Mahfud MD

Mahfud MD: Mantan Napi tak Pantas Jadi Pejabat Publik

KONFRONTASI -   Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, mantan narapidana (napi), apalagi terkait kasus korupsi, tidak pantas untuk menduduki jabatan publik. Mahfud mendukung KPU yang mencari opsi untuk melarang mantan napi tidak bisa mendaftar menjadi calon legislatif di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Soal Deradikalisasi, Mahfud dan Puan Beda Pendapat

KONFRONTASI-Menko Polhukam Mahfud MD tidak sepakat dengan usulan Ketua DPR RI Puan Maharani yang ingin program deradikalisasi dievaluasi.

“Enggak (perlu dievaluasi). Program deradikalisasi diperkuat saja,” ujar Mahfud di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

“Karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya tingkat antisipasi sudah oke, tapi sekarang terjadi perluasan subjek,” imbuhnya menambahkan.

Mahfud Singgung Baju Saat Dialog Kebangsaan

KONFRONTASI- Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung soal menyiapkan baju saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Korps Alumni HMI di Pontianak, Sabtu malam.

Bermula dari kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dimana Indonesia adalah negara yang merebut dari penjajah, bukan karena diberi.

"Memang Indonesia sempat diberi janji oleh Jepang, bahkan Bung Karno dan Bung Hatta sudah dijanjikan tanggalnya 22 Agustus 1945 di Tokyo, Jepang," ujar Mahfud MD.

Dua Kali Gantikan Wiranto, Ini Kesan Mahfud MD

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah selesai melaksanakan acara serah terima jabatan dengan Wiranto selaku pejabat lama, Rabu (23/10) kemarin.

Dalam acara sertijab di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat itu, Mahfud mengaku terharu karena Wiranto telah mempersiapkan acara sertijab itu dengan baik.

Mahfud mengatakan bahwa dirinya tak menyangka Wiranto mau repot menyiapkan acara sertijab serah terima jabatan Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/10).

Soal Perppu KPK, Mahfud: Presiden Dilematis

KONFRONTASI-Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan berlaku pada Kamis 17 Oktober 2019. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU mulai berlaku 30 hari setelah disahkan. 

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan, mulai Kamis 17 Oktober 2019, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku. 

Soal Papua, Mahfud MD: Hukum Indonesia Tidak Mengenal Referendum

Konfrontasi - Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyatakan tidak boleh ada referendum di Papua jika mengacu pada hukum nasional dan internasional. Ada dua alasan hukum mengenai hal ini, yakni hukum nasional dan hukum internasional.

"Ini sudah saya katakan dua hari sesudah peristiwa Papua itu," kata Mahfud MD usai mengisi acara Halaqah Alim Ulama dengan tema "Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibroh" di Hotel Novotel Solo, Sabtu (31/8/2019).

Din Syamsuddin: Jika Tidak Lapor Polisi, Mahfud MD Menyebar Fitnah

KONFRONTASI -   Ketua Umum Suluh Kebangsaan, Mahfud MD harus bisa menjelaskan dan melaporkan langsung kepada pihak kepolisian, terkait dalang atas pernyataannya mengenai kelompok radikal di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MU), Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/8).

Kasus Enzo, Untung Saja Mahfud MD Gagal Jadi Cawapres

Oleh : Hersubeno Arief.

Kalau saja Mahfud MD tidak gagal jadi cawapres, ceritanya pasti akan berbeda. Bangsa Indonesia yang sudah terbelah dalam dua poros 01 dan 02 , akan terpuruk kian dalam.

Pernyataan Mahfud bahwa TNI KECOLONGAN karena meloloskan Enzo  Allie menjadi calon taruna Akademi Militer (Akmil) menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. 

Di media sosial para buzzer paslon 01 dan 02 kembali bertempur. Mereka kembali saling serang. 

Kata Mahfud MD Terkait Pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT

Konfrontasi - Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut disambut positif sejumlah kalangan, termasuk Mahfud Md.

"Saya kira untuk pesan simbolik pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi hari ini itu cukup bagus. Bisa menghilangkan spekulasi atau dorongan-dorongan orang untuk memecah terus kedua tokoh ini," katanya, Sabtu (13/7/2019).

Mahfud MD Harap Kabinet Jokowi tak Diisi Mantan Koruptor

Konfrontasi - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD meminta Joko Widodo dan Ma'ruf Amin segera mempersiapkan kabinet. Mahfud berharap, orang-orang yang akan dipilih nanti tidak memiliki jejak korupsi.

Mahfud sendiri mengaku akan mengikuti saran yang sudah lebih dulu disampaikan Buya Syafii Maarif. Yaitu, agar Joko Widodo dan Maruf Amin membentuk zaken kabinet.

Pages