Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI Nilai Perubahan UU Perkawinan Bisa Timbulkan Polemik

Konfrontasi - Majelis Ulama Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak bisa menimbulkan polemik.

"Putusan ini berpotensi menimbulkan polemik karena menyangkut hal yang sangat sensitif," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Jumat 14 Desember 2018.

MUI Berharap Adanya Sinergi dengan Kepala BNN Baru

Konfrontasi - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi berharap adanya sinergi antara MUI dengan Badan Narkotika Nasional dalam memerangi kejahatan narkoba seiring suksesi kepemimpinan di BNN.

“MUI berharap agar dapat meningkatkan sinergisitas dengan lembaga dan instansi baik pemerintah maupun swasta agar dicapai hasil yang maksimal,” kata Zainut di Jakarta, Jumat (2/3/2018).

MUI: Baznas Harus Siap Kelola Zakat ASN

Konfrontasi - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan Badan Amil Zakat Nasional harus siap mengelola zakat aparatur sipil negara (ASN).

“Kami mengharapkan dalam pelaksanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kesiapan institusi zakat Baznas yang profesional, kapabel dan akuntabel,” kata Zainut di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Diberitakan, pemerintah berencana memotong secara langsung gaji 2,5 persen para ASN Muslim untuk zakat, yaitu untuk pegawai yang hartanya memenuhi haul dan nisab zakat.

Perbanas: Bitcoin Alat Transaksi Tidak Sah

Konfrontasi - Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi bitcoin. Bitcoin dinilai sebagai instrumen investasi yang belum memiliki regulasi jelas dan fluktuasi nilai tukarnya sangat tinggi.

Dekan Fakultas Teknologi Informasi Perbanas, Harya Widiputra setuju dengan sikap ketiga lembaga tersebut. Menurutnya, Keberadaan bitcoin sebagai alat transaksi memang tidak sah.

Presiden Jokowi Dukung Aksi Bela Palestina

Konfrontasi - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta, Minggu 17 Desember 2017.

Aksi itu sebagai bentuk solidaritas terkait kondisi Palestina dan klaim sepihak AS yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden Jokowi menyatakan dukungan atas aksi tersebut.

MUI Bicara Cara Bikin Keder AS soal Yerusalem

Konfrontasi - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyarankan agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap tak mencabut keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel .

"Kita bisa putuskan hubungan diplomatik dengan AS jika tidak ada perbaikan," kata Muhyiddin dalam jumpa persnya di Gedung MUI, Jakarta, Jumat 8 Desember 2017.

Kutuk Serangan di Masjid Sinai, MUI: Itu Tindakan Biadab

Konfrontasi - MUI (Majelis Ulama Indonesia)  mengutuk keras serangan brutal kelompok militan di sebuah mesjid di Rawda, Sinai Utara, Mesir, pada hari Jumat (24/11). Akibat serangan brutal itu, setidaknya 235 orang tewas dan 109 luka-luka.

“Sehingga menimbulkan korban tewas 235 orang dan 109 orang luka. Peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menjadi catatan hitam dalam sejarah perjalanan hidup manusia,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

5 Poin Respons MUI atas Putusan MK soal Penganut Kepercayaan

Konfrontasi - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tanggapan resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan penganut kepercayaan menyantumkan identitasnya itu di kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Menurut Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, tanggapan MUI terhadap putusan MK tersebut sudah melalui kajian mendalam.

"Banyak aspek yang didalami sebelum ada tanggapan resmi MUI tentang keberadaan aliran kepercayaan," kata Zainut di Jakarta, Jumat (10/11).

Adapun lima poin tanggapan MUI tersebut adalah:

Pertama, MUI berpendapat bahwa pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal tersebut adalah mengatur tentang masalah agama bukan mengatur masalah aliran kepercayaan sebagaimana dengan jelas disebutkan pada judul Bab yaitu BAB XI tentang Agama.

Dengan demikian frasa "beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu" sebagaimana yang termaktub pada pasal 29 ayat (2) tersebut, mengandung pengertian kepercayaan yang merujuk pada agama, bukan kepercayaan yang terpisahkan dari ajaran agama.

Pages