MK

Presidential Threshold Terus Bermasalah, Harus Diubah jadi Nol Persen

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengajukan permohonan judicial review ke MK agar Presidential Threshold harus Nol persen untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan amanah.. Di dalam sistem kepemiluan kita—khususnya pada tata aturan pemilihan presiden, terdapat ketentuan ambang batas presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Rizal Ramli Sebut Ambang Batas Capres 20% Ciptakan Demokrasi Kriminal di Sidang MK

KONFRONTASI- Tokoh nasional/ekonom senior yang juga Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) hadir langsung dalam sidang perdana gugatan ambang batas presiden (Presidential Threshold) 20 persen di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, jika ambang batas itu masih digunakan pada Pemilu selanjutnya, maka akan melanggengkan demokrasi kriminal.

MK Jadwalkan Sidang Gugatan Presidential Threshold Rizal Ramli Pekan Depan!

KONFRONTASI -   Gugatan terhadao Presidential Threshold 20 % yang dilakukan oleh Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno tampaknya menemui titik terang. Pasalnya, hari ini MK mengirimkan surat mengenai jadwal persidangan gugatan tersebut.

Diketahui, surat berisi panggilan sidang itu bernomor 588.74/PAN.MK/9/2020. Di mana surat yang diteken Panitera MK, Muhidin mewajibkan kepada Refly Harun untuk datang memenuhi undangan sidang perdana kasus ini.

Rizal Ramli Gugat UU Pemilu ke MK, Minta Presidential Threshold Dihapus

KOFRONTASI -  - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajukan permohonan uji materi ketentuan ambang batas presiden ( presidential threshold) ke Mahkamah Konstitusi ( MK). Uji materi itu dimohonkan Rizal bersama seorang rekannya bernama Abdulrachim Kresno. Keduanya meminta agar ambang batas presiden dihilangkan dan Mahkamah menyatakan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Adapun, Pasal 222 UU Pemilu berbunyi,

Cegah Perpecahan Bangsa dan Kawal RR Gugat PT Pilpres, Refly Harun Bawa Argumentasi Baru

KONFRONTASI- Gugatan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold yang dilayangkan Begawan Ekonomi Rizal Ramli (RR) dikawal langsung oleh pakar hukum tata negara, Dr Refly Harun. Lebih rinci, eks Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini menjabarkan satu per satu yang dimaksud dengan argumentasi konstitusional dan argumentasi non konstitusional.

Ini Harapan Rizal Ramli Usai Ajukan Uji Materi ‘Presidential Threshold’ ke MK

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli merasa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold terlalu tinggi. Dia pun menuntut ambang batas itu bisa turun hingga 0 persen setelah diuji materi.

Demikian disampaikan oleh RR begitu ia disapa sesuai melakukan uji materi terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, (4/9/2020).

Didukung Masyarakat, Rizal Ramli, Refly Harun Gugat ke Mahkamah Konstitusi agar Presidential Threshold Nol Persen

KONFRONTASI-  Tokoh Nasional Rizal Ramli  (RR) didampingi Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Ir Abdul Rachim resmi mengajukan uji materi terkait dengan Presidential Threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, (4/9/2020). Langkah ini didukung masyarakat. Alasan RR begitu ia disapa mengajukan uji materi lantaran saat ini telah terjadi demokrasi kriminal dengan tingginya syarat ambang batas pencalonan Presiden.

Rizal Ramli dkk ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review tentang ‘''Presidential Threshold (PT)''”

KONFRONTASI- Tokoh nasional/teknokrat senior Rizal Ramli  Jum’at ini  jam 13.00 ke , Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

DR. Rizal Ramli & Ir. Abdul Rachim, didampingi DR Refly Harun SH   ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review tentang ‘''Presidential Threshold (PT)''”  atau ambang batas pemilihan Presiden.  Angka PT  20 persen  untuk maju ke  pilpres selama ini merupakan basis dari demokrasi kriminal.

Din Syamsuddin Bersama 61 Tokoh Dan 9 Ormas Resmi Gugat UU Corona Ke MK

KONFRONTASI -   Gugatan pada UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan StabiIlitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah.

Pages