Luhut

KONFRONTASI- Rakyat, pasar dan investor muak dengan sikap Jokowi dan istana yang biarkan Ahok Basuki Tjahaya Purnama  melenggang bebas di tengah isu  SARA penistaan agama. Sementara itu ada rumor bahwa KPK dicurigai dikuasai Luhut Panjaitan. KPK jadi pusat saling sandera isu BLBI, korupsi-E KTP dan skandal Bank Century. Demikian pandangan para aktivis Kelompok Cipayung Plus (HMI, GMNI,PMII, GMKI, PMKRI,IMM, Gema Hindhu, Budha).

Oleh: Muslim Arbi, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, (GALAK)

Publik di suguhi drama Perpolitikan Nasional yang boleh di katakan ngawur dan konyol. Bagaimana tidak seorang Menko, yang tugas nya ngurusi kemaratiman, tapi bertindak sebagai mediator dalam kasus Penghinaan Rais Am PBNU dan Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, setelah di hina, dan di permalukan oleh Terdakwa Penistaan Agama dan Kuasa Hukum nya di Pengadilan.

JAKARTA-Usai persidangan kedelapan, kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa (1/2) kemarin, berbuntut panjang. Hal ini setelah pernyataan Ahok yang menyerang kepada Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, bahkan mengancam akan balik melaporkan sosok yang juga menjabat sebagai rais aam Nahdlatul Ulama ini ke polisi.

KONFRONTASI- Masyarakat melihat, Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama terus ''mengendalikan dan menyeret'' istana Jokowi, Luhut Panjaitan dan pimpinan TNI/Polri ke jurang kenistaan, kehinaan akibat perbuatan Ahok yang kelewat batas. Ahok  adalah pelaku  penistaan agama yang didemo jutaan  umat Islam, dan Ahok kini kembali memicu konflik yang berbau SARA dengan menghardik dan menekan/melecehkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin yang sudah sepuh.

KONFRONTASI - Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berencana akan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari benang merah dalam permasalahan tersebut.

KONFRONTASI -  Kalangan netizen bereaksi keras atas wacana yang disampaikan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan. Para penggiat media sosial ini menolak rencana Luhut membuka peluang pengelolaan perikanan Natuna bagi investasi asing.

Penolakan tersebut salah satu cuitan yang menjadi trending topic dengan tanda pagar, #TolakAsingNangkapIkan.

"Menjaga laut agar tidak tersentuh negara asing merupakan kewajiban kita semua #TolakAsingNangkapIkan," kicau @anggunmawar.

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tampil begitu tenang saat menghadapi persidangan etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (14/12/2015).

Jawaban yang disampaikan Luhut pun dilakukannya dengan intonasi tegas, ringkas, dan padat.

Hal ini membuat sejumlah anggota MKD mati kutu menggali informasi dari mantan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat itu.

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan kembali membela mantan anak buahnya, Darmawan Prasodjo.
Darmo, demikian dia disapa, disebut Luhut adalah seorang yang tidak pernah mengusulkan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. (Baca: Loloskan Kontrak Karya Freeport, Riza Chalid Lobi Anak Buah Luhut?)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ingin sekali hadir pada persidangan etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto.