MenkoPolHukam

Kalau Menkopolhukam Dan Presiden Tak Bisa Apa-apa, Pantes Kalau Republik Ini Makin Kacau

KONFRONTASI -  Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, soal penegakkan hukum di Indonesia jelek dikritisi oleh banyak pihak.

Salah satunya oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang menganggap pernyataan Mahfud seperti ucapan seorang pengamat hukum.

Menko Polhukam: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Wilayah Indonesia

Konfrontasi - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, larangan mudik sebagai bentuk dari upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, seluruh warga Indonesia harus menaati aturan tersebut.

6.000 WNI Gabung Teroris Lintas Negara, Mahfud MD: 187 di Suriah

Konfrontasi - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada sekitar 6.000 lebih warga Indonesia yang teridentifikasi terlibat foreign terrorist fighter (FTF) atau kelompok terorisme lintas negara, seperti yang ada Suriah.

"Soal FTF ya foreign terrorist fighters itu banyak kita punya FTF. Itu banyak yang mesti kita pulangkan misalnya dari Suriah saja kita punya 187," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.

Mahfud MD: Kunjungan Presiden Jokowi Menunjukkan Natuna Hak Milik Indonesia

Konfrontasi - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan negara hadir dalam menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut Mahfud, kehadiran Presiden Jokowi menunjukan kalau Natuna milik sah Indonesia.

"Ya bagus, itu follow up dari perintah presiden dalam rapat kabinet terakhir itu bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," kata Mahfud di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Menkopolhukam Mahfud MD Minta PPP Perangi Radikalisme

Konfrontasi - Menko Polhukam Mahfud MD meminta PPP ikut memerangi radikalisme di Indonesia. Menurut Mahfud, saat ini paham radikalisme sedang berkembang. 

"Pemerintah mengajak semua unsur di dalam PPP mulai sesepuh, ulama, kiai, pimpinan partai, pengurus partai pusat hingga daerah, khususnya kaum muda partai, untuk bersama-sama melawan berkembangnya paham radikalisme," kata Mahfud saat sambutan pembukaan Mukernas PPP di Grand Sahid Hotel, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Temui Mahfud MD, Prabowo Bahas Kontrak Alutsista Kemahalan

Konfrontasi - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Tujuannya adalah bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD untuk membahas masalah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Prabowo menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Mahfud MD adalah untuk membahas sejumlah kontrak lama pembelian alutsista. Pasalnya, beberapa kontrak lama tersebut dinilai bermasalah.

Senin Besok, Mulai dari Panglima TNI Hingga Menteri PUPR akan ke Wamena

Konfrontasi - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dirinya bersama Menko Polhukam dan pihak-pihak terkait lainnya dalam dua hari ke depan akan ke Wamena, Papua. Hal tersebut disampaikannya usai peringatan HUT ke-74 TNI yang berlangsung di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Tanggal 7 (Oktober) Menko Polhukam, Panglima, Kapolri, Mensos, Menkes, Kementerian BUMN dan PUPR akan langsung terjun ke lapangan, ke Wamena," katanya di Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Menkopolhukam Wiranto Klaim Kerusuhan di Wamena Instruksi dari Benny Wenda

Konfrontasi - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, kerusuhan di Wamena beberapa waktu lalu merupakan instruksi langsung dari Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Dia menyebut, Benny menginstruksikan kelompok bersenjata di Wamena untuk melakukan penyerangan kepada para pendatang di wilayah tersebut.

Ucapan Terakhir Ani Yudhoyono kepada Mantan Menkopolhukam Djoko Suyanto

Konfrontasi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, punya cerita tersendiri atas wafatnya Kristiani Herrawati atau lebih dikenal Ani Yudhoyono.

Tak hanya saat selama menjadi menteri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Djoko sejak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara pun sering berkomunikasi dengan Ani.

Djoko melihat perjuangan Ani dan keluarga cukup tegar menghadapi sakit yang dideritanya, yakni kanker darah.

Menkopolhukam akan Pidanakan Golput, Haris Azhar: Tidak ada Dasar Hukumnya

Konfrontasi - Direktur Lokataru Haris Azhar mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang berniat memidanakan pengajak golput. Haris menilai, niatan Wiranto tidak memiliki dasar hukum.

"Tidak ada pasal yang bisa digunakan untuk memidana golput. Coba sebutkan kalau ada," kata Haris dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Jumat (29/3/2019).

Pages