20 November 2019

Megawati

Bu Megawati Sebut: Pilkada DKI Hebohnya Setengah Mati

KONFRONTASI - Lama tak bersuara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kini mau menanggapi soal Pilkada DKI. Ia mengaku heran mengapa Pilkada DKI begitu heboh dan ramai diberbincangkan. Padahal kata dia, ada lebih dari 100 Pilkada serentak di tahun 2017 ini.

“Pilkada (DKI) itu sama saja dengan 101 pilkada lain, yang 100 pilkada bisa berjalan baik, yang satu hebohnya setengah mati,” ujar Megawati saat meresmikan kantor sekretariat DPD PDIP NTB di Kota Mataram, NTB, Rabu (10/5/2017).

KPK Bongkar skandal BLBI Agar Jokowi Leluasa Ambil Alih PDIP dari Trah Soekarno

KONFRONTASI-Kekalahan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) di Pilkada DKI Jakarta telah menimbulkan goncangan politik yang serius di internal PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Di Korsel Mantan Presiden Dipenjara, KPK Tak Perlu Sungkan Usut Megawati Terkait SKL BLBI

KONFRONTASI-Rachmawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak sungkan memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kalau memang ada indikasi kuat bahwa Mega terkait dengan kasus yang merugikan negara ratusan triliun rupiah ini, maka KPK harus memanggil dan meminta keterangan dari Mega.

Penat Politik, Sinyal Megawati Bakal Turun Tahta?

KONFRONTASI-Dalam sejumlah kesempatan, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (Mega) kerap melontarkan pernyataan yang mengungkapkan kepenatannya dalam bergelut di dunia politik.

Pernyataan Mega yang dilontarkan dalam berbagai kesempatan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat telah adanya calon pengganti untuk menduduki kursi Ketum PDI-P.

Inilah.com melansir, pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai ungkapan Mega tersebut menandakan bahwa puteri Proklamator RI, Soekarno itu telah menyiapkan pewaris tahta yang besar kemungkinan berasal dari keluarganya.

Menurut Zuhro, kemungkinan di internal sudah ada yang mulai digadang-gadang. Kata dia, tidak menutup kemungkinan sudah disiapkan putera atau puteri mahkotanya.

“Sosok dari keluarga yang paling berpeluang menggantikan Megawati sebagai ketum PDIP, adalah Prananda Prabowo dan Puan Maharani yang merupakan dua anak kandung Presiden RI Ke-5 itu,” ujarnya, Jakarta, Sabtu (29/4/2017).

“Sayangnya belum dimunculkannya nama Prananda sebagai politikus kepada publik hingga saat ini, jika berpeluang menggantikan sang ibu memimpin partai berlambang banteng moncong putih itu,” imbuh Zuhro menyayangkan.

Rachmawati: Megawati yang Keluarkan Inpres SKL BLBI

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Soal Kasus SKL BLBI, Rachma: Syafruddin Temenggung Cuma Pelaksana Keputusan Megawati

KONFRONTASI-Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Megawati Berpeluang Jadi Tersangka Kasus SKL BLBI?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kini beredar isu sejumlah nama juga bakal menjadi tersangka baru. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan disebut-sebut berpeluang menjadi tersangka kasus tersebut. Pasalnya, saat menjabat Presiden, Megawati menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam BLBI ke sejumlah bank bermasalah.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, KPK harus mengusut semua yang terlibat kasus korupsi BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

“Untuk bisa menetapkan tersangka baru maka Inpres No.8 tahun 2002 yang dijadikan dasar keluarnya SKL kepada sejumlah obligor yang ditandatangani Presiden Megawati  perlu ditelusuri. KPK harus memproses pembentukan dan pelaksanaan dalam SKL tersebut. Sehingga penetapan tersangka terhadap Megawati sangat terbuka peluangnya,” kata Suparji kepada Harian Terbit, Rabu (26/4/2017).

Namun, lanjutnya, penetapan tersangka itu perlu dibuktikan apakah keluarnya kebijakan ada penyimpangan. “Karena kebijakan Megawati menyebabkan dikeluarnya release and discharge atau penghapusan proses dan tuntutan hukum terhadap obligor," tegasnya.

Saat menjadi Presiden, Megawati mengeluarkan Inpres 8/2002 menjadi landasan dikeluarkannya SKL BLBI ke sejumlah bank yang bermasalah. Apalagi dari kebijakan tersebut negara mengalami kerugian hingga bernilai Rp138,7 triliun. Bakal adanya tersangka baru mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga kasus BLBI bisa memberikan keadilan bagi saya semua rakyat Indonesia.

