Mahkamah Konstitusi

MK Tolak Gugatan Kivlan Zein Terkait Kepemilikan Senpi

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materiil tentang kepemilikan senjata api (senpi) dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap UUD 1945 yang diajukan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan, setelah beberapa kali persidangan sebelumnya maka MK berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Kivlan Zen sebagai pemohon melalui kuasa hukumnya Tonin Tachta Singarimbun, dkk tidak dapat diterima.

Pilkada Diundur, MK Lakukan Penyesuaian Regulasi Terkait Sengketa

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan penyesuaian regulasi penyelesaian sengketa setelah DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menunda pemungutan suara pemilihan kepala daerah.

"Yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi berarti melakukan penyesuaian regulasi di Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada setelah KPU menetapkan dan mengumumkan hasil pilkada," ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dilansir ANTARA, Rabu.

Pasal 27 Perppu 1/2020 Bikin Kekuasaan Pemerintah Tak Terbatas, Wajar Digugat

KONFRONTASI-Pasal 27 dari Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinilai berbahaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ibnu Sina saat menanggapi pasal yang kini sedang digugat oleh banyak pihak dari organisasi masyarakat.

“Pasal tersebut bahaya, membuat kekuasaan tidak terbatas, dan bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945,” ungkap Ibnu Sina kepada wartawan, Selasa, (14/4/2020).

MK Tolak Kenaikan BPJS: Rakyat Senang, Menkeu Pusing

KONFRONTASI-Kenaikan BPJS telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian rencana kenaikan BPJS menjadi batal.

Batalnya kenaikan tersebut tak urung membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani dilanda kegalauan. Ia pun berpikir keras agar BPJS Kesehatan tak lagi defisit.

Ia menguraikan agar ada transparansi data agar semua pihak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi.

MK Tolak Gugatan Pembatalan Pemilu Serentak

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyoal pelaksanaan Pemilu serentak menyebabkan banyak petugas menjadi korban.

Hakim Konstitusi, Saldi Isra, dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, mengatakan, MK berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD 1945.

MK Nyatakan OJK Miliki Hak Konstitusional untuk Lakukan Penyidikan

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam sidangnya Rabu memutuskan bahwa kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dibenarkan dan konstitusional karena sesuai dengan tujuan dibentuknya otoritas tersebut.

Keputusan Majelis Hakim MK disampaikan Ketua MK Anwar Usman dengan anggota Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams di Gedung MK RI Jakarta, demikian keterangan tertulis OJK di Jakarta, Rabu.

KPK Minta Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi Dituangkan dalam PKPU

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar materi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pilkada segera dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ini 8 Kandidat Hakim Konstitusi

KONFRONTASI-Panitia seleksi (pansel) hakim Mahkamah Konstitusi mengumumkan 8 orang kandidat calon hakim konstitusi yang lolos hasil seleksi administrasi dan tes tertulis yang diajukan Presiden.

Delapan nama itu mulai dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Widodo Ekatjahjana hingga mantan jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana.

Pages