Mendagri

Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri Tak Berwenang Mencopot Kepala Daerah

KONFRONTASI -   Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jadi sorotan karena instruksinya tentang penegakan protokol kesehatan COVID-19 dengan bisa mencopot kepala daerah yang melanggar. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pun ikut memberi pandangannya terkait instruksi Mendagri Tito Karnavian.

Yusril menjelaskan, instruksi Mendagri Tito Karnavian tersebut tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

Pakar Hukum: Mendagri Tak Punya Wewenang Berhentikan Kepala Daerah

KONFRONTASI- Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 sebetulnya tidak lagi diperlukan.

Pasalnya, soal kepala daerah hingga pemberhentian dan sebagainya telah secara rinci telah diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Itupun, harus melalui mekanisme yang panjang.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dilansir RMOL, Kamis (19/11).

Mendagri Tito terganggu namanya dikaitkan Pilpres 2024, ungkap Bursah Zarnubi

KONFRONTASI-  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merasa terganggu dengan beredarnya video yang mengaitkan namanya sebagai Calon Presiden 2024.

Hal itu disampaikan Tito kepada Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi yang merupakan sahabatnya di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Bursah, Tito menegaskan dirinya tidak memiliki gen politik dan tidak tertarik dengan politik praktis.

Wah, Kata Mendagri OTT Bukan Prestasi Hebat, Ini Kata KPK

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bukan suatu prestasi hebat.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menilai pernyataan Tito Karnavian merupakan kritikan terhadap KPK terkait korupsi yang banyak menyeret kepala daerah.

Respon untuk Mendagri: Perlukah Pilkada DIkembalikan ke DPRD? Ini Pandangan Seorang Mantan Menkeu

KONFRONTASI- Mendagri Tito Karnavian ingin melakukan kajian ilmiah dan mendalami apakah pilkada perlu dikembalikan ke DPRD. Gagasan ini sebenarnya sudah pernah di lontarkan oleh Presiden SBY dan kemudian bersama dg DPR masa itu, di putuskan bahwa pilkada kembali oleh DPRD yg dituangkan dalam UU. Sayangnya setelah itu, SBY berubah sikap dengan menerbitkan Perpu membatalkan Undang undang yang baru saja di setujui. 
Mendagri Tito mengatakan bahwa kajian ilmiah itu perlu dilakukan setelah pilkada langsung dilakukan selama 20tahun.

Mendagri Tak Pernah Wawancara dengan Indocomm Terkait Pembahasan Anggaran RAPBD DKI Jakarta Tahun 2020

KONFRONTASI -   

KONFRONTASI -   Kepala Pusat Penerangan yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menegaskan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak pernah melakukan wawancara dengan media online Indocomm terkait Anggaran RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Hal itu ditegaskan di Jakarta, Minggu (03/11/2019).

Mendagri Bentuk Tim Usut Insiden Mahasiswa Papua di Jatim Berujung Rusuh di Manokwari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membentuk tim untuk menyelidiki insiden pengepungan asrama hingga aksi rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Insiden itu berujung kerucuhan di Manokwari dan Jayapura hari ini.

Rencana Besar Menjatuhkan Anies, Ternyata Dilakukan Demi Ahok, Bukan Cuma Sindiran Mendagri

KONFRONTASI -  Rencana menghantam Gubernur DKI Anies Baswedan disebut sudah direncanakan seiring kemunculannya yang menjadi ancaman bagi politik jangka panjang.


Salah satu upaya menjatuhkan Anies datang dari kelompok masih menginginkan Ahok kembali naik ke pentas politik nasional.

Itu diungkapkan Pengamat Politik Tony Rosyid lewat artikelnya di laman Rmol.id seperti dikutip Pojoksatu.id, Senin (22/7/2019).

 

Terbitkan SE Dinas LN, Mendagri Sebut Ada Kepala Daerah Tidak Izin

KONFRONTASI - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan surat edaran tentang permohonan izin perjalanan dinas luar negeri disebabkan adanya kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa meminta izin ke Kemendagri.

“Ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi, tidak mengajukan izin. Kan tidak enak, kami (Kemendagri) ditanya Bapak Presiden (Joko Widodo). Dan ini kan harus kontak dengan Kemenlu, dengan Setneg juga,” kata Tjahjo usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di JCC Senayan Jakarta, Senin (22/7).

Pages