Mahfud MD

YLBHI: Pernyataan Mahfud Bongkar Kedok Pencitraan di Balik Blusukan Jokowi

KONFRONTASI-Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa data tahanan politik dan korban pembunuhan di Nduga, Papua adalah sampah.

Baginya, pernyataan Mahfud itu tidak mencerminkan seorang pelayan publik yang mestinya bertindak untuk kepentingan rakyat.

"Masa data orang meninggal diperlakukan seperti itu, sampah, artinya akan dibuang," kata dia.

Mahfud Tolak Eks ISIS Dipulangkan ke Tanah Air

KONFRONTASI-Mahfud MD secara pribadi mengaku tidak setuju pemulangan sekitar 660 Warga Negara Indonesia (WNI) bekas anggota ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah).

"Kalau ditanya ke Mahfud tentu beda. Kalau Mahfud setuju untuk tidak dipulangkan karena bahaya bagi negara dan itu secara hukum paspornya bisa saja sudah dicabut, ketika dia pergi secara ilegal ke sana. Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak," kata Mahfud di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Mahfud Tolak Tawaran Bantuan dari AS untuk Amankan Natuna, Alasannya?

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan mendapat tawaran AS untuk bekerja sama di perairan Natuna setelah kapal-kapal China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Namun, Mahfud menolak tawaran yang disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr saat berpamitan di Kantor Kemenko Polhukam pada Jumat (24/1) itu.

Kabinet Retak, Moeldoko dan Mahfud MD Sudah Berseberangan, “Ada Komunikasi Tak Baik di Istana

KONFRONTASI -    Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berbeda pandangan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai langkah pemerintah Indonesia terhadap perdamaian dunia.

Salah satunya terkait konflik etnis mayoritas muslim Uighur di Xinjiang, China.

Dalam keterangannya, Moeldoko menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan mengintervensi atau ikut campur dalam permasalahan negara lain, termasuk masalah perdamaian Uighur.

Kasus Dugaan Minta Uang Rp1 Miliar di Polres Jaksel, IPW: Kapolda Harus Perintahkan Propam Periksa ‘Markus’ A

KONFRONTASI -    Kasus Budianto menunjukkan bahwa di lingkungan Polda Metro Jaya, khususnya di Polres Jakarta Selatan masih bebas berkeliaran para makelar kasus (Markus). Untuk itu Kapolda Metro Jaya harus memerintahkan Propam segera menuntaskan kasus Budianto ini secara Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya), dengan cara menangkap dan memeriksa markus A yang sempat diungkapkan Budianto saat diperiksa Propam.

Kapolri Perintahkan Kabareskrim Bentuk Tim Gabungan Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Konfrontasi - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Tim gabungan itu terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Rizal Ramli Ingatkan: Indonesia itu Sorga bagi Kejahatan Kerah Putih

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli menyebut, Indonesia adalah sorga bagi penjahat ekonomi kerah putih. Makanya modus dan pola perampokan uang negara terus berulang. Perampokan di Asuransi Jiwasraya, Asabri, Centurygate dan seterusnya merupakan bukti Indonesia menjadi sorga kejahatan kerah putih tersebut. Harus ada tindakan tegas dari Presiden Jokowi dan penegak hukum terhadap semua pelaku kejahatan kerah putih itu.

Image

6.000 WNI Gabung Teroris Lintas Negara, Mahfud MD: 187 di Suriah

Konfrontasi - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada sekitar 6.000 lebih warga Indonesia yang teridentifikasi terlibat foreign terrorist fighter (FTF) atau kelompok terorisme lintas negara, seperti yang ada Suriah.

"Soal FTF ya foreign terrorist fighters itu banyak kita punya FTF. Itu banyak yang mesti kita pulangkan misalnya dari Suriah saja kita punya 187," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.

Mahfud MD: Kunjungan Presiden Jokowi Menunjukkan Natuna Hak Milik Indonesia

Konfrontasi - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan negara hadir dalam menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut Mahfud, kehadiran Presiden Jokowi menunjukan kalau Natuna milik sah Indonesia.

"Ya bagus, itu follow up dari perintah presiden dalam rapat kabinet terakhir itu bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," kata Mahfud di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Pages