Luhut

KONFRONTASI - Pemerintah disebut menggunakan unsur kekuasaan agar proyek reklamasi di Teluk Jakarta tetap dilanjutkan. Hal ini terindikasi dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

JAKARTA- Wah hebat,, Dua Kementerian Koordinator (Kemenko) yakni Kemenko Kemaritiman dan Kemenko Politik, Hukum dan HAM, ngotot tak mau anggarannya dipangkas. Waduh.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017), membahas Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2017. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto kompak. Keduanya tak mau ada pemotongan di kementerian yang dipimpinnya.

Rakyat mulai membaca. Kian lama, kian nampak lemahnya kepemimpinan Jokowi. Ketidaksigapan dan kesalahan dalam menentukan prioritas telah membuat situasi dan kondisi sosial dan politik tanah ini kian memanas.

KONFRONTASI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pihak-pihak yang menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak emosional menyampaikan argumentasi penolakan.

Soal Proyek Reklamasi, Marwan Tantang Menko Luhut Adu Data

Luhut yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (19/5), mengatakan argumentasi penolakan harus berdasarkan kajian.

Ia pun mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya pulau reklamasi akan dijadikan fasilitas umum seperti pelabuhan atau lainnya.

KONFRONTASI- Tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno dibawah pimpinan Sudirman Said meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membeberkan kajian yang pernah dibuat pendahulunya, Rizal Ramli.

KONFRONTASI - Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mendukung rencana Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan adu gagasan dan data terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, adu data itu bisa memperkuat dasar hukum dari megaproyek reklamasi.

KONFRONTASI- Rakyat, pasar dan investor muak dengan sikap Jokowi dan istana yang biarkan Ahok Basuki Tjahaya Purnama  melenggang bebas di tengah isu  SARA penistaan agama. Sementara itu ada rumor bahwa KPK dicurigai dikuasai Luhut Panjaitan. KPK jadi pusat saling sandera isu BLBI, korupsi-E KTP dan skandal Bank Century. Demikian pandangan para aktivis Kelompok Cipayung Plus (HMI, GMNI,PMII, GMKI, PMKRI,IMM, Gema Hindhu, Budha).

Oleh: Muslim Arbi, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, (GALAK)

Publik di suguhi drama Perpolitikan Nasional yang boleh di katakan ngawur dan konyol. Bagaimana tidak seorang Menko, yang tugas nya ngurusi kemaratiman, tapi bertindak sebagai mediator dalam kasus Penghinaan Rais Am PBNU dan Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, setelah di hina, dan di permalukan oleh Terdakwa Penistaan Agama dan Kuasa Hukum nya di Pengadilan.

JAKARTA-Usai persidangan kedelapan, kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa (1/2) kemarin, berbuntut panjang. Hal ini setelah pernyataan Ahok yang menyerang kepada Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, bahkan mengancam akan balik melaporkan sosok yang juga menjabat sebagai rais aam Nahdlatul Ulama ini ke polisi.

KONFRONTASI- Masyarakat melihat, Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama terus ''mengendalikan dan menyeret'' istana Jokowi, Luhut Panjaitan dan pimpinan TNI/Polri ke jurang kenistaan, kehinaan akibat perbuatan Ahok yang kelewat batas. Ahok  adalah pelaku  penistaan agama yang didemo jutaan  umat Islam, dan Ahok kini kembali memicu konflik yang berbau SARA dengan menghardik dan menekan/melecehkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin yang sudah sepuh.