Minerba

Omnibus Law Pengaruhi Regulasi Tambang Minerba, Mantan Dirjen Minerba Bingung: Ini Kok Kayak Kurang Kerjaan Aja Ya

KONFRONTASI- Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Simon F Sembiring mengaku bingung atas keadaan pengelolaan Minerba saat ini.

"Jujur, saya sebagai anggota publik ikut bingung keadaan sekarang tentang RPP, RUU, dan Omnibus Law," ujar pria yang membidani lahirnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini kepada urbannews.id, Kamis (16/1/2019).

Ingin Perpanjang Kontrak, Freeport Harus Ikuti Aturan UU Minerba

KONFRONTASI-PT Freeport Indonesia diminta untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), jika ingin lakukan perpanjangan kontrak tambang di Indonesia. 

"Freeport mengganti status KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) bertentangan dengan UU," ujar Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Ahmad Redi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Izinkan Ekspor Konsentrat, Sudirman Said Langgar UU Minerba

KONFRONTASI-Kebijakan Menteri ESDM, Sudirman Said, mengizinkan ekspor konsentrat dinilai Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) telah melanggar Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Sudirman Said sendiri  berargumen tindakan itu disandarkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Selain Itu menurutnya langkah tersebut ia lakukan hanya untuk sementara waktu sembari menunggu selesainya revisi undang-undang (UU) tersebut oleh lembaga Legislatif.

Larangan Ekspor Tambang Minerba Sudah 'On The Track'

KONFRONTASI-Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Agus Tony Poputra mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk melarang ekspor tambang minerba diharapkan memberikan dampak yang positif.

"Larangan ekspor tambang minerba sudah on the track walaupun ada dua perusahaan tambang besar masih meminta keistimewaan untuk mengekspor tambang yang belum dimurnikan," kata Agus di Manado, Jumat.

Freeport Harus Taati UU Minerba

KONFRONTASI-Ketua Kelompok Fraksi VII FPKB DPR RI Syaikhul Islam mendesak Pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk menaati amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) soal ekspor hasil pemurnian.

"Dalam UU Minerba sudah mengatur secara tegas bahwa perusahaan pertambangan harus melakukan pengolahan dan pemurnian serta mengeskpor hasil tambangnya setelah hasil pemurnian," kata Syaikhul Islam pada diskusi "Menggugat Regulasi dan Menagih Janji PT Freeport Indonesia" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Gugatan Apemindo Ditolak MK

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonanan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) dan delapan badan hukum privat lain terkait dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Para pemohon menggunggat Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 (UU Minerba), karena merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusional mereka dengan berlakunya kedua pasal tersebut.