anggota DPR dan kalangan civil society sampai mengancam Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengatakan akan menolak hasil pilpres 2019, jika MK menolak tuntutan mereka membatalkan presidential threshold (PT) 20 persen yang jelas merusak demokrasi dan rule of law itu sendiri.

Ojek Pangkalan Gugat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke MK

KONFRONTASI - Dua pengojek pangkalan, Muhammad Rahmani dan Marganti mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ke Mahkamah Konstitusi, Senin.

Pengujuan yang sama juga diajukan terhadap UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam permohonannya yang didaftarakan ke MK, Senin, kedua pengojek itu menguji Pasal 157 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE.

Prof Dr. Jimly Asshiddiqie: Presidential Threshold 20 % Merusak Iklim Demokrasi

KONFRONTASI- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie menilai presidential threshold (PT) sebesar 20 persen pada Pilpres 2019 bisa merusak iklim demokrasi.

Jimly mengatakan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yang menetapkan PT sebesar 20 persen bisa menghambat parpol yang ingin mengajukan capres-cawapres.

Pasalnya, pilpres dan pileg diselenggarakan serentak dan ada presiden incumbent.

Pages