Menurut Suparji, penetapan Syafrudin Arsyad Temenggung sebagai tersangka merupakan awal dari penyelesaian hukum kasus BLBI yang telah mengendap selama 20 tahun. Saat ini masyarakat menunggu langkah nyata berikutnya dari KPK untuk menuntaskan kasus BLBI.

“KPK harus mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus BLBI yang merugikan keuangan negara.  Jika unsur-unsur korupsi terpenuhi maka KPK harus memproses secara hukum siapapun yang terlibat," tegasnya.

Peluang Megawati menjadi adanya tersangka baru dalam kasus BLBI diakui Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Karena jika kebijakan Megawati menandatangani SKL BLBI ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain.  

"Kebijakan itu tidaklah menjadi Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan itu menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila di dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain. Jadi nanti kemungkinan, itu masih bisa saja," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (25/4/2017).

Ahok Keok, PDIP Tertohok

Kalau saja Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP dikelilingi oleh penasehat-penasehat cerdas dan punya sikap negarawan, PDIP tidak sepatutnya mencalonkan Ahok Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkda 2017.

Karena Ahok selain bukan kader PDIP, prilaku pribadinya tidak sesuai dengan karakter partai berlambang banteng itu sendiri.   

Memang tidak ada rumusan tentang apa dan bagaimana karakter kader PDIP. Tetapi paling tidak kader itu - apalagi yang mau menjadi pemimpin di ibukota negara, bukanlah orang yang kata orang Betawi, manakala berbicara, mulutnya seperti "mulut comberan". Atau dalam perumpamaan lainnya, seperti orang yang siang lebih banyak bercengkerama dengan warga Ragunan yang tinggal di kompleks Taman Marga Satwa.

Kekeliruan PDIP mencalonkan Ahok semakin dirasakan sebagai sebuah kekeliruan fatal, karena tidak menimbang semua pernyataan Ahok tentang partai politik maupun PDIP.

Ahok sejak awal sebetulnya sudah meremehkan peran dan kredibilitas  parta-partai politik, termasuk PDIP. Sampai-sampai dia menyatakan hanya akan maju dalam Pilkada melalui jalur perorangan. Diajuga menyatakan, kalaupun dicalonkan partai, tapi dia tidak akan tunduk pada perintah partai.

Kini keputusan blunder PDIP itu, sudah berbuah yang buruk. Ahok kalah. Kekalahan tersebut tidak perlu disesali. Tapi justru harus disyukuri sebab pada akhirnya partai bisa membaca apa yang menjadi keinginan sesungguhnya oleh rakyat.

Rakyat ibukota sudah semakin cerdas. Sehingga dari kecerdasan rakyat ini partai harus sadar jika mau merekrut politisi atau calon anggota, ingatlah akan "Pengalaman Ahok".

Mayoritas rakyat Jakarta tidak memilih Ahok, justru perlu dilihat sebagai sebuah kecenderungan dan keniscayaan di masyarakat. Bahwa PDIP sebagai partai kader, hendaknya perlu melakukan evaluasi dan introspeksi tentang sistem rekrutmen yang selama ini diterapkan oleh partai.

Kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta tidak bisa disimpulkan sebagai akibat dari strategi Anies-Sandiaga yang menggunakan isu SARA. Kalau boleh bersikap kritis, tanpa isu SARA pun, Ahok-Djarot secara matematika tidak mungkin menang. Karena dari hasil penghitungan suara di Putaran Pertama, selisih Ahok dan Aniesa relative tipis. Haya sekitar dua persen.
 
Nah perhitungan di atas kertas, pemilih pasangan Agus-Silvi di Putaran Pertama yang berjumlah 17 persen, itulah yang harus diperebutkan oleh Ahok dan Anies.  Sementara diyakini, tidak mungkin pemilih Agus-Silvi akan mengalihkan suara mereka semuanya ke Ahok. Mereka justru diperhitungkan akan lari ke Anies-Sandi.

Ahok Keok, Megawati Bungkam

KONFRONTASI-  Sejak hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (70 tahun) belum memberikan pernyataan ataupun respons atas hasil real count KPU DKI Jakarta. Berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta, pasangan yang diusung PDI Perjuangan bersama sejumlah partai koalisi, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, kalah suara dari kompetitornya, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Ahok Bakal Diselamatkan?

Oleh: Arief Gunawan*

Pages