22 July 2018

Mahar Politik

KPK: Biaya Politik Mahal, Kepala Daerah Berpotensi Korupsi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pasangan calon Kepala Daerah dan partai politik menjauhi praktik politik uang dalam momentum Pilkada Serentak 2018.

Ridwan Kamil: Partai Gerindra Tidak Minta Mahar

Konfrontasi - Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, bicara, kini giliran Ridwan Kamil bicara soal "mahar politik" Partai Gerindra. Tokoh yang terakhir ini akan berlaga dalam Pilkada Jawa Barat 2018, dan dia memberi konfirmasi. 

Kamil mengonfirmasi, Partai Gerindra tidak meminta mahar sepeserpun sebagai syarat mendapat tiket rekomendasi pengusungan dalam Pilkada. 

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Partai Gerindra juga ikut mendukung pasangan Joko Widodo dan Basuki Purnama. Mereka terpilih saat itu. 

Kader PAN Minta Mahar Politik Terancam Dipecat

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan membantah ada mahar politik partai berlambang matahari itu.

"Saya ini ya ikut PAN sejak lahir tahun 98, Insya Allah tidak pernah ada yang namanya mahar politik" ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan (24/8).

Taufik menegaskan, semua kader PAN yang berkontestasi politik tidak pernah ada transaksi terkait komitmen suara dalam pemilihan.

Pilkada Serentak: Mahar Politik dan Fenomena Calon Tunggal

KONFRONTASI-Mahar politik disinyalir akan marak terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar Desember mendatang. Namun, menurut pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto, semua parpol akan menampik adanya mahar politik tersebut.

"Praktik mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan parpol memang masih berlangsung dan dilakukan oleh oknum-oknum parpol dalam berbagai tingkatan dan posisi yang berbeda," tegas Nico, kemarin.

Nasdem Ancam Akan Pecat Kader yang Minta "Mahar Politik"

Konfrontasi - Ketua Tim Seleksi Pilkada Nasional/Ketua Bapilu DPP Partai Nasdem Enggartiastro Lukita mengancam akan memecat kader yang meminta "mahar politik" kepada pasangan calon kepala daerah.

"Kalau ada dari partai atau kader partai yang meminta 'mahar politik' akan kita pecat," katanya di sela penyerahan rekomendasi dukungan kepada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana atau biasa disebut paket "Aman" di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5).