Mahfud MD

Konser Dangdut oleh Wakil DPRD Tegal Diusut, Ganjar: Polisi Siapkan 2 Pasal

Konfrontasi - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku sepakat dengan langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD yang telah meminta Polri mempidanakan penyelenggara konser dangdut di Tegal pada Rabu (26/9/2020). Bahkan, Polda Jateng sudah bergerak untuk menyelidiki kasus ini.

Rocky Gerung: Mahfud MD Seperti Cacing Kepanasan di Dalam Istana

KONFRONTASI -  Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD belum lama ini memberikan pernyataan bahwa kesan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia sangat buruk. Bahkan dia selaku menteri dan presiden sekali pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kesan buruk tersebut sebagai akibat dari problem moral personal.

82 Persen Kepala Daerah Dibiayai Cukong, Fadli Zon: Pak Mahfud MD Apakah Kita Masih Pantas Menyandang Demokrasi?

Konfrontasi - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon merespons jawaban Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, terkait polemik 82 persen calon kepala daerah dibiayai cukong.

Menurut Fadli, mengoreksi persoalan cukongkrasi merupakan tantangan bagi Presiden Jokowi dan Mahfud MD.

"Inilah tantangan @jokowi dan @mohmahfudmd mengoreksi 'cukongkrasi'," kata Fadli pada akun @fadlizon di Twitter, Sabtu (19/9/2020).

Fahri Hamzah Ingatkan Menko Polhukam Terkait Penyerangan Syekh Ali Jaber: Hati-hati Ini Isu Besar

Konfrontasi - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diingatkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Hal itu berkenaan dengan kasus penusukan Syekh Ali Jaber yang dilakukan Alfin Andrian di Bandarlampung, pada Minggu (13/9) kemarin.

Terlebih, tersiar kabar bahwa pemuda 24 tahun itu mengalami gangguan jiwa. Pernyataan itu didasarkan pada keterangan yang diberikan orangtua Alfin kepada polisi.

Bahas Boroknya Dunia Peradilan, Natalius Pigai Sebut Nama Mahfud MD, Ada Apa?

KONFRONTASI    -    Aktivis HAM, Natalius Pigai ikut berbicara terkait mega skandal kasus Djoko Tjandra yang menyeret beberapa aparat penegak hukum.

Yang terbaru, nama mantan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali diduga ikut terserat dalam pusaran kasus suap terdakwa korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu.


Awalnya, mantan anggota Komnas HAM itu memberikan apresiasi atas pemberitaan Koran Tempo soal dugaan keterlibatan Hatta Ali dalam pusaran kasus Djoko Tjandra.

Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibayari Cukong

KONFRONTASI- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. 

Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. 

Mahfud: Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan Harus Ditindak Tegas

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Caranya, dengan menjatuhkan sanksi bagi calon kepala daerah (cakada) yang melanggar aturan.

Mahfud Yakin 99,9 Persen Bulan Depan Indonesia Alami Resesi Ekonomi

KONFRONTASI-Resesi ekonomi di kuartal III 2020 bukan sebatas isapan jempol semata. Menko Polhukam bahkan hampir 100 persen yakin Indonesia akan dilanda resesi ekonomi.

Menurutnya, hanya ada 0, 1 persen bagi Indonesia untuk tidak resesi di bulan depan.

"Bulan depan hampir dapat dipastikan 99,9 persen akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia," ujarnya saat acara temu seniman di Warung Bu Ageng, Jalan Tirtodipuran, Mantrijeron, Yogyakarta, Sabtu (29/8).

Mahfud Batal Gantikan Tito Jadi Mendagri Ad Interim

KONFRONTASI-Ternyata, penunjukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD sebagai Menteri Dalam Negeri Ad Interim dikarenakan Tito Karnavian mendapat tugas selama dua hari ke negara tetangga Singapura.

Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan menjelaskan bahwa surat tersebut sudah diralat dan dibatalkan, karena tadinya dipakai untuk kepentingan administrasi internal saja.

Pages