KTP-El

Saksi Kasus KTP-el Diperiksa KPK di Singapura

KONFRONTASI - KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos di Singapura sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/KTP-e).

Paulus Tannos diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka masing-masing Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

KTP-El - Auditor BPK: "Saya Enggak Berani Pak Bikin Rekomendasi Begini, Takut Nabrak Tembok"

KONFRONTASI - Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( LKPP) Setya Budi Arijanta pernah diperiksa oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setya diperiksa karena ada dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Hal itu dikatakan Setya Budi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2/2018). Dia bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto. Saat diperiksa oleh BPK, dia menceritakan bahwa sejak awal LKPP telah menemukan dugaan pelanggaran dalam proses lelang e-KTP.

Mau Ganti Domisili atau Status Kawin? Ini Prosedur Ubah Data di e-KTP

Konfrontasi - Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el atau sering disebut e-KTP) kini sudah berlaku seumur hidup. Tapi bagaimana prosedur pindah domisili atau ganti status pernikahan atau ganti pekerjaan bahkan ganti nama atau foto hingga tanda tangan?

Sebelum era e-KTP, kartu identitas tersebut berlaku selama 5 tahun. Tentu saat melakukan perpanjangan masa berlaku, data-data otomatis bisa diubah.

Sekarang di e-KTP masa berlakunya sudah seumur hidup dan terkesan permanen. Tapi, data yang tertera sebetulnya bisa diubah dengan mudah asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, perubahan data ini bukan berarti melakukan perekaman ulang. Apa bedanya ubah data dengan perekaman ulang?

"Prinsipnya adalah, mengubah data bukan melakukan perekaman ulang. Jadi yang dimaksud proses perekaman data e-KTP itu mencakup perekaman retina dan sidik jari, nah ini tidak bisa dilakukan pengulangan. Jadi pada proses perubahan data tidak ada perekaman ulang," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif dikutip dari detikcom, Sabtu (3/3/2018).

Meski begitu, perekaman ulang bisa saja dilakukan. Syaratnya apabila ada kerusakan data di perekaman. 

Zudan lalu mencontohkan apabila seseorang memakai lensa kontak, maka rekaman di e-KTP bisa rusak. Atau bisa pula karena faktor lain.

Lalu bagaimana cara mengubah elemen data di e-KTP? detikcom lalu mewawancarai Kadis Dukcapil Kota Depok, HM Munir, sesuai rekomendasi dari Zudan Arif.

"Prosesnya adalah masyarakat silakan untuk daftar ke loket pelayanan Disdukcapil, diregistrasi, lantas diproses perubahan elemen data tersebut. Biodata penduduk kita ubah, KK (kartu keluarga) kita ubah, kemudian KTP-nya," tutur Munir saat ditemui detikcom di kantornya, kompleks Balai Kota Depok, Jl Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat.

Ada 3 elemen data penduduk yang bersifat statis yakni; Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat/tanggal lahir, dan golongan darah. Selebihnya merupakan elemen data yang bersifat dinamis.

Di Kota Depok, pengurusan mengubah data e-KTP akan secara otomatis mengubah data di KK dan biodata penduduk. Mereka sudah menerapkan sistem terintegrasi. Sementara itu masih ada wilayah lain yang proses pengubahan datanya dilakukan secara parsial.

"Untuk perubahan data terkait dengan nama itu dilakukan dengan melampirkan fotokopi akte kelahiran atau ijazah, itu pun kalau hanya bersifat kesalahan redaksional, kalau perubahan total itu harus putusan pengadilan," tutur Munir.

Begitu pula dengan perubahan data lainnya. Pada prinsipnya prosedurnya adalah membawa dokumen pendukung untuk proses perubahan elemen data. Selain itu, prosedur ini tak dipungut biaya alias gratis.

Fredrich Yunadi Mangkir dari Panggilan KPK

Konfrontasi - Advokat Fredrich Yunadi tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

“Ya hari ini tidak hadir beliau,” kata Sapriyanto Refa, kuasa hukum Fredrich yang juga di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Ia mengatakan maksud kedatangannya ke gedung KPK untuk menanyakan apakah permohonan penundaan pemeriksaan Fredrich pada Jumat (12/1) bisa dikabulkan atau tidak sampai adanya putusan terkait pemeriksaan Komisi Pengawas Peradi terhadap Fredrich.

“Kalau dikabulkan kan berarti bisa ditunda, kalau tidak dikabulkan kan bisa diagendakan ulang, ini kan baru pemanggilan pertama, ya kan,” kata Refa yang menyampaikan surat meminta penundaan pemeriksaan itu ke KPK pada Kamis (11/1).

Refa yang juga Wakil Ketua Umum Peradi itu mengaku bahwa proses pemeriksaan terhadap Fredrich oleh Komisi Pengawas Peradi belum dilangsungkan.

“Belum berlangsung, baru mau berlangsung. Ini mau diajukan hari ini,” ucap Refa.

Massa Mahasiswa Minta KPK Usut Dugaan Keterlibatan Tiga Politisi PDIP dalam KTP-el

KONFRONTASI -  Sekitar 50 orang yang menamakan diri Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak), Senin (18/12/2017) siang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

Berbekal pengeras suara, spanduk serta atribut lain seperti topeng politisi dan rompi warna oranye, mereka menyerukan supaya KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek KTP Elektronik.

Puluhan Alat Perekam EKTP Rusak di Bondowoso

Konrontasi - Puluhan alat perekam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, rusak dan tidak berfungsi.

“Dari 23 kecamatan hanya ada tiga kecamatan yang alat perekam KTP-e masih berfungsi dengan baik, sedangkan di 20 kecamatan lain sudah lama rusak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bondowoso Agung Trihandono saat dihubungi lewat telepon di Bondowoso, Minggu (3/12/2017).

Setya Novanto Ogah Berdamai dengan Penyebar Meme

Konfrontasi - Ketua DPR Setya Novanto tak mau berkompromi dengan pihak-pihak penyebar meme bergambar dirinya yang bernada olok-olok. Karena itu, ketua umum Golkar yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP tersebut tak akan melakukan mediasi dengan penyebar meme yang menyudutkannya.

Setnov -panggilan akrab Novanto- menyatakan itu di sela-sela persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). “Iya pokoknya kami teruskan yang soal meme itu,” katanya.

Jaksa KPK Akan Segera Panggil Kembali Setnov di Sidang KTP-El

KONFRONTASI - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan memanggil kembali Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi pada persidangan perkara KTP-elektronik (KTP-el) untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Kami tentu akan lakukan pemanggilan ulang yang bersangkutan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Sunaryanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (20/10).