25 June 2018

Menteri Yasonna

Akhirnya Menteri Yasonna Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Kasus e-KTP

KONFRONTASI -  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly jalani pemeriksaan intensif tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Pokoknya kita memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik,” ujar Yasonna saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).

Sementara itu juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan politisi PDIP itu akan diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.
 

PPP Ribut Lagi: Menteri Yasonna Melawan Hukum

KONFRONTASI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly untuk memperpanjang kepengurusan hasil muktamar Bandung merupakan tindakan melawan hukum, lantaran melawan putusan Mahkamah Agung (MA) soal sengketa PPP.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan,  Menteri Yasonna seharusnya menuntut dirinya sendiri karena kebijakan memerpanjang muktamar Bandung melawan hukum.

Bamsoet: Menteri Yasonna Terbukti Lakukan Kejahatan Politik

KONFRONTASI - Bamsoet sapaan politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kepengurusan Golkar mementahkan intervensi dan pemaksaan kehendak oknum penguasa dalam konflik internal partai politik. Dengan demikian, sendi-sendi demokrasi terselamatkan dan hak Partai politik untuk mengurus dirinya sendiri dipulihkan. 

Menurut Amin Rais Menteri Ini Layak Didepak dari Kabinet

KONFRONTASI-Amien Rais menilai, menteri yang layak didepak dari kursi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
    
Bahkan Mantan Ketua MPR ITU menilai, Yasonna Laoly pantas menempati urutan pertama dalam daftar menteri yang direshuffle. Pasalnya, lanjut Amien, Menkumham merupakan biang dari kegaduhan politik nasional saat ini.

Bandar Narkoba Dimiskinkan Pakai TPPU

KONFRONTASI - Dalam rapat bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 5 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, bandar narkoba akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hukuman ini bertujuan untuk memiskinkan bandar narkoba agar jaringannya tak hidup lagi.

"Kita juga sepakat dengan Kepala BNN dan Bareskrim, ini bandar narkoba dimiskinkan pakai TPPU," kata Yasonna.

Rachmawati: Menteri Yasonna Jelas Melanggar Hukum dan Etika

KONFRONTASI - Politisi senior, Rachamawati Soekarnoputri mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, yang merupakan kader PDI Perjuangan itu, jelas-jelas melanggar hukum dan etika, terkait dengan persoalan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Abuse of power. Kok seenaknya ikut camput rumah tangga partai lain dengan menggunakan jabatan kekuasaan," katanya Kamis, (12/3).

Pembunuh Munir Bebas, Menteri Yasonna Dianggap Perburuk Citra Jokowi

KONFRONTASI - Wakil Koordinator KontraS Christ Subiantoro mengaku kecewa dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa pembebasan bersyarat Pollycarpus sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada.

Menurutnya, Yasonna tidak pantas berkomentar seperti terkait pembebasan bersyarat yang diterima terpidana pembunuh pegiat hak asasi manusia (HAM)Munir Said Thalib itu.

Menteri Yasonna: Pembebasan Munir Sudah Sesuai Aturan

KONFRONTASI - Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pembebasan bersyarat Pollycarpus sudah sesuai aturan yang ada.

"Sudah sesuai ketentuan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar," kata Yasonna di sela-sela acara pernikahan putra dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kemayoran, Jakarta Timur, kemarin.

"Berhak peroleh pembebasan bersyarat dua tahun lalu tapi karena beberapa hal, kita sedikit menunda," sambung politikus PDIP itu